Bea Cukai Sumut Sita Berbagai Produk Tanpa Izin, Salah Satunya Bal Pakaian Bekas

Merdeka.com - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Medan telah berhasil menyita berbagai produk tanpa izin.

Penindakan ini merupakan sinergi dengan Bea Cukai Medan, Bea Cukai Teluk Nibung, Bea Cukai Kuala Tanjung, Bea Cukai Sibolga, dan Kanwil Khusus Bea Cukai Kepulauan Riau.

"Penindakan ini merupakan hasil sinergi dalam memberantas barang-barang ilegal. Terkait penindakan kali ini, sembilan orang ditetapkan sebagai tersangka," jelas Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Sumut, Achmad Fatoni melansir dari Liputan6.com (3/11).

Rokok Tanpa Label Cukai

Dari proses penindakan dan dilanjutkan ke proses penyelidikan, para pelaku penyelundupan barang tanpa izin ini mengangkut 127 karton rokok ilegal bermerk Camclar yang tidak dilabeli pita cukai. Kejadian ini terjadi pada 23 September lalu di Pintu Tol Stabat, Kabupaten Langkat dan menetapkan satu orang tersangka.

Selanjutnya, berhasil menindak penyelundupan 13 karton rokok bermerk Luffman yang tidak dilabeli pita cukai. Kejadian ini berlangsung pada 1 November 2022 di Jalan SM Raja Sibolga dan menetapkan satu orang tersangka.

Selain menindak rokok ilegal, tim gabungan juga berhasil menyita sejumlah 449 ballpress pakaian bekas di Perairan Pulau Berhala, Kabupaten Serdang Bedagai yang berasal dari Port Klang Malaysia.

"Kapal ini mengangkut 449 ballpress pakaian bekas, yang berasal dari Port Klang Malaysia tujuan Kabupaten Batu Bara," terang Fatoni.

Dari kejadian ini tim gabungan berhasil meringkus enam pelaku penyelundupan ballpress pakaian dan ditetapkan sebagai tersangka.

Hasil Penindakan Januari hingga Oktober

Dalam upaya penegakan hukum, Kantor Bea dan Cukai wilayah Sumut telah bersinergi dengan TNI, Kepolisian, dan Pemerintah Daerah dalam melakukan penindakan hasil tembakau ilegal.

Dari kasus ini, negara mengalami kerugian yang ditaksir mencapai kurang lebih R12 miliar.

Kasus ini juga melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai. (mdk/adj)