Follow
Waketum PPP soal Anggota DPR Nonton Video Porno: Dia Sudah Dapat Sanksi Sosial
Merdeka.com - Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani mengatakan kasus anggota DPR Fraksi PDIP Harvey Malaiholo menonton video porno saat rapat Panja Vaksin tidak usah dibesar-besarkan lagi. Sebab, menurutnya, Harvey telah mendapatkan sanksi sosial lewat pemberitaan miring terkait masalah tersebut.
"Dengan pemberitaan ini sebetulnya yang bersangkutan sudah mendapatkan sanksi sosial. Enggak usah lebih lah, kami semua ini harus mengambil pelajaran bahwa pada saat rapat ya jangan nyetel video kalau baca pesan its okay lah. Tapi yang bentuknya kiriman video enggak usah dilihat," kata Arsul di Hotel Pullman, Jakarta, Jumat (15/4).
Arsul berharap kasus Harvey bisa menjadi bahan introspeksi bagi seluruh anggota DPR. Dia mengatakan dalam pesan whatsapp memang seringkali ada kiriman video. Namun bila tidak jelas, lebih baik diabaikan atau tidak usah dibuka.
-
Bagaimana DPR berharap Polri bekerja? 'Pilkada serentak ini pastinya tidak kalah ‘panas’ dari Pemilu kemarin. Dan salah satu ruang pertarungan ide itu adanya di ruang digital, media sosial. Nah peran Polri di sini yaitu memastikan agar tidak adanya hoaks yang dapat memecah belah masyarakat. Konten-konten ujaran kebencian dan fitnah juga harus dipantau. Jangan sampai ada pihak yang sengaja menggiring dan menyesatkan masyarakat. Saya yakin polisi bisa 100% menjaga kondusifitas keamanan sepanjang Pilkada,' ujar Sahroni dalam keterangan (11/9).
-
Bagaimana DPR RI ingin polisi menangani kasus pelecehan anak? Ke depan polisi juga diminta bisa lebih memprioritaskan kasus-kasus pelecehan terhadap anak. Polisi Diminta Dampingi Psikologis Anak dan Istri korban Pencabulan Oknum Petugas Damkar Polisi menangkap SN, pria yang tega melakukan dugaan tindak pidana pencabulan terhadap anaknya sendiri yang berusia 5 tahun. Tidak hanya diminta menghukum berat pelaku, polisi diminta juga mendampingi psikologis korban dan ibunya. 'Setelah ini, saya minta polisi langsung berikan pendampingan psikologis terhadap korban serta ibu korban. Juga pastikan agar pelaku menerima hukuman berat yang setimpal. Lihat pelaku murni sebagai seorang pelaku kejahatan, bukan sebagai seorang ayah korban. Karena tidak ada ayah yang tega melakukan itu kepada anaknya,' ujar Sahroni dalam keterangan, Kamis (4/4). Di sisi lain, Sahroni juga memberi beberapa catatan kepada pihak kepolisian, khususnya terkait lama waktu pengungkapan kasus. Ke depan Sahroni ingin polisi bisa lebih memprioritaskan kasus-kasus pelecehan terhadap anak.'Dari yang saya lihat, rentang pelaporan hingga pengungkapan masih memakan waktu yang cukup lama, ini harus menjadi catatan tersendiri bagi kepolisian. Ke depan harus bisa lebih dimaksimalkan lagi, diprioritaskan untuk kasus-kasus keji seperti ini. Karena korban tidak akan merasa aman selama pelaku masih berkeliaran,' tambah Sahroni.
-
Apa harapan AHY untuk Polri? Pada kesempatan itu AHY memberikan harapan dan doa kepada Polri agar bisa melayani masyarakat dengan lebih baik lagi.'Usai rapat di Istana, saya langsung menghadiri acara peringatan Hari Bhayangkara ke-78, di Monas, Jakarta.Semoga Polri semakin maju dan profesional di tengah tantangan zaman yang tidak ringan, dan menjadi pelindung serta pengayom masyarakat Indonesia.Ke depan, kita semua berharap Polri semakin adaptif dengan perkembangan teknologi dan menghadirkan keadilan untuk semua,' tulis unggahan AHY.
-
Apa harapan DPR untuk polisi? Mengomentari hal ini, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni berharap polisi terus melakukan pembaruan terhadap modus-modus yang digunakan pelaku kejahatan, dalam hal ini penyalahgunaan narkoba. 'Nah ini nih, makin ke sini para pengedar narkoba itu makin banyak akalnya. Momen mudik Lebaran pun dipakai untuk aji mumpung. Karenanya, polisi harus cerdik dalam mengungkap setiap modusnya. Harus berpikir out of the box dalam menebak cara-cara mereka'.
-
Bagaimana cara DPR ingin menyelesaikan kasus korupsi? 'Seperti dari yang sudah-sudah, penanganan kasus korupsi terlalu berfokus pada pemenjaraan pelaku, yang itu pun tidak terbukti memberi efek jera.'
-
Bagaimana DPR mendorong Polri untuk menuntaskan kasus FP? Selanjutnya, Sahroni terus mendorong Polri agar menuntaskan kasus ini dengan menangkap pelaku utama, yaitu FP.
"Kalau saya melihatnya itu sebagai catatan kami semua intropeksi saja," tegas Arsul.
Wakil Ketua MPR ini mengimbau kepada anggota DPR agar tidak perlu membuka pesan video ketika sedang rapat selain pesan tersebut urgen.
"Kalau sekedar melihat pesan karena barangkali ada yang urgent, its okay lah. Tapi kalau buka video enggak usahlah karena kalau video pasti tidak urgent. Kalau urgent kan pakai kata-kata," ujarnya.
Sebelumnya, Fraksi PDI Perjuangan tidak memberikan sanksi kepada anggotanya yang tertangkap kamera menonton video porno ketika rapat Panja Vaksin Komisi IX DPR RI. Sekretaris Fraksi PDIP, Bambang Wuryanto mengatakan, anggotanya itu tidak sengaja.
Ketika memberikan klarifikasi kepada PDIP, anggota Komisi IX dari partai banteng itu menangis. Mengaku tidak pernah menonton video porno saat rapat.
"Kan kasihan dia yang bersangkutan sampai nangis. Sampai nangis. 'Saya ga pernah selama ini' kok ada yang foto," kata Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/4).
Fraksi PDIP DPR RI tidak memberikan sanksi kepada anggotanya yang menonton bokep tersebut. Apalagi menurut Bambang, anggotanya tersebut dijebak.
"Sanksi itu opo? Ini proses opo? Kalau yang diceritakan tadi seperti yang bersangkutan kayak begitu kamu tega beri sanksi? Yang bener saja. Kita ini high profile pejabat tinggi negara. Hati-hati lah kepada seluruh teman-teman, hati-hati. Begitu kita kena sedikit kayak gini-gini aja luar biasa," ujar Ketua Komisi III DPR RI ini.
PDIP merasa tidak perlu melaporkan ke polisi terhadap pihak-pihak yang menjebak anggotanya tersebut.
"No no melaporkan ke polisi? Gak usah lah. Sesama anak bangsa ini bagaimana memperbaiki peradaban. Dikau sebagai sesama profesi apapun mari kita perbaiki peradaban anak bangsa. Karena sesungguhnya etika di atas hukum," ujar Bambang.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
DKPP dalam persidangan tidak menyebut secara rinci mengenai kapan putusan kasus tersebut diumumkan.
Baca Selengkapnya
Pernyataan PPATK yang menyebut ada seribu anggota legislatif bermain judi online menjadi meluas membuat salah paham di antara DPR hingga MPR.
Baca Selengkapnya
Dia mengatakan KPU harus melakukan pengecekan secara spesifik lantaran jangkauan daerahnya sangat banyak.
Baca Selengkapnya
Politikus Partai Gerindra itu meminta agar kasus anggota polisi bermain judi online diselesaikan secara internal.
Baca Selengkapnya
Denny Cagur memberikan penjelasan ketika dimintai klarifikasi terkait isu yang beredar.
Baca Selengkapnya
Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari bukan pertama kali menjalani sidang sebagai teradu di DKPP.
Baca Selengkapnya
MKD DPR RI bisa secara aktif berkoordinasi dengan PPATK terhadap temuan tersebut
Baca Selengkapnya
Langkah ini perlu dilakukan untuk memastikan terkait informasi tersebut.
Baca Selengkapnya
Pemecatan akan dijatuhkan tidak hanya sebagai kader PKS melainkan juga sebagai anggota DPRD.
Baca Selengkapnya
Pengacara berharap DKPP dapat menjatuhkan putusan yang berpihak kepada korban
Baca Selengkapnya
Ariandi mengatakan, BSSN dan DPR telah melakukan koordinasi dengan Bareskrim Polri.
Baca Selengkapnya
Bareskrim Polri menangkap caleg DPRK Aceh Tamiang berinisial S terkait perkara narkoba 70 kilogram.
Baca Selengkapnya