Pengamat minta revisi aturan telekomunikasi libatkan stakeholder

Merdeka.com - Dikabarkan jika revisi Peraturan Pemerintah (PP) No 53/2000 tentang Telekomunikasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) dianggap tak transparan. Pasalnya, berbagai stakeholder terkait tak dilibatkan dalam uji publik revisi PP tersebut. Di dalam aturan itu, ada juga wacana terkait network sharing. Sementara, naskah tersebut sudah berada di meja Presiden RI. Hal itu diutarakan oleh pengamat telekomunikasi sekaligus Direktur Lembaga Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Informasi (LPPMI), Kamilov Sagala.

"Uji publik itu sudah umum dilakukan kita cek saja di websitenya kominfo sebelumnya?," ujarnya saat dihubungi Merdeka.com melalui pesan singkat, Selasa (28/06).

Menurutnya, dengan tidak transparannya revisi PP tersebut, diharapkan Presiden RI Joko Widodo menunda untuk menandatanganinya.

"Di era demokrasi ini untuk membuat suatu peraturan penting dilakukan uji publik dulu itu pun setelah semua stakeholder didengar dan diminta saran dan pendapatnya. Kalau tidak dilakukan seperti bisa dianggap mencederai demokrasi kita yang landasan utamanya hukum. Saran terbaik libatkan semua stakeholder untuk menampik ketidaktransparan ini. Baru setelah uji publik serahkan ke presiden," jelasnya.

Sementara itu, dihubungi terpisah, Kepala Pusat Informasi dan Humas, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Ismail Cawidu, mengatakan, dirinya akan mencoba mengecek kembali perihal itu.

"Nanti saya coba cek lagi. Tapi yang jelas tidak mungkin seperti itu, karena proses uji publik sudah menjadi standar," katanya melalui sambungan telepon.

Seperti diketahui, aturan network sharing salah satu yang ditunggu industri seluler nasional. Indosat Ooredoo sudah menjalin network sharing berbasis Multi Operator Radio Access Network (MORAN) dengan XL, namun belum puas dan ingin meningkatkan menjadi multi operator core network (MOCN). Skema MOCN memungkinkan terjadinya penggunaan frekuensi secara bersama untuk efisiensi investasi.

Revisi Peraturan Pemerintah (PP) No 53/2000 sangat dibutuhkan jika network sharing ingin mulus karena jika mengacu ke beleid tersebut di Pasal 25 ayat (1) secara tegas menyatakan pemegang alokasi frekuensi radio tidak dapat mengalihkan alokasi frekuensi radio yang telah diperolehnya kepada pihak lain. Sementara di ayat (2) pasal yang sama menyatakan Izin stasiun radio tidak dapat dialihakn kepada pihak lain kecuali ada persetujuan dari menteri.