DPR didesak panggil Facebook jelaskan keamanan data pengguna Indonesia
Merdeka.com - Skandal penyalahgunaan 50 juta lebih data pengguna Facebook, sepatutnya menjadi perhatian juga bagi Indonesia. Sebab di negeri ini, termasuk salah satu negara dengan pengguna Facebook terbesar.
Menurut pakar industri digital, Daniel Tumiwa, persoalan ini merupakan permasalahan besar yang semestinya perlu ditindaklanjuti.
"Kok 2 minggu berjalan masalah ini, gak ada yang teriak. Buat saya ini isu besar," katanya saat diskusi publik terkait skandal Facebook di Jakarta, Selasa (3/4).
-
Kenapa Facebook jadi media sosial terbesar? Dengan kerja keras dan visi yang jelas, Mark Zuckerberg dan timnya berhasil mengembangkan Facebook menjadi salah satu jejaring sosial terbesar di dunia, mengubah cara orang berinteraksi dan berkomunikasi secara online.
-
Dimana negara yang paling banyak kena kejahatan siber? Dengan 791.790 bisnis yang terkena dampak penipuan online, AS adalah salah satu negara yang paling banyak mengalami kejahatan dunia maya.
-
Dimana negara dengan pengguna internet terbanyak? Berikut daftar negara dengan pengguna internet terbanyak di dunia.
-
Mengapa Facebook Web populer? Facebook memungkinkan Anda mengelola daftar teman dan memilih pengaturan privasi untuk menyesuaikan siapa yang dapat melihat konten di profil Anda.
-
Kenapa kejahatan siber di Indonesia sangat berbahaya? Kejahatan siber dengan berbagai bentuk dan tingkat kompleksitasnya, menjadi ancaman serius bagi individu, perusahaan, dan bahkan negara secara keseluruhan.
-
Siapa yang mengklaim TikTok ambil data pengguna berlebihan? Pada tahun 2022, perusahaan keamanan siber Internet 2.0 mengeluarkan laporan bahwa TikTok melakukan 'pengambilan data yang berlebihan' terhadap para penggunanya.
Lebih lanjut Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini, mendesak agar DPR memanggil perwakilan Facebook Indonesia. Pemanggilan itu untuk memastikan keamanan data pengguna Facebook di Indonesia.
"Menurut saya sebagai warga negara yang dilindungi, DPR harus memanggil Facebook Indonesia. Ini kan soal kedaulatan negara juga," jelasnya.
"Apalagi ini mau masuk tahun politik. Untuk dasar pemanggilan Facebook Indonesia atas hal itu menurut saya sah-sah saja," tambahnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid, mengatakan masih menimbang-nimbang untuk melakukan pemanggilan kepada Facebook. Sebab, banyak faktor yang menjadi pertimbangan.
"Memang dilema ya ini karena ranahnya swasta. Facebook membuat ikatan perjanjian sendiri dengan konsumen termasuk di Indonesia untuk privacy agreement. Saya tidak tau apakah ada poin yang dilanggar dalam kesepakatan tersebut atau memang kesepakatan yang dibuat melemahkan konsumen/pengguna layanan Facebook," terangnya ketika dihubungi melalui pesan singkat pada pekan lalu, Selasa (27/3).
Dikatakan Meutya, kemungkinan besar saat ini DPR tidak akan langsung memanggil Facebook Indonesia, tetapi meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) untuk berkomunikasi dengan pihak Facebook Indonesia.
"Tentunya ini untuk mendapat penjelasan tentang 'nasib' data pengguna di Indonesia. Jika ditemukan ada yang janggal terhadap keamaan data pribadi bisa diberi teguran," jelas dia.
Terkait hal itu, sejauh ini Kemkominfo telah menyampaikan permasalahan tersebut kepada Facebook Indonesia. Hal itu disampaikan langsung oleh Menkominfo Rudiantara. Pernyataan Menkominfo itu pun diamini oleh Daniel.
"Kalau Kemkominfo sendiri, saya tahu persis mereka gak duduk diam. Mereka bergerak dan lari kenceng. Komunikasi dengan Facebook Indonesia dilakukan terus. Mudah-mudahan Kemkominfo nanti sudah bisa memaparkan temuannya," ungkapnya.
(mdk/ega)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Indonesia kembali dihebohkan kabar kebobolan 204 juta Data Pemilih Tetap (DTP) Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Baca SelengkapnyaUU PDP ini mengamanatkan kepada Presiden untuk membentuk Lembaga Penyelenggara PDP seperti yang tertera pada pasal 58 sampai dengan pasal 61.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi sebut hampir setengah penduduk Indonesia rentan jadi korban kejahatan dan penipuan digital.
Baca SelengkapnyaCak Imin menilai kembali terjadinya peretasan data negara membuat kebutuhan adanya Angkatan Siber.
Baca SelengkapnyaKementerian Kominfo dan BSSN masih berusaha melakukan investigasi.
Baca SelengkapnyaKominfo dan BSSN dituding lalai terkait hal ini. Berikut selengkapnya
Baca SelengkapnyaPolri tidak mungkin bisa bekerja sendiri dalam mengungkap dan mengatasi permasalahan di ruang siber
Baca SelengkapnyaBudi Arie telah mengirimkan surat kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait kebocoran data 6 juta NPWP itu.
Baca SelengkapnyaTikTok dikabarkan akan menggandeng Tokopedia untuk membuka e-commerce di Indonesia.
Baca Selengkapnya"(Penyebab kebocoran) Nanti kami jelaskan setelah kami memanggil dirjen pajak hari Jumat," kata Menko Hadi
Baca SelengkapnyaKemendagri terus melakukan pembenahan akan keamanan data untuk mengantisipasi maraknya kejahatan digital.
Baca SelengkapnyaSerangan hacker Indonesia ke situs-situs pemerintahan Israel sedang jadi perbincangan.
Baca Selengkapnya