Ulama 212 instruksikan pendukung jauhi partai pendukung pemerintah
Merdeka.com - Persaudaraan Alumni 212 menyatakan Rizieq Shihab dan para ulama memerintahkan untuk menjauhi partai pendukung penista agama. Partai-partai yang dimaksud adalah PDIP, Golkar, NasDem, Hanura, PPP, PKB dan Perindo.
"Para ulama telah menginstruksikan untuk menjauhi dan memutus hubungan dengan partai-partai, Nasdem, Perindo, Hanura, PPP, Golkar, PKB dan lain-lain pendukung penista agama," kata Ketua Divisi Hukum PA 212 Damai Hari Lubis melalui keterangan tertulis, Kamis (19/7).
Hari menuturkan, ada pula perintah untuk 'menenggelamkan' suara calon legislatif yang diusung PDIP dan partai-partai yang membela penista agama.
-
Siapa yang diusung PDIP? Tri Rismaharini dengan Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans yang diusung PDIP.
-
Siapa yang ingin diusung oleh PDIP? 'Kalau memang misalnya Pak Anies berpasangan dengan kader kami jadi wagubnya,' Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Utut Adianto kepada wartawan.
-
Dimana PDIP meraih suara terbanyak di Pileg 2019? Adapun dalam Pileg 2019, PDIP di Bali berhasil meraih 60 persen suara sedang untuk Pilpres yang mengusung pasangan Jokowi-Amin mencapai 90 persen.
-
Bagaimana PDIP memenangkan pemilu? Kemenangan ini menunjukkan bahwa citra dan program kerja yang ditawarkan oleh PDIP dapat diterima oleh masyarakat luas.Hal ini juga menegaskan bahwa visi dan misi partai ini sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat Indonesia.
-
Kenapa PDIP menang Pemilu 2019? PDIP berhasil menarik pemilih dengan agenda-agenda politiknya dan berhasil meraih kepercayaan masyarakat.
"Dalam artian simpatisan konstituen dihimbau oleh para ulama untuk bekerja keras mengalahkan partai-partai pembela penista agama di pemilu caleg-caleg di seluruh Indonesia," tegasnya.
PA 212 juga menyinggung soal kabar mantan kuasa hukum Rizieq Kapitra Ampera maju menjadi caleg dari PDIP. PA 212, kata Hari, telah mengecap Kapitra sebagai pengkhianat.
"Menjawab pertanyaan Kapitra yang dilontarkan kepada publik melalui pers perihal dirinya benar menjadi anggota PDIP untuk itu apakah dianggap berkhianat? Maka jawabannya adalah dia telah berkhianat," ujar Hari.
Hari menegaskan, pihaknya menganggap Kapitra melakukan kebohongan dengan mempublikasikan Rizieq sebagai calon presiden di Pilpres 2019.
Sebab, menurutnya, Kapitra sudah bukan anggota GNPF Ulama sejak sekitar 4 bulan yang lalu serta tidak lagi tercatat ikut dalam tim pengacara Rizieq.
"Sementara perihal klarifikasi Kapitra tentang dirinya masih menghendaki IB HRS untuk calon presiden, maka itu menambah daftar kebohongan atau kelicikannya," ungkapnya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sejumlah Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) Lintas Iman mengingatkan para elite politik agar memberi narasi menyejukkan jelang pembacaan putusan MK.
Baca SelengkapnyaMahasiswa juga menyuarakan agar ASN, TNI dan Polri tetap netral dan bekerja sesuai dengan porsinya.
Baca SelengkapnyaMuhamad Mardiono telah melakukan konsolidasi pemenangan, bertemu dan menyerap aspirasi jutaan masyarakat Indonesia.
Baca SelengkapnyaAirlangga sebagai alumni UGM menganggap sikap tersebut sebagai pilihan sejumlah orang.
Baca SelengkapnyaPolitikus PDIP Deddy Yevry Sitorus menerima laporan dugaan potensi pelimpahan suara untuk memenuhi syarat lolos ambang batas parlemen partai tertentu.
Baca SelengkapnyaKetua Dewan Penasihat Golkar Luhut Binsar Pandjaitan bicara lantang di hadapan kader partainya.
Baca SelengkapnyaAdanya treshold selama ini menyebabkan antara pilihan rakyat dan calon.
Baca SelengkapnyaDMI juga melarang lingkungan sekitar masjid dipakai untuk memasang alat peraga kampanye hingga baliho.
Baca SelengkapnyaPlh. Direktur Jenderal Politik dan PUM Kemendagri, Togap Simangunsong menyebut para Kepala Daerah dan ASN dilarang melakukan pencopotan baliho sepihak
Baca SelengkapnyaAirlangga mempersilahkan jika ada pihak yang tak ingin bergabung dengan pemerintahan Prabowo
Baca SelengkapnyaHY menurunkan APK Partai Demokrat yang terpasang di ruas Jalan Kapten Tendean, Jakarta Selatan
Baca SelengkapnyaYudo juga membeberkan tiga poin Komitmen Netralitas TNI kepada prajurit dalam pengarahan itu.
Baca Selengkapnya