Penurunan tarif interkoneksi tak adil bagi pelanggan daerah?

Merdeka.com - Rencana Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara, memangkas biaya interkoneksi sampai 25 persen memicu pro dan kontra.

Tujuan dari dipangkasanya biaya interkoneksi ini adalah agar panggilan lintas operator bisa mendekati biaya panggilan ke sesama jaringan operator. Kabarnya, aturan untuk memangkas biaya interkoneksi sampai 25 persen akan diketok palu pada Juni ini.

Namun sayangnya, rencana tersebut banyak kalangan yang menilai hanya menguntungkan pelanggan di kota besar dan tak adil bagi pelanggan seluler di daerah terutama daerah tertinggal. Hal ini lantaran kemampuan operator untuk membangun jaringan dan meningkatkan kualitas layanannya di daerah akan menurun.

"Semakin besar wilayah layanan operator maka semakin tinggi investasi per menit panggilan. Biaya ini akan lebih tinggi lagi apabila operator menggelar jaringan ke perdesaan. Operator yang memiliki jaringan terbanyak akan dirugikan apabila tarif interkoneksi yang diimplementasikan dibawah biaya jaringan operator tersebut. Sebaliknya operator dengan jaringan paling sedikit akan diuntungkan," ujar Ketua Program Studi Telekomunikasi di Institut Teknologi Bandung, Ian Yosef, dalam keterangannya, belum lama ini.

Pendapat senada juga diutarakan oleh pengamat telekomunikasi Kalamullah Ramli. Menurutnya, biaya interkoneksi selalu akan turun jika operator tidak memperluas jangkauan jaringan melalui pembangunan BTS baru. Secara jangka panjang hal tersebut akan berdampak buruk bagi pelanggan terutama daerah yang belum terjangakau infrastruktur telekomunikasi seluler.

Lebih lanjut ia menjelaskan, bahwa biaya interkoneksi merupakan hak operator, jadi tidak bisa diturunkan maupun dinaikkan semaunya. Ia juga menepis argumen Menkominfo Rudiantara yang mengatakan bahwa penurunan tarif interkoneksi akan berdampak pada turunnya tarif ritel.

"Hal itu hanya akan baik untuk masyarakat secara jangka pendek saja. pembangunan ke daerah baru hanya bisa dicapai apabila kebijakan tersebut betul-betul berdasarkan biaya masing-masing operator," ujar yang juga mantan Dirjen Penyelenggara Pos dan Informatika Kemkominfo.