4 Poin kesimpulan rapat DPR dengan Menkominfo soal interkoneksi

Merdeka.com - Dalam rapat semalam, Rabu (24/08), DPR Komisi I bersama Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara membahas rencana penurunan tarif interkoneksi awal September ini menghasilkan beberapa kesimpulan rapat. Kesimpulan rapat tersebut di antaranya:

1. Komisi I DPR RI dapat menerima penjelasan Menkominfo dengan rencana penurunan tarif interkoneksi serta revisi PP nomor 52 tahun 2000 tentang penyelenggara telekomunikasi dan PP nomor 53 tahun 2000 tentang penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit
2. Terkait dengan point di atas, Komisi I DPR RI akan mengadakan rapat dengan berbagai pihak terkait pendalaman mengenai tarif interkoneksi. Keputusan Menteri terkait hal tersebut di atas menunggu Rapat Komisi I DPR RI dengan Menkominfo berikutnya.
3. Komisi I DPR RI meminta Kemkominfo untuk segera menyampaikan dokumen ringkasan hasil pehitungan biaya interkoneksi masing-masing operator dan konsultan pemerintah.
4. Komisi I DPR RI akan mengadakan rapat dengan Kemkominfo dan Kementerian terkait lainnya, peruhal perkembangan Revisi PP nomor 52 tahun 2000 tentang penyelenggaraan telekomunikasi dan PP nomor 53 tahun 2000 tentang penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit.

Sebagaimana diketahui, rencana pemerintah akan menetapkan tarif baru interkoneksi disambut pro dan kontra oleh operator selular. Tarif interkoneksi sendiri merupakan biaya yang harus dibayar oleh suatu operator kepada operator lain yang menjadi tujuan panggilan atau telepon.

Saat ini pemerintah telah menetapkan penurunan tarif interkoneksi antaroperator selular dengan rata-rata 26 persen dari 18 skema panggilan telepon tetap. Seperti halnya penurunan biaya panggilan sebelumnya Rp 250 menjadi Rp 204. Penurunan tarif tersebutlah yang menjadikan polemik karena dianggap akan merugikan negara hingga Rp 15 triliun setiap tahunnya. Dalam hal ini Telkom Group.

"Setiap tahunnya negara bisa rugi sekitar Rp 15 triliun demi membela operator yang kebetulan dimiliki asing seperti Indosat Ooredoo dan XL Axiata," jelas Sekjen Kajian Telekomunikasi ITB, Muhammad Ridwan Effendi, pada suatu kesempatan.

Oleh sebab itu, menurut Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafidz, menyarankan kepada Menkominfo untuk berhati-hati memutuskan penurunan tarif interkoneksi. Pasalnya, ada salah satu operator yang keberatan mengenai rencana penetapan aturan tersebut.

"Saya sarankan kepada Pak Menkominfo kalau ada keberatan itu jangan diabaikan. Saat ini kan saya dengar ada keberatan dari Telkomsel. Coba dibicarakan dulu," ujarnya kepada awak media di sela-sela rapat Komisi I dengan Menkominfo di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (24/08).