Follow
Timses sebut Jokowi akan keluarkan PP untuk atur pengelolaan dana kelurahan
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo akan mencairkan Rp 3 triliun untuk dana kelurahan di tahun 2019. Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Irma Suryani Chaniago menyebut Jokowi juga akan menyiapkan payung hukum berupa peraturan pemerintah (PP) untuk mengatur tata kelola.
"Presiden akan siapkan payung hukum nya, yaitu peraturan pemerintah," kata politikus NasDem itu ketika dikonfirmasi, Rabu (24/10).
Hal sama juga dibenarkan oleh Wakil Ketua Koalisi Indonesia Kerja Abdul Kadir Karding. Dia menambahkan, sebenarnya UU Pemerintahan Daerah juga cukup untuk menjadi payung hukum.
-
Bagaimana Jokowi meminta kepala daerah mengelola anggaran? 'Fokus. Jangan sampai anggaran diecer-ecer ke dinas-dinas semuanya diberi skala prioritas enggak jelas. Ada kenaikan 10% semua diberi 10 persen. Enggak jelas prioritasnya yang mana,' kata Jokowi.
-
Kapan Jokowi menyampaikan pesan tentang pengelolaan anggaran? Jokowi menyampaikan alasan mengapa semua negara memiliki ketakutan terhadap hal-hal tersebut.'Karena begitu bunga pinjaman naik sedikit saja, beban fiskal itu akan sangat, sangat besar,' jelasnya.
-
Bagaimana Jokowi ingin tingkatkan kesejahteraan rakyat? 'Pak Joko Widodo menetapkan kebijakan akan menghentikan, menjual kekayaan kita dalam bentuk mentah dengan murah ke luar negeri,' ujar Prabowo.
-
Siapa Ajudan Presiden Jokowi? Kapten Infanteri Mat Sony Misturi saat ini tengah menjabat sebagai ajudan Presiden Joko Widodo.
-
Apa yang Jokowi ajak untuk ditanggulangi? 'Selain itu kejahatan maritim juga harus kita tanggulangi seperti perompakan, penyelundupan manusia, narkotika, dan juga ilegal unregulated unreported IUU Fishing,'
-
Apa yang diresmikan Jokowi? Jokowi prihatin atas dominasi impor dalam penggunaan perangkat teknologi di Indonesia, dengan nilai impor yang mencapai lebih dari Rp30 triliun. Hal itu disampaikan Jokowi saat meresmikan Indonesia Digital Test House (IDTH) di Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT), Kota Depok, Jawa Barat Selasa, (7/5).
"UU pemerintahan daerah sebenarnya cukup menjadi payung hukum. Atau bisa jadi dibuat PP," ujar politikus PKB itu.
Sebelumnya, Sekjen NasDem Johnny G Plate menjelaskan anggaran dana kelurahan berasal dari Rp 73 triliun untuk dana desa. Sebesar Rp 3 triliun dialihkan untuk transfer daerah yang difungsikan untuk dana kelurahan. Hanya tinggal dibuat aturan untuk mengelolanya.
"Makanya dialokasikan ditambahkan ke APBD yang peruntukannya untuk lurah tapi pengaturannya harus diatur melalui aturan terpisah oleh bendahara negara dan Bupati dan Wali Kota," jelasnya kemarin.
Wakil Presiden Jusuf Kalla pun menuturkan dana kelurahan akan diatur lewat peraturan pemerintah. Saat ini masih dilakukan pengkajian.
"Iya, memang harus dibuat PP baru. Tapi ini sekarang memang belum bisa, akan diatur bagaimana aturannya," ucapnya.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Adapun besaran simpanan peserta pekerja sebesar 0,5 persen yang ditanggung pemberi kerja dan 2,5 persen ditanggung pekerja.
Baca Selengkapnya
Pencairan dana pemilu di tahun 2023 sudah dilakukan pada Februari lalu.
Baca Selengkapnya
Jokowi memastikan pemilihan Pj kepala daerah akan dilakukan secara transparan dan akuntabel.
Baca Selengkapnya
Jokowi meyakini hal ini dapat memberikan efek jera untuk para koruptor dan mengembalikan kerugian negara.
Baca Selengkapnya
Jokowi mengaku baru kemarin mengetahui tunjangan kinerja pegawai KPU tidak pernah naik sejak 2014.
Baca Selengkapnya
Jokowi menyinggung bahwa anggaran tersebut banyak digunakan untuk hibah-hibah yang arahnya ke politik.
Baca Selengkapnya
Jokowi menyadari bahwa mengubah pola pikir seorang pemegang kebijakan bukanlah perkara mudah.
Baca Selengkapnya
Dana ini akan digunakan oleh Kementerian dan Lembaga serta pemerintah daerah.
Baca Selengkapnya
"Tuntaskan agenda pembangunan yang belum selesai," kata Jokowi
Baca Selengkapnya
Adapun ADP merupakan tanah di wilayah IKN yang tak terkait dengan pemerintah.
Baca Selengkapnya
Presiden Joko Widodo atau Jokowi memberikan pengarahan kepada 517 kepala daerah.
Baca Selengkapnya
Jokowi menegaskan dirinya melantik Wamen Keuangan II, Wamen Investasi, dan Wamen Pertanian.
Baca Selengkapnya