Follow
Tim Prabowo minta tunda rekapitulasi, Jokowi bertanya 'ngapain?'
Merdeka.com - Tim pemenangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa menginginkan pengumuman penghitungan dan rekapitulasi hasil Pilpres ditunda selama satu bulan. Calon presiden dengan nomor urut dua Joko Widodo ( Jokowi ) mengungkapkan bahwa dirinya bingung dengan permintaan penundaan tersebut. Sebab tidak ada alasan hasil rekapitulasi suara harus ditunda.
"Ada apa, gak ada apa-apa ngapain ditunda?" jelasnya usai buka bersama dengan Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Prabowo di Istana Negara, Jakarta Pusat, Minggu (20/7).
Jusuf Kalla (JK) yang mendampingi Jokowi menegaskan, karena tidak ada alasan untuk melakukan penundaan, maka pengumuman penghitungan dan rekapitulasi suara harus disampaikan pada 22 Juli mendatang.
-
Apa harapan Jokowi untuk Pemilu 2024? 'Ya ini adalah pesta demokrasi kita berharap ini betul-betul jadi pesta rakyat, dan juga berlangsung dengan jurdil, luber dan diiktui oleh seluruh rakyat Indonesia dengan kegembiraaan karena ini adalah pesta rakyat. Pesta demokrasi,' jelasnya.
-
Apa usulan PKS untuk Jokowi? Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi atau Habib Aboe mengusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang bakal capres Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto untuk makan siang di Istana Kepresidenan.
-
Bagaimana Jokowi berusaha agar tetap berkuasa? 'Diawali upaya untuk memperpanjang kekuasaan, dimulai dari upaya untuk menambah massa jabatan tiga periode, menambah massa jabatan 2-3 tahun, namun kedua upaya ini tidak berhasil,' ungkap dia.
-
Apa yang ditetapkan KPU? 'KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota telah menetapkan sebanyak 1.553 pasangan calon,' ujar Mellaz saat jumpa pers di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol Jakarta Pusat, Senin (23/9).
-
Apa yang akan diputuskan KPU hari ini? KPU bakal memutuskan hasil rekapitulasi perolehan suara untuk Pemilu 2024 hari ini, Rabu (20/3).
-
Kenapa PDIP akan gugat hasil Pilpres ke MK? PDIP tidak fokus pada selisih perolehan suara paslon nomor 03 Ganjar-Mahfud dengan paslon pemenang. Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud Henry Yosodiningrat mengungkapkan, PDI Perjuangan siap membawa sejumlah bukti dan saksi ke Mahkamah Konstitusi (MK) di antaranya seorang kepala kepolisian daerah (kapolda) terkait gugatan hasil Pilpres 2024 setelah diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dia mengatakan, dalam gugatan ke MK, pihaknya tidak fokus pada selisih perolehan suara paslon nomor 03 Ganjar-Mahfud dengan paslon pemenang yang diumumkan KPU, tetapi akan fokus pada kecurangan yang terstrukur sistematis masif (TSM).
"Sesuai dengan undang-undanglah. Kalau undang-undang bilang tanggal 22 ya tanggal 22. Itu bukan kemauan kita (Jokowi-JK). Kalau ada yang tidak mau berarti nyalahin undang-undang," tegas JK.
Jokowi menambahkan, apapun hasil yang akan disampaikan oleh KPU akan tetap diterimanya. Sebab itu sudah menjadi dari kehendak rakyat, dan dia tunduk akan hal tersebut. "Sudah saya sampaikan bolak-balik, kita tunduk pada konstitusi. Tunduk pada kehendak rakyat," tutupnya.
(mdk/ren)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Jokowi menanggapai hasil rekapitulasi suara Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang dibacakan pada Rabu (20/3)
Baca Selengkapnya
Presiden Joko Widodo atau Jokowi menanggapi terkait rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2024 di KPU, Rabu (20/3) hari ini.
Baca Selengkapnya
kowi masih menunggu Komisi Pemilihan Umum menyelesaikan rekapitulasi.
Baca Selengkapnya
Usai Putusan MK, Jokowi Siapkan Proses Transisi Pemerintahan ke Prabowo-Gibran
Baca Selengkapnya
MK telah memutuskan untuk menolak seluruh gugatan yang diajukan pasangan 01 dan 03.
Baca Selengkapnya
"Sampai saat ini tidak ada yang namanya untuk percepatan atau pemajuan Pilkada," kata Jokowi.
Baca Selengkapnya
Jokowi memiliki hak individu untuk mendukung paslon manapun.
Baca Selengkapnya
Dua putusan MK tersebut memiliki efek langsung buat kedua putra Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnya
Mantan Wali Kota Solo itu merasa tidak melakukan sesuatu yang bisa mempengaruhi masyarakat untuk memilih seorang calon yang didukungnya.
Baca Selengkapnya
Jazilul mengaku, juga belum menerima informasi pasti mengenai perombakan menteri di Kabinet Indonesia Maju.
Baca Selengkapnya
"Enggak ada, pikiran saja enggak ada, masa (terbitkan Perppu Pilkada)," kata Jokowi kepada wartawan di Hotel Kempinski Jakarta Pusat, Jumat (23/8).
Baca Selengkapnya
Jokowi mengatakan, semua tahapan pascapilpes 2024 sudah selesai. Termasuk putusan MK yang harus dihormati.
Baca Selengkapnya