Facebook harus jelaskan data apa saja yang bocor

merdeka.com Sekitar 6 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Facebook akhirnya mengumumkan sendiri negara-negara mana saja yang kemungkinan besar data penggunanya disalahgunakan oleh Cambridge Analytica (CA). Terdapat 10 negara yang ditengarai data penggunanya disalahgunakan. Termasuk Indonesia.

Terkait persoalan itu, Pakar Industri Digital, Daniel Tumiwa, mengatakan, sudah saatnya Facebook bertanggung jawab atas kelalaian yang diduga disengaja itu. Menurutnya, kondisi tersebut telah Facebook biarkan bertahun-tahun dengan tujuan meraup keuntungan.

"Bertahun-tahun mereka tahu kondisi itu dan membiarkan karena sangat menguntungkan. Waktunya bertanggung jawab," jelasnya kepada Merdeka.com melalui pesan singkat, Kamis (5/4).

Orang lain juga bertanya?

Ia berharap, Facebook bersedia memaparkan kepada pemerintah Indonesia terkait data-data apa saja yang bocor. Karena hal ini merupakan sesuatu yang penting untuk diketahui negara sebagai bentuk melindungi data warganya.

"Persoalan Facebook telah melakukan pembaharuan untuk keamanan data, itu urusan lain. Saat ini yang penting adalah data apa saja yang bocor. Itu kok pertanyaannya," terangnya.

Pembaharuan keamanan yang dimaksudnya itu adalah mengenai beberapa pembaharuan Facebook terkait keamanan data.

Terutama dari sisi Application Programming Interface (API), di antaranya untuk layanan Event, Group, Pages, Facebook Login, Instagram, Search and Account Recovery, Panggilan telepon dan pengiriman pesan, Data provider and partner categories, serta pengaturan aplikasi.

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara telah mendengar kabar tersebut. Saat ini pihaknya tengah menunggu konfirmasi dari Facebook terkait jumlah pengguna Indonesia yang menjadi korban dari penyalahgunaan data (CA).

"Kami sedang meminta angka pastinya," jelasnya.

Menurutnya, jika benar hal itu terjadi, maka Facebook melanggar Peraturan Menteri (PM) Kominfo Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

"Sanksinya bisa mulai dari administrasi, hukuman badan sampai 12 tahun dan denda hingga Rp 12 miliar," jelas Rudiantara.

(mdk/idc)