Indar Atmanto: PKS Indosat-IM2 direncanakan sebelum saya masuk
Merdeka.com - Sidang lanjutan perkara tuduhan dalam penyelenggaraan frekuensi 3G di kanal 2,1 GHz antara PT Indosat Tbk - Indosat Mega Media (IM2) kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kamis (23/5).
Sidang kali ini dihelat guna meminta keterangan mantan Direktur Utama IM2 sekaligus terdakwa kasus ini, Indar Atmanto. Dalam keterangannya di persidangan, Indar Atmanto menyatakan rencana perjanjian kerjasama penyelenggaraan 3G antara Indosat dan IM2 sudah ada sebelum dirinya menjadi Dirut IM2.
"Perjanjian Kerja Sama (PKS) Indosat-IM2 sudah direncanakan sebelum saya masuk IM2. Jadi, saya hanya melaksanakan keputusan dari korporasi," kata Indar.
-
Kenapa BP2MI membantah informasi itu? 'Itu hoaks dan tidak benar, kami di lembaga BP2MI tidak pernah mengeluarkan program bantuan sosial kepada Pekerja Migran Indonesia seperti informasi yang beredar,' kata Wahyuningrum atau yang akrab disapa Yayuk, dikutip dari situs bp2mi.go.id, Senin (4/12).
-
Kenapa Pertalite diklaim dihapus? Beredar unggahan di media sosial yang mengeklaim bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dihapus pada Hari Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus. Berikut narasinya: '1 Oktober Hari Kesaktian Pancasila, Kanjuruhan berdarah. Rakyat dibunuhi.17 Agustus Hari Kemerdekaan, pertalite dihapus.Rezim Jokowi anti sejarah! Ini penghinaan pada bangsa Indonesia.'
-
Kenapa Indosat Ooredoo memastikan Dicky Prasetya Atmaja bukan karyawan LintasArta? Steve mengatakan oknum yang diduga terkait dengan PDN tidak memiliki hubungan dan atau kontrak kerja dengan LintasArta sejak Agustus 2021.
-
Kenapa netizen menganggap IKN tidak menguntungkan? Apalagi investor untuk pembangunan IKN hingga saat ini belum masuk atau bahkan tidak ada. Sehingga hal itu memicu netizen berpikir proyek tersebut tidak menguntungkan.
-
Mengapa klaim tersebut diragukan? Dalam artikel juga tidak ditemukan adanya narasi yang menyebut Jokowi dan Listyo SIgit mencopot Polda Jabar karena membatalkan sidang tersangka Pegi.
-
Apa yang dibantah oleh Hadi Tjahjanto? Dalam momentum tersebut, Mahfud MD sempat memberikan pernyataan bahwa belum ada satu pun sertifikat redistribusi tanah yang terbit selama era Jokowi. Hal ini pun dibantah langsung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto.
Menurut Indar, rencana PKS Indosat-IM2 dalam penyelenggaraan 3G, dibahas pada rapat Dewan Komisaris IM2 tanggal 30 Mei 2006, sementara Indar baru menjabat Dirut IM2 pada 31 Mei 2006. "Rencana kerjasama 3G sudah ada sebelum saya jadi Dirut IM2," kata Indar.
Sebelum Indar diperkenalkan ke IM2 pun, tambahnya, dalam rapat Dewan Komisaris IM2 tanggal 24 April 2006, juga telah dibahas rencana PKS antara Indosat dan IM2 soal penyelenggaraan 3G.
"Dengan demikian, bila kemudian saya didakwa merugikan negara, tidak relevan mengingat Indar hanya menjalankan rencana korporasi yang sudah ada sebelumnya," tambah Indar.
Selain itu, menurut Indar, PKS Indosat-IM2 adalah kerjasama yang lazim digunakan di industri telekomunikasi Indonesia.
Selain dengan Indosat, sebagai penyelenggara internet (ISP), IM2 juga menjalin kerjasama dengan operator lain, seperti Telkom, Kabelvision, Lintas Artha, Mobile 8, dan lain-lain.
"Dalam PKS-nya juga jelas sekali disebutkan bahwa kerjasama tentang penggunaan jaringan Indosat, bukan penggunaan frekuensi bersama dengan Indosat," tutur Indar.
Indar menjelaskan IM2 selalu patuh pada semua kewajiban pembayaran kepada negara, baik pajak maupun non-pajak.
Pada 2008, bahkan IM2 mendapat penghargaan dari Dirjen Pajak sebagai Wajib Pajak Patuh. "IM2 selalu patuh terhadap ketentuan-ketentuan yang ada, baik berupa BHP Frekuensi, USO maupun lainnya. Kami tidak pernah dapat teguran dari pemerintah (Kemenkominfo) terkait apakah tidak bayar kewajiban ke negara, karena selalu patuh kepada ketentuan," kata Indar.
Menurut Indar, sebagai anak usaha dari PT Indosat Tbk yang merupakan perusahaan terbuka, IM2 selalu diaudit oleh auditor internasional the big five Ernst and Young, dan tidak pernah ada masalah.
Pada 2010, Indar secara pribadi mendapat penghargaan dari Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono kategori Satya Lencana Winarkarya atas kontribusinya mengembangkan Mobile Broadband di Indonesia.
(mdk/dzm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Tim hukum Said Didu menilai tidak ada korelasi antara pernyataan Said Didu dengan pelapor Maskota.
Baca SelengkapnyaHal itu dikatakan Dito saat menjadi saksi persidangan kasus korupsi BTS Kominfo pada (11/10).
Baca SelengkapnyaSaid Didu beralasan dirinya tidak bermusuhan dengan Apdesi.
Baca SelengkapnyaAnies menyebut, mega proyek tersebut hanya dinikmati oleh aparat negara, bukan masyarakat umum.
Baca SelengkapnyaHal itu dikatakan Dito saat menjadi saksi kasus dugaan korupsi BTS Kominfo di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (11/10).
Baca SelengkapnyaPernyataan lengkap Indosat Ooredoo Hutchison atas tudingan karyawan LintasArta bocorkan data PDN.
Baca SelengkapnyaGrace mengklaim seluruh prosedur proes pembangunan IKN sudah dilalui.
Baca SelengkapnyaDito kemudian membantah mengenal Irwan Hermawan. Dito juga membantah mendapat bingkisan uang Rp27 miliar
Baca SelengkapnyaMenpora Dito Ariotedjo dihadirkan sebagai saksi dalam sidang lanjutan kasus korupsi BTS Kominfo dengan terdakwa Johnny G Plate.
Baca SelengkapnyaMantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu menolak mediasi yang diinisasi pimpinan pusat Asosiasi Pemerintah Desa Serluruh Indonesia (Apdesi)
Baca SelengkapnyaDito mengaku siap bila karena kasus tersebut akan menyebabkan dirinya keluar dari Kabinet Jokowi.
Baca SelengkapnyaBudiman mengingatkan IKN merupakan sebuah antisipasi Indonesia terhadap pemerataan pertumbuhan dan kemajuan bangsa.
Baca Selengkapnya