Hari ini, Facebook direncanakan bertemu DPR terkait kebocoran data pengguna
Merdeka.com - Kasus bocornya data pengguna Facebook di Indonesia terus bergulir. Hari ini, Selasa (17/4), perwakilan Facebook Indonesia pun akan bertemu dengan Komisi I DPR.
Agenda pertemuan itu diketahui dari laman resmi DPR. Rencananya, perwakilan Facebook yang akan hadir adalah Kepala Kebijakan Publik Facebook Indonesia, Ruben Hattari dan VP of Public Policy Facebook Asia Pacific.
Sebelumnya, Facebook direncanakan hadir pada Rabu (14/4) lalu. Namun karena pihak Facebook Indonesia ingin memanggil perwakilan dari Asia Pacific, maka pertemuan itu ditunda.
-
Apa yang ditampilkan di akun YouTube DPR RI setelah dihack? Menampilkan live streaming judi slot.
-
Apa yang dibahas dalam diskusi antara polisi dan admin medsos di Pekanbaru? Dalam diskusi tersebut, atmosfer yang cair terlihat, dan admin media sosial memberikan respon positif terhadap inisiatif polisi. Jarwo, seorang perwakilan admin, menyambut baik langkah Kasat Reskrim dalam merangkul mereka. 'Kami mengapresiasi peran admin media sosial dalam melakukan verifikasi sebelum membagikan informasi, tetapi juga mengingatkan akan kebutuhan verifikasi lebih lanjut untuk menangkal berita hoax,' kata Bery Rabu (17/1).
-
Bagaimana DPR saran KPK mengusut kebocoran OTT? Bahkan Sahroni merekomendasikan KPK untuk berkolaborasi dengan instansi-instansi terkait, jika ingin serius mengungkap dugaan ini.
-
Siapa yang diperiksa di Kejagung? Gimmick Sandra Dewi Saat Diperiksa Kasus Korupsi Suami di Kejagung Tidak banyak ucapan yang dilontarkan Sandra sebelum menjalani pemeriksaan. Sejumlah gimmick banyak terjadi selama pemeriksaan Aktris Sandra Dewi sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah 2015-2022 yang menyeret suaminya, Harvey Moeis, Kamis (4/4).
-
Kenapa akun YouTube DPR RI dihack? Peretasan akun YouTube tersebut membuat geger.
-
Siapa yang minta PPATK buka nama anggota DPR? Mengomentari hal ini, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta agar PPATK tidak segan merilis nama-nama anggota dewan yang kedapatan mengakses judol.
Dalam pertemuan itu, Parlemen RI akan mendengarkan penjelasan dari pihak Facebook terkait dengan dugaan kebocoran 1 juta data pengguna Facebook di Indonesia.
Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyari mengatakan, persoalan kebocoran 1 juta data pengguna Facebook Indonesia gara skandal Cambridge Analytica (CA) merupakan hal yang tak wajar. Terlebih, kebocoran data Facebook belum tahu di mana muaranya.
Terkait sanksi, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo). Sejauh ini pihak Kemkominfo sendiri telah melayangkan sanksi administrasi berupa teguran dan Surat Peringatan (SP).
"Kami belum bisa mengatakan cukup atau tidak sebelum mendengarkan penjelasan dari Facebook. Bisa jadi kalau tak cukup, kita minta Kemkominfo memberikan sanksi lebih," kata Abdul Kharis.
Asal muasal kebocoran masif data Facebook ini diungkap oleh Christopher Wylie, mantan kepala riset Cambridge Analytica, pada koran Inggris, The Guardian, Maret 2018 lalu. Menggunakan aplikasi survei kepribadian yang dikembangkan Global Science Research (GSR) milik peneliti Universitas Cambridge, Aleksandr Kogan, data pribadi puluhan juta pengguna Facebook berhasil dikumpulkan dengan kedok riset akademis.
Data itulah yang secara ilegal dijual pada Cambridge Analytica dan kemudian digunakan untuk mendesain iklan politik yang mampu mempengaruhi emosi pemilih. Konsultan politik ini bahkan menyebarkan isu, kabar palsu dan hoaks untuk mempengaruhi pilihan politik warga. Induk perusahaan Cambridge Analytica yakni Strategic Communication Laboratories Group (SCL) sudah malang melintang mempengaruhi pemilihan di 40 negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia.
Sebagaimana diketahui, berdasarkan siaran pers Facebook, Rabu (4/4), mereka mengakui bahwa terdapat 87 juta data yang dimungkinkan disalahgunakan oleh CA. Dari 87 juta data yang kebobolan, sebagian besar adalah pengguna Facebook dari Amerika Serikat atau sekitar 81,6 persen data disalahgunakan. Selain Amerika Serikat, ada beberapa negara termasuk Indonesia.
Indonesia masuk urutan ketiga data yang disalahgunakan. Sekitar 1,3 persen dari 87 juta. Di atas Indonesia, ada Filipina yang kemungkinan besar penyalahgunaan data pengguna dari negeri itu sekitar 1,4 persen. Selain ketiga negara itu di antaranya Inggris, Mexico, Kanada, India, Brazil, Vietnam, dan Australia. (mdk/ara)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
"(Penyebab kebocoran) Nanti kami jelaskan setelah kami memanggil dirjen pajak hari Jumat," kata Menko Hadi
Baca SelengkapnyaBudi Arie telah mengirimkan surat kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait kebocoran data 6 juta NPWP itu.
Baca SelengkapnyaDalam rapat tersebut sempat terjadi debat panas antara anggota komisi I DPR dengan BSSN.
Baca SelengkapnyaRapat kerja bersama Kominfo dan BSSN dilakukan untuk mendalami masalah bocornya PDNS yang tak kunjung
Baca SelengkapnyaUU PDP ini mengamanatkan kepada Presiden untuk membentuk Lembaga Penyelenggara PDP seperti yang tertera pada pasal 58 sampai dengan pasal 61.
Baca SelengkapnyaAnggota Komisi I DPR RI RI Sukamta kembali mempertanyakan mengenai hal ini karena Pemerintah belum juga memberi jawaban yang pasti.
Baca SelengkapnyaPolri tidak mungkin bisa bekerja sendiri dalam mengungkap dan mengatasi permasalahan di ruang siber
Baca SelengkapnyaDalam rapat tersebut, DPR merasa tidak ada kekompakkan antara Menkominfo dan BSSN.
Baca SelengkapnyaPemerintah melalui Kemenkominfo bekerja sama dengan Singapura untuk membahas hoaks Pemilu.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, masalah utama terletak pada kualitas SDM yang belum mampu mengikuti perkembangan teknologi
Baca SelengkapnyaSidang tahunan MPR akan dihadiri lebih kurang 1549 undangan.
Baca SelengkapnyaKomisi I DPR menggelar rapat kerja dengan Menkominfo Budi Arie, Senin 10 Juni 2024
Baca Selengkapnya