2018, Pemerintah fokus sertifikasi tanah di Papua

Merdeka.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala BPN, Sofyan Djalil mengatakan tahun depan pemerintah akan lebih memfokuskan program pengadaan sertifikat tanah di luar Jawa.

"Tahun depan kita akan fokuskan lebih banyak di luar Jawa," ungkapnya di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa (20/6).

Adapun, kendala yang dihadapi pemerintah dalam sertifikasi tanah adalah tidak meratanya biaya pembuatan sertifikat di tiap daerah. Terdapat perbedaan yang cukup besar antara biaya di Pulau Jawa dibandingkan daerah lain, misalnya Papua, Kalimantan, dan Indonesia Timur.

"Harga ongkos itu beda-beda tergantung wilayah. Kalau di Jawa murah, Rp 250.000 per meter persegi. Kalau di Papua, di Kalimantan,di Indonesia Timur sampai dengan Rp 700.000," katanya.

Tingginya perbedaan biaya pembuatan sertifikat ini membuat pemerintah memilih Papua dan Indonesia Timur untuk disertifikasi. Sehingga, bidang tanah yang tersertifikasi semakin banyak di wilayah tersebut.

"Jadi kalau dananya sedikit kita lebih fokuskan di Papua supaya lebih banyak sertifikat" pungkasnya.

Diketahui, Kementerian Agraria dan Tata Ruang telah mendapatkan dana sebesar Rp 1,2 triliun guna memuluskan program sertifikasi 5.000.000 hektare tanah. Dana tersebut diperoleh dari dana milik Kementerian Keuangan.

"Dananya, 1,2 triliun lagi. Untuk sementara diambil dulu dari dananya Kementerian Keuangan nanti akan dimasukkan APBN-P," tukas Sofyan.