Tim Jokowi minta pencairan dana bencana tak dipolitisir
Merdeka.com - Sekretaris Tim Kampanye Nasional pasangan capres-cawapres nomor urut 01, Jokowi-Ma'ruf, Hasto Kristiyanto mengatakan masalah bencana tidak seharusnya dipolitisir dengan muatan kampanye Pilpres dan Pileg 2019. Seharusnya, semua pihak sama-sama memberikan solusi bersama.
Hal tersebut menanggapi tudingan Wakil Ketua Majelis Syura PKS Hidayat Nur Wahid yang menyebut pemerintah Jokowi belum menyelesaikan rehabilitasi korban bencana gempa Lombok, NTB. Politisi PKS ini bahkan menyebut janji Jokowi memberikan Rp 50 juta kepada para korban yang rumahnya hancur belum terbukti hingga saat ini.
"Kita bersama-sama memberikan solusi bukan hanya sekadar tekanan persoalan hukum tersebut jadi jangan politisir bencana alam. Apalagi pada saat bencana melakukan kebohongan itu lebih parah lagi," kata Hasto di kawasan Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (10/9).
-
Apa yang Jokowi ajak untuk ditanggulangi? 'Selain itu kejahatan maritim juga harus kita tanggulangi seperti perompakan, penyelundupan manusia, narkotika, dan juga ilegal unregulated unreported IUU Fishing,'
-
Apa yang dikatakan Hasto soal Jokowi? Lebih lanjut Hasto menyatakan, Jokowi ingin mempertahankan kekuatan politik dengan menguasai parpol. Tidak hanya PDIP namun juga Partai Golkar pimpinan Airlangga Hartarto, salah satu pembantunya di Kabinet Indonesia Maju.
-
Apa yang dibilang Jokowi soal kampanye? 'presiden boleh berkampanye.''
-
Apa yang dikatakan Hasto? “Sekali merah tetap merah, “ tegas Hasto.
-
Siapa cawapres Ganjar Pranowo? PDI Perjuangan bersama partai koalisi secara resmi mengumumkan nama bakal calon wakil presiden Mahfud MD untuk mendampingi Capres Ganjar Pranowo, Rabu, 18 Oktober 2023.
-
Kenapa Jokowi dibolehkan ikut kampanye? Undang-Undang Pemilu tidak melarang seorang presiden untuk ikut kampanye, apakah untuk pemilihan presiden atau pemilihan legislatif. Beleid yang sama juga tidak melarang kepala negara untuk berpihak atau mendukung salah satu pasangan calon presiden.
Tidak dipungkiri ada kesulitan pencairan dana karena Pemda dan DPRD setempat berhati-hati. Mereka takut terseret kasus hukum karena dituding melakukan penyalahgunaan dana bantuan.
"Ketika kondisi darurat harus mengambil tindakan darurat sementara ada yang mengatakan ini harus diperiksa," tuturnya.
Wapres Jusuf Kalla juga sempat menjelaskan bahwa dana sulit cair karena masalah pendataan. Gubernur NTB Zulkieflimansyah mengeluh rumitnya melakukan pendataan rumah terdampak gempa. Sehingga pihaknya masih menunggu anggaran yang tepat untuk rehabilitasi.
Hasto pun mengakui hal yang sama. Hanya, dia menambahkan bahwa di lapangan terdapat kesulitan pengambilan keputusan terkait penggunaan dana negara tersebut. Karena itu butuh pemahaman landasan hukum dalam situasi tanggap darurat.
"Kami sudah cek di lapangan kami tanya ke pimpinan dewan (DPRD) yang berasal dari PDIP. Mereka ragu-ragu jadinya dalam proses pencairan karena apa yang dituduhkan sebelumnya oleh salah satu kepala daerah, terkait dana bencana karena faktor ketidakpahaman kondisi tanggap darurat yang memerlukan landasan hukum untuk mengambil langkah cepat," jelasnya. (mdk/noe)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sekjen PDIP Hasto Kritiyanto mengaku sudah sejak lama memprediksi jika Presiden Jokowi akan kampanye dan memihak satu Capres.
Baca SelengkapnyaHasto menduga terjadi fragmentasi atau perpecahan di jajaran menteri KIM.
Baca SelengkapnyaMendagri Tito Karnavian setuju atas usulan penyaluran bantuan sosial dihentikan sementara waktu menjelang pelaksanaan Pilkada 2024 hingga selesai.
Baca SelengkapnyaMereka merasa banyak pihak yang mempolitisasi kebijakan pemerintah dan adanya intimidasi.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo (Jokowi) menjawab tudingan bantuan sosial (bansos) dipolitisasi menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Baca SelengkapnyaSelain itu, ditengarai juga ada peluang politisasi bansos yang bisa ditafsirkan sebagai menguntungkan paslon tertentu.
Baca SelengkapnyaHasto meminta Presiden Jokowi netral, dan menjadi contoh yang baik bagi masyarakat.
Baca SelengkapnyaAnggaran tersebut dipotong guna memenuhi kebutuhan penyediaan Bansos.
Baca SelengkapnyaTim Hukum Nasional AMIN sudah menyiapkan format laporan terkait pernyataan Jokowi ke Bawaslu.
Baca SelengkapnyaBegitu juga dengan menteri disebut Jokowi boleh berkampanye
Baca SelengkapnyaPDIP saat ini terus berkomunikasi dengan partai politik lainnya untuk membangun kerja sama politik.
Baca SelengkapnyaTPN Ganjar-Mahfud membantah untuk mengusulkan agar penyaluran bantuan sosial (bansos) ditunda.
Baca Selengkapnya