TKN soal Kursi Menteri Prabowo: Bicara Kepentingan Rakyat Ujungnya Bagi Jatah

Merdeka.com - Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Ace Hasan Syadzily mengomentari kubu Prabowo-Sandi yang sudah mulai membahas pembagian kursi menteri jika terpilih di Pilpres 2019. Menurutnya kasus bagi-bagi kursi ini mengingatkan skandal 'kardus' saat proses pemilihan Sandiaga Uno menjadi cawapres.

"Ini menunjukkan karakter koalisi yang dibentuk untuk tujuan-tujuan pragmatis, bagi-bagi kursi menteri. Hal ini mengonfirmasi peristiwa sebelumnya yang dikenal dengan skandal bagi-bagi kardus," kata Ace saat dihubungi merdeka.com, Selasa (2/3).

Dia menilai hal ini juga menujukkan koalisi Prabowo-Sandi rapuh. Alasannya, kata Ace, dari awal koalisi Prabowo-Sandi tidak mendukung dengan sepenuh hati.

"Sayang saja, model bagi-bagi jatah seperti ini jelas akan makin menipu rakyat karena selama ini retorika yang dikedepankan selalu berbicara soal membela kepentingan rakyat. Tetapi ujung-ujungnya bagi-bagi jatah," ungkapnya.

Sedangkan terkait porsi menteri Jokowi-Ma'ruf Politikus Partai Golkar ini mengaku belum membahasnya. Ace menegaskan sampai saat ini TKN masih fokus untuk memenangkan kontestasi pilpres terlebih dahulu.

"Belum ada pembicaraan soal kursi kabinet. Kita fokus pemenangan Pilpres 17 April ini," ucapnya.

Sebelumnya, Direktur Komunikasi dan Media Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, Hashim Djojohadikusumo mengaku telah membahas nama-nama calon menteri bersama Capres Prabowo Subianto. Namun, adik kandung Prabowo itu masih merahasiakan nama-nama calon menteri tersebut.

"Dengan saya ada. Saya kira itu antara saya dengan kakak saya," kata Hashim saat ditemui di Ayana Midplaza Hotel, Jakarta Pusat, Senin (1/3).

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra ini mengungkapkan, Prabowo menyiapkan tujuh kursi menteri untuk Partai Amanat Nasional (PAN) dan enam kursi untuk Partai Keadilan Sejahtera ( PKS). Sementara, jatah untuk Partai Demokrat dan Berkarya masih dalam pembahasan.

"Kita kan sudah sepakat dengan PAN ada tujuh menteri untuk PAN, enam untuk PKS, partai lain masih diskusi. Itu sudah jelas. Demokrat belum definitif," ungkap Hashim. (mdk/eko)