Pemerintah pernah blokir Telegram, kenapa Facebook tidak bisa?

Merdeka.com - Anggota Komisi I DPR RI Meutya Hafid menyarankan pemerintah menghentikan sementara layanan Facebook di Indonesia. Tindakan moratorium itu dilakukan, bila Facebook Indonesia tak kunjung memberikan respons atas permintaan pemerintah, yakni hasil audit dari aplikasi pihak ketiga.

Sejauh ini, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) telah melayangkan Surat Peringatan (SP) kedua sebagai bentuk sanksi administrasi. SP kedua itu diberikan karena Facebook masih kurang cermat menutup layanan aplikasi kuis yang notabene sebagai kewajibannya saat bertemu dengan pemerintah. Dan pemerintah pun masih menunggu hasil audit yang dijanjikan Facebook.

"Maka itu, menurut saya pemerintah patut mempertimbangkan moratorium jalannya Facebook di Indonesia. Ini dilakukan sampai ada investigasi menyeluruh atau perbaikan secara menyeluruh oleh Facebook," kata Meutya Hafid di Gedung DPR, Jakarta, kemarin (17/4).

Menurutnya, langkah itu diambil demi tindakan tegas pemerintah terhadap pemain Over The Top (OTT) asing. Ia pun mengatakan pemerintah tak perlu takut untuk melakukan moratorium Facebook sebagaimana dilakukan pada Telegram dan lain sebagainya.

"Opsi ini harus dibuka. Seperti pemerintah memberlakukan penghentian sementara layanan Telegram. Telegram pun pada akhirnya mau berkomitmen dengan aturan dan akhirnya dibuka lagi aksesnya. Kenapa Facebook tidak bisa dilakukan itu?" terangnya.

Di kesempatan yang lain, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara pernah mengatakan pihaknya ingin mengetahui hasil dari audit Facebook terlebih dahulu sebelum memutuskan tindakan. Namun soal lain, bila media sosial besutan Mark Zuckerberg itu dijadikan sebagai alat penghasutan. Seperti yang terjadi di Myanmar dalam kasus Rohingya.

Memanasnya persoalan itu lantaran banyaknya informasi hoaks yang disebar melalui media sosial. Facebook pun mengakui kekuatannya sebagai media sosial digunakan untuk ‘bahan bakar’ meletupnya kejadian tersebut.

"Itu tidak boleh terjadi di Indonesia. Kalau itu terjadi saya gak punya keraguan untuk melakukan pemblokiran atau shutdown jika ada indikasi ke arah sana," tegasnya. (mdk/ara)