Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Facebook belum berikan hasil audit kebocoran data pengguna

Facebook belum berikan hasil audit kebocoran data pengguna Facebook. ©2014 Merdeka.com

Merdeka.com - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengatakan, pihaknya belum menerima hasil audit yang dilakukan Facebook. Hasil audit tersebut terkait dengan kebocoran data 87 juta penggunanya di dunia, termasuk 1 juta pengguna di antaranya di Indonesia.

"Belum tahu saya," kata Rudiantara di Jakarta, Senin (16/4).

Hasil dari audit yang dilakukannya oleh Facebook, pernah dikatakan Public Policy Lead Ruben Hattari, belum diketahui kapan selesainya. Hal itu tergantung dari audit yang telah dilakukan oleh Facebook internasional.

Orang lain juga bertanya?

"Ya, kita sih terus melakukan audit dan koordinasi dengan Facebook pusat dan kita selalu membuka communication channel dengan Pak Rudiantara. Untuk tanggal pastinya kapan, ya saya belum ada kepastian," terangnya di suatu kesempatan yang berbeda.

Sebelumnya, Kemkominfo sendiri, telah melayangkan sanksi administrasi bagi Facebook berupa sanksi teguran lisan dan tertulis berupa Surat Peringatan (SP).

Sejauh ini, pemerintah telah melayangkan SP kedua untuk Facebook, lantaran pemerintah masih menemukan adanya aplikasi yang serupa CA yakni CubeYou dan AgregateIQ. Facebook diwajibkan oleh pemerintah untuk menutup aplikasi kuis untuk pasar Indonesia dan menyerahkan hasil audit tentang kebocoran data pengguna.

Asal muasal kebocoran masif data Facebook ini diungkap oleh Christopher Wylie, mantan kepala riset Cambridge Analytica, pada koran Inggris, The Guardian, Maret 2018 lalu.

Menggunakan aplikasi survei kepribadian yang dikembangkan Global Science Research (GSR) milik peneliti Universitas Cambridge, Aleksandr Kogan, data pribadi puluhan juta pengguna Facebook berhasil dikumpulkan dengan kedok riset akademis.

Data itulah yang secara ilegal dijual pada Cambridge Analytica dan kemudian digunakan untuk mendesain iklan politik yang mampu mempengaruhi emosi pemilih. Konsultan politik ini bahkan menyebarkan isu, kabar palsu dan hoaks untuk mempengaruhi pilihan politik warga.

Induk perusahaan Cambridge Analytica yakni Strategic Communication Laboratories Group (SCL) sudah malang melintang mempengaruhi pemilihan di 40 negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia.

Sebagaimana diketahui, berdasarkan siaran pers Facebook, Rabu (4/4), mereka mengakui bahwa terdapat 87 juta data yang dimungkinkan disalahgunakan oleh CA. Dari 87 juta data yang kebobolan, sebagian besar adalah pengguna Facebook dari Amerika Serikat atau sekitar 81,6 persen data disalahgunakan. Selain Amerika Serikat, ada beberapa negara termasuk Indonesia.

Indonesia masuk urutan ketiga data yang disalahgunakan. Sekitar 1,3 persen dari 87 juta. Di atas Indonesia, ada Filipina yang kemungkinan besar penyalahgunaan data pengguna dari negeri itu sekitar 1,4 persen. Selain ketiga negara itu di antaranya Inggris, Mexico, Kanada, India, Brazil, Vietnam, dan Australia. (mdk/ara)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
DPR Minta Kominfo Jelaskan Nasib Data Pribadi Masyarakat Usai Serangan Siber PDNS 2
DPR Minta Kominfo Jelaskan Nasib Data Pribadi Masyarakat Usai Serangan Siber PDNS 2

Anggota Komisi I DPR RI RI Sukamta kembali mempertanyakan mengenai hal ini karena Pemerintah belum juga memberi jawaban yang pasti.

Baca Selengkapnya
NPWP Jokowi dan Gibran-Kaesang Bocor, Bareskrim Langsung Kerja Sama BSSN Selidiki Pelaku
NPWP Jokowi dan Gibran-Kaesang Bocor, Bareskrim Langsung Kerja Sama BSSN Selidiki Pelaku

Mengenai apakah sudah ada tersangka yang diperiksa, Himawan tidak menjawab dengan jelas.

Baca Selengkapnya
KPU Pastikan Tidak Ada Penyimpanan Data Sirekap di Luar Negeri
KPU Pastikan Tidak Ada Penyimpanan Data Sirekap di Luar Negeri

Ganguan terhadap sistem SIREKAP, KPU menyatakan hal itu disebabkan salah satunya oleh gangguan DDoS.

Baca Selengkapnya
Banyak Aplikasi Pemerintah Bernada Nyeleneh, Pemprov Jabar: Harusnya Ada Kepantasan dan Kepatutan
Banyak Aplikasi Pemerintah Bernada Nyeleneh, Pemprov Jabar: Harusnya Ada Kepantasan dan Kepatutan

Ada aplikasi SiPedo milik Kabupaten Sumedang, yang merupakan kependekan dari Sistem Pelatihan Berbasis Database Online.

Baca Selengkapnya
Diam-diam HP Bisa Nguping dan Munculkan Iklan Hasil Percakapan di Telepon? Begini faktanya
Diam-diam HP Bisa Nguping dan Munculkan Iklan Hasil Percakapan di Telepon? Begini faktanya

Ini penjelasan dari pakar siber security mengenai kecurigaan orang-orang terkait hal itu.

Baca Selengkapnya
KPU Kerja Sama dengan Alibaba Cloud, Menko Polhukam Pastikan Data Sirekap Aman
KPU Kerja Sama dengan Alibaba Cloud, Menko Polhukam Pastikan Data Sirekap Aman

Menko Polhukam pastikan data Sirekap Aman meski pakai server luar negeri

Baca Selengkapnya
3 Hal Ini yang Dikhawatirkan AS soal Bahaya Tiktok, Salah Satunya Bisa Cuci Otak
3 Hal Ini yang Dikhawatirkan AS soal Bahaya Tiktok, Salah Satunya Bisa Cuci Otak

Berikut bahaya TikTok menurut pemerintah AS jika benar-benar tidak ditindaklanjuti.

Baca Selengkapnya
Kirim ke Bareskrim dan KPU, Begini Hasil Investigasi BSSN soal Kebocoran Data Pemilih
Kirim ke Bareskrim dan KPU, Begini Hasil Investigasi BSSN soal Kebocoran Data Pemilih

Kirim ke Bareskrim dan KPU, Begini Hasil Investigasi BSSN soal Kebocoran Data Pemilih

Baca Selengkapnya
Viral Data Pelanggan Diretas Hacker, Ini Tanggapan KAI
Viral Data Pelanggan Diretas Hacker, Ini Tanggapan KAI

Ramai postingan di akun X terkait kabar diretasnya data pelanggan KAI.

Baca Selengkapnya
Mahfud Dorong KPU Diaudit Digital Forensik oleh Lembaga Independen Terkait Sirekap
Mahfud Dorong KPU Diaudit Digital Forensik oleh Lembaga Independen Terkait Sirekap

Jika lembaga yang mengaudit Sirekap bukan berasal dari lembaga independen akan menimbulkan kecurigaan di masyarakat.

Baca Selengkapnya
Menkominfo Minta Kebocoran Data Pemilu di KPU Tak Dipolitisasi: Motifnya Ekonomi
Menkominfo Minta Kebocoran Data Pemilu di KPU Tak Dipolitisasi: Motifnya Ekonomi

Budi Arie pun menjamin, jika sistem informasi elektronik selama pesta demokrasi ini tetap aman dan terjamin.

Baca Selengkapnya