Komisi I DPR Optimis RUU KKS Terbit Akhir Periode Ini

Merdeka.com - Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yakin Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS) bisa diterbitkan pada akhir periode ini. Hal tersebut diutarakan oleh anggota Komisi I DPR Jerry Sambuaga di Jakarta pada Rabu (18/9) ini.

"Feeling saya awalnya RUU ini tidak bisa selesai karena keterbatasan waktu tetapi semenjak pembahasan dibentuk pansus (panitia khusus), saya jadi positif bahwa RUU KKS bisa diselesaikan pada akhir periode ini," kata Jerry.

Pembentukan pansus ini membuat pembahasan RUU dilakukan oleh Komisi I, Komisi III, dan Badan Legislasi DPR. Selain itu, pemerintah melalui Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dinilai telah bekerja dengan baik selama proses pembahasan RUU. Didasari inilah, Jerry percaya bahwa dalam 12 hari kedepan RUU KKS bisa menjadi UU KKS.

Meski demikian, Jerry tetap memperhatikan akan kualitas RUU ini.

"Secara teknis memang bisa diselesaikan tetapi harus berkualitas. Jangan lupa kalau ini multisektor kenanya. Saya harap semua pihak dapat menjalankan perannya dengan baik, yaitu regulator dapat membuat regulasinya masing-masing, BSSN untuk mengidentifikasi permasalahan yang muncul, dan aparat untuk menindakinya," jelasnya.

Menanggapi ini, Deputi Direktur Riset Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) Wahyudi Djafar mengatakan pihaknya meragukan kualitas RUU KKS. Pasalnya, DPR hanya memiliki waktu yang singkat untuk membahasnya sehingga tidak bisa maksimal.

"Padahal kan ini mengatur banyak stakeholder. Akan lebih baik jika ditunda hingga periode baru DPR," tuturnya.

Selain itu, dia juga mengkhawatirkan penerbitan RUU KKS akan menyakiti RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP). RUU PDP adalah RUU yang tidak kunjung dibahas dan disahkan sejak Juli lalu. Wahyudi melihat bagaimana RUU KKS dapat tumpang tindih dengan RUU PDP.

"Jika nanti ada peraturan yang ada di PDP dan sudah diatur di KKS nanti bisa dikalahkan dan terkesannya mengurangi PDP. Ini mungkin terjadi karena bisa terkesan aneh nantinya jika KKS yang baru sah tiba-tiba sudah direvisi," lanjutnya.

Wahyudi juga menwarkan solusi untuk ini, yaitu pembahasan pararel. Menurutnya, RUU KKS dan PDP bisa dibahas secara bersamaan dalam satu periode. Hal ini demi bisa menyelaraskan kedua RUU dan memastikan tidak ada pengurangan atau penindihan agar keduanya saling melengkapi.

Reporter Magang: Joshua Michael (mdk/faz)