Penduduk AS bagai 'sandera' di negeri sendiri
Merdeka.com - Meskipun menjunjung tinggi yang namanya demokrasi dan kebebasan, nampaknya warga Amerika Serikat tak bisa bebas di negerinya sendiri. Hal ini terlihat dari diberlakukannya undang-undang NSA yang mampu melihat apapun isi dari aktivitas elektronik warga sipil.
Seperti yang dilansir oleh Mashable (6/6), lewat program yang dinamakan PRISM ini, memang NSA berhak untuk meminta data apapun dari penyedia layanan elektronik termasuk seluler dan internet. Oleh karenanya, mulai dari Facebook, Google, Microsoft, Yahoo, PalTalk, AOL, Skype, YouTube dan Apple pun harus menuruti hal ini tanpa terkecuali.
Menanggapi hal ini, perusahaan teknologi raksasa tersebut pun terlihat seakan tak memiliki daya apapun untuk menolaknya. Hal ini terlihat dari Google yang mau-mau saja memberikan data apapun jika diminta oleh NSA.
-
Apa yang diminta hacker dari pemerintah? Atas serangan itu pelaku meminta tebusan senilai USD8 juta atau Rp131 miliar (kurs Rp16.360) ke pemerintah.
-
Mengapa data DPT ditawarkan oleh peretas? Jimbo menawarkan data yang berhasil dia dapatkan seharga USD 74.000 atau setara Rp 1,2 miliar.
-
Apa yang diminta Brain Cipher dari pemerintah? 'Jika pihak kedua (pemerintah Indonesia) menyebutkan memulihkan data secara mandiri atau bantuan pihak ketiga, kami akan mempublikasikan data-data itu,' katanya.
-
Bagaimana perusahaan seperti Facebook mengumpulkan data pengguna? Dokumen tersebut menguraikan proses enam langkah bagaimana perangkat lunak Active-Listening mengumpulkan data suara pengguna dari berbagai perangkat.
-
Bagaimana peretas mendapatkan data DPT? Pelaku kejahatan siber dengan nama anonim 'Jimbo' mengklaim telah meretas situs kpu.go.id dan mendapatkan data DPT dari situs tersebut.
-
Dimana teknologi informasi dipakai? Ada 3 contoh teknologi informasi yang paling sering digunakan. Bahkan salah satunya sudah seperti bagian dari hidup banyak orang karena fungsinya yang begitu luas.
"Google tak memiliki pintu belakang yang memersilahkan pemerintah untuk mengakses data, namun Google mengakui kalau mereka memberikan data apapun yang diminta pemerintah demi tujuan hukum," kata seorang juru bicara Google kepada sebuah harian.
Sebelumnya, NSA juga belakangan diketahui mengumpulkan berbagai data percakapan ponsel penduduknya yang menggunakan provider Verizon. Hal ini pun dilakukan dengan rahasia tanpa adanya tujuan yang jelas
Apa yang dilakukan oleh pemerintah AS kepada penduduknya ini pun seolah merupakan pelecehan terhadap asas kebebasan yang selama ini dijunjung tinggi di negaranya. Di mana penduduk dijamin agar bebas mengungkapkan pendapatnya, kini mereka malah seperti dipenjara di negeri tersebut. (mdk/nvl)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sekelompok hacker berhasil menembus sistem keamanan perusahaan satelit Maxar Space Systems yang berbasis di Amerika Serikat.
Baca SelengkapnyaTudingan ini cukup serius karena FBI menilai dua negara itu ingin mencuri data-data rahasia AS.
Baca SelengkapnyaBerikut bahaya TikTok menurut pemerintah AS jika benar-benar tidak ditindaklanjuti.
Baca SelengkapnyaSerangan hacker Indonesia ke situs-situs pemerintahan Israel sedang jadi perbincangan.
Baca SelengkapnyaSerangan siber ransomware terhadap Pusat Data Nasional (PDN) membuat layanan di sejumlah instansi publik menjadi terganggu, termasuk imigrasi.
Baca SelengkapnyaSerangan siber yang meminta tebusan paling tinggi terjadi pada perusahaan teknologi TI terbesar asal Amerika Serikat (AS), Kaseya.
Baca SelengkapnyaMenteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi, memaparkan kronologi serangan siber yang melanda Pusat Data Nasional.
Baca SelengkapnyaMenkominfo mengungkapkan, serangan siber server PDNS terdapat dua kemungkinan pelaku.
Baca SelengkapnyaSebuah laporan menyatakan bahwa iPhone yang dimiliki oleh dua staf kampanye presiden AS telah berhasil diretas oleh peretas yang berasal dari Tiongkok.
Baca SelengkapnyaAHY berharap semua pihak di Kementerian setelah ini benar-benar membuat benteng keamanan yang kokoh. Sehingga tidak lagi ada kasus peretasan
Baca SelengkapnyaKelompok ransomware Brain Cipher mengakui bobol data PDNS 2 tak sulit.
Baca SelengkapnyaDikarenakan Kementerian ATR/BPN memiliki data tentang sertifikat lahan serta identitas warga
Baca Selengkapnya