Wacana setor Rp 20 M, Tim Akom bilang 'belum maju sudah diperas'
Merdeka.com - Muncul wacana setiap calon ketua umum Partai Golkar harus menggelontorkan duit sebesar Rp 20 miliar pada Munaslub mendatang. Anggota Timses Ade Komarudin, Bambang Soesatyo menilai wacana yang digulirkan Panitia Munaslub tidak masuk akal dan pemerasan.
"Kalau seperti itu sama saja kita belum maju tapi sudah diperas," ujar Bamsoet sapaan akrab Bambang Soesatyo di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (15/4).
Bamsoet berpandangan, sah-sah saja jika setiap calon ketua umum diharuskan berpartisipasi dalam gelaran Munaslub Partai Golkar di Bali, bulan depan. Akan tetapi, tegas dia, nominal sumbangan yang harus dikeluarkan para calon dalam taraf wajar.
-
Siapa yang meminta anggaran Rp20 triliun? Jelang rapat, Menteri HAM Natalius Pigai sempat dicecar terkait permintaan anggaran Rp20 triliun.
-
Apa yang Golkar dukung? Terakhir, pertemuan juga kembali menggarisbawahi dukungan terhadap kerangka kerja ASEAN Outlook on Indo-Pacific (AOIP) sebagai landasan sekaligus panduan bagi ASEAN dalam menavigasikan konstelasi politik kawasan yang dinamis.
-
Apa yang dibahas dalam pertemuan Golkar? “Yang intinya, menginginkan Hasta Karya ini solid, kami sampaikan bahwa sampai saat ini seluruh organisasi Hasta Karya “Hasilnya adalah memberikan kewenangan penuh pada Ketua Umum Golkar Bapak Airlangga Hartarto untuk menentukan arah kebijakan, langkah-langkah yang akan diambil terkait dengan pilpres, pileg, dan pilkada,“ tegas Ketum MKGR.
-
Kenapa Golkar menolak Munaslub? Ketiga Dewan Partai Golkar menyatakan menolak wacana musyawarah nasional luar biasa (munaslub). Mereka solid mendukung Airlangga, yakni Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, dan Dewan Pakar.
-
Apa tujuan utama Partai Golkar saat ini? Kata dia, seluruh kader agar fokus terhadap kemenangan tersebut, dan mengabaikan isu perlunya Munaslub Partai Golkar yang dimunculkan pihak-pihak tertentu.
-
Mengapa Golkar penting? Kondisi geopolitik dan geo-ekonomi yang semakin kompleks, menuntut kemitraan ASEAN-RRT menjadi bagian dari solusi dan hal ini terangkum dalam ASEAN Common Statement.
Setoran dana Rp 20 miliar demi kepentingan politik, dianggapnya hanya alasan yang dibuat-buat. Oleh sebab itu, dia berharap para aparat penegak hukum bisa turut andil mengawasi perhelatan Munaslub Golkar.
"Alah sudah lah, itu kan alasan yang dicari-cari saja. Oleh sebab itu kita minta keterlibatan penegak hukum untuk mengawasi kalau ada suap, tapi jika dilakukan oleh penyelenggara negara kalau bukan penyelenggara negara kan bukan urusan," jelas Bamsoet.
Sebelumnya, Ketua Organizing Committe Zainudin Amali mengatakan, pada dasarnya wacana setoran dana Rp 20 miliar bagi setiap calon ketua umum Golkar bertujuan agar tidak terjadi jual beli suara. Antara calon ketua umum Partai Golkar dengan DPD sebagai pemilik suara.
"Mau dilarang apapun komunikasi pasti terjalin antara caketum ke peserta. Membujuk orang dan sebagainya tapi ada imbalan sesuatu. Ini yang mau dieliminir. Bagaimana caranya teman-teman peserta bisa dapat bantuan transport dan lain-lain. Tapi tidak boleh milih berdasarkan bantuan kandidat," ujar dia saat dihubungi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (13/4).
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ikhsan pernah melakukan penelitian saat pemilihan Walikota Serang, Banten tahun 2013 dan mendapati salah satu calon membayar Rp5 miliar.
Baca SelengkapnyaUang perahu ini akan banyak ditemukan menjelang pemilu.
Baca SelengkapnyaAtnike mengatakan pernah mengajukan anggaran Rp300 miliar pada 2019, namun hanya disetujui Rp11 miliar
Baca SelengkapnyaTimnas Amin mengingatkan, pejabat pemerintahan yang melanggar bisa diberhentikan dari jabatannya.
Baca SelengkapnyaKomisi Pemilihan Umum (KPU) merilis laporan terkait dana kampanye untuk para calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres) pada Pemilihan Presiden 2024.
Baca SelengkapnyaCak Imin dituduh menggunakan politik uang saat kampanye di Kota Banda Aceh pada tanggal 5 Desember lalu.
Baca SelengkapnyaThomas Lembong menyinggung soal kenaikan anggaran pengadanaan alutsista Kementerian Pertahanan (Kemenhan).
Baca SelengkapnyaTimnas AMIN menilai kebijakan Presiden Jokowi menaikkan tunjangan pegawai Bawaslu terkesan dipaksakan.
Baca SelengkapnyaKPU telah mengatur batasan mengenai sumbangan dana kampanye di Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaAnggaran tersebut dipotong guna memenuhi kebutuhan penyediaan Bansos.
Baca SelengkapnyaCak Imin mengatakan, bansos adalah uang rakyat yang disahkan oleh DPR RI.
Baca Selengkapnya