Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Tim Jokowi minta pencairan dana bencana tak dipolitisir

Tim Jokowi minta pencairan dana bencana tak dipolitisir Jokowi kunjungi korban gempa Lombok. ©Setpres RI

Merdeka.com - Sekretaris Tim Kampanye Nasional pasangan capres-cawapres nomor urut 01, Jokowi-Ma'ruf, Hasto Kristiyanto mengatakan masalah bencana tidak seharusnya dipolitisir dengan muatan kampanye Pilpres dan Pileg 2019. Seharusnya, semua pihak sama-sama memberikan solusi bersama.

Hal tersebut menanggapi tudingan Wakil Ketua Majelis Syura PKS Hidayat Nur Wahid yang menyebut pemerintah Jokowi belum menyelesaikan rehabilitasi korban bencana gempa Lombok, NTB. Politisi PKS ini bahkan menyebut janji Jokowi memberikan Rp 50 juta kepada para korban yang rumahnya hancur belum terbukti hingga saat ini.

"Kita bersama-sama memberikan solusi bukan hanya sekadar tekanan persoalan hukum tersebut jadi jangan politisir bencana alam. Apalagi pada saat bencana melakukan kebohongan itu lebih parah lagi," kata Hasto di kawasan Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (10/9).

Tidak dipungkiri ada kesulitan pencairan dana karena Pemda dan DPRD setempat berhati-hati. Mereka takut terseret kasus hukum karena dituding melakukan penyalahgunaan dana bantuan.

"Ketika kondisi darurat harus mengambil tindakan darurat sementara ada yang mengatakan ini harus diperiksa," tuturnya.

Wapres Jusuf Kalla juga sempat menjelaskan bahwa dana sulit cair karena masalah pendataan. Gubernur NTB Zulkieflimansyah mengeluh rumitnya melakukan pendataan rumah terdampak gempa. Sehingga pihaknya masih menunggu anggaran yang tepat untuk rehabilitasi.

Hasto pun mengakui hal yang sama. Hanya, dia menambahkan bahwa di lapangan terdapat kesulitan pengambilan keputusan terkait penggunaan dana negara tersebut. Karena itu butuh pemahaman landasan hukum dalam situasi tanggap darurat.

"Kami sudah cek di lapangan kami tanya ke pimpinan dewan (DPRD) yang berasal dari PDIP. Mereka ragu-ragu jadinya dalam proses pencairan karena apa yang dituduhkan sebelumnya oleh salah satu kepala daerah, terkait dana bencana karena faktor ketidakpahaman kondisi tanggap darurat yang memerlukan landasan hukum untuk mengambil langkah cepat," jelasnya. (mdk/noe)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Sekjen PDIP Sempat Berdoa Jokowi Tidak Ikut Turun Kampanye dan Memihak ke Satu Capres
Sekjen PDIP Sempat Berdoa Jokowi Tidak Ikut Turun Kampanye dan Memihak ke Satu Capres

Sekjen PDIP Hasto Kritiyanto mengaku sudah sejak lama memprediksi jika Presiden Jokowi akan kampanye dan memihak satu Capres.

Baca Selengkapnya
Hasto Duga Ada Perpecahan di Kabinet Jokowi, PSI: Jangan Memperkeruh Suasana Politik
Hasto Duga Ada Perpecahan di Kabinet Jokowi, PSI: Jangan Memperkeruh Suasana Politik

Hasto menduga terjadi fragmentasi atau perpecahan di jajaran menteri KIM.

Baca Selengkapnya
Mendagri Bakal Setop Sementara Bansos sampai Pilkada 2024 Selesai, Edaran Segera Disebar
Mendagri Bakal Setop Sementara Bansos sampai Pilkada 2024 Selesai, Edaran Segera Disebar

Mendagri Tito Karnavian setuju atas usulan penyaluran bantuan sosial dihentikan sementara waktu menjelang pelaksanaan Pilkada 2024 hingga selesai.

Baca Selengkapnya
Hasto Akui Bertemu dengan JK, Bahas Peluang Kolaborasi Anies dan Ganjar di Putaran Kedua?
Hasto Akui Bertemu dengan JK, Bahas Peluang Kolaborasi Anies dan Ganjar di Putaran Kedua?

Mereka merasa banyak pihak yang mempolitisasi kebijakan pemerintah dan adanya intimidasi.

Baca Selengkapnya
Jawaban Presiden Jokowi soal Tudingan Politisasi Bansos
Jawaban Presiden Jokowi soal Tudingan Politisasi Bansos

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjawab tudingan bantuan sosial (bansos) dipolitisasi menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Baca Selengkapnya
TPN Ganjar Minta Bansos Tak Diklaim Kebaikan Hati Pemerintahan Jokowi yang Untungkan Satu Paslon
TPN Ganjar Minta Bansos Tak Diklaim Kebaikan Hati Pemerintahan Jokowi yang Untungkan Satu Paslon

Selain itu, ditengarai juga ada peluang politisasi bansos yang bisa ditafsirkan sebagai menguntungkan paslon tertentu.

Baca Selengkapnya
VIDEO: PDIP Minta Jokowi Netral Usai Lihat Pertemuan dengan Prabowo dan Ketum Golkar
VIDEO: PDIP Minta Jokowi Netral Usai Lihat Pertemuan dengan Prabowo dan Ketum Golkar

Hasto meminta Presiden Jokowi netral, dan menjadi contoh yang baik bagi masyarakat.

Baca Selengkapnya
Hasto Ungkap Ada Upaya Anggaran Setiap Kementerian Dipotong 5 Persen Demi Elektoral
Hasto Ungkap Ada Upaya Anggaran Setiap Kementerian Dipotong 5 Persen Demi Elektoral

Anggaran tersebut dipotong guna memenuhi kebutuhan penyediaan Bansos.

Baca Selengkapnya
Tim Hukum AMIN Ancam Laporkan Jokowi ke Bawaslu soal Pernyataan Presiden Boleh Kampanye dan Memihak di Pemilu
Tim Hukum AMIN Ancam Laporkan Jokowi ke Bawaslu soal Pernyataan Presiden Boleh Kampanye dan Memihak di Pemilu

Tim Hukum Nasional AMIN sudah menyiapkan format laporan terkait pernyataan Jokowi ke Bawaslu.

Baca Selengkapnya
Jokowi: Presiden Boleh Berkampanye, Boleh Memihak!
Jokowi: Presiden Boleh Berkampanye, Boleh Memihak!

Begitu juga dengan menteri disebut Jokowi boleh berkampanye

Baca Selengkapnya
PDIP Pastikan Pilkada Jakarta, Sumut dan Jatim Tak Ada Kotak Kosong
PDIP Pastikan Pilkada Jakarta, Sumut dan Jatim Tak Ada Kotak Kosong

PDIP saat ini terus berkomunikasi dengan partai politik lainnya untuk membangun kerja sama politik.

Baca Selengkapnya
TPN Ganjar-Mahfud Bantah Usulkan Bansos Ditunda: Bantuan Sosial Itu dari Uang Rakyat!
TPN Ganjar-Mahfud Bantah Usulkan Bansos Ditunda: Bantuan Sosial Itu dari Uang Rakyat!

TPN Ganjar-Mahfud membantah untuk mengusulkan agar penyaluran bantuan sosial (bansos) ditunda.

Baca Selengkapnya