3 Tahun berkuasa, Jokowi masih tegur kepala daerah soal belanja APBD
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Pembukaan Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2017 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Kamis (27/7). Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menyesalkan banyaknya kepala daerah yang sering telat dalam membelanjakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Dia mengatakan, setiap akhir tahun, kepala daerah langsung sibuk menggunakan APBD yang padahal seharusnya dapat dipergunakan pada awal tahun.
"Itu sudah bertahun-tahun berjalan seperti itu. Kalau sudah masuk November atau Desember grojog-grojogan uang. Bayar ini, bayar ini, bayar ini. Harusnya kan itu dimulai pengaturannya pada bulan-bulan awal, misalnya uang muka di bulan Januari harus sudah mulai keluar," kata Presiden Jokowi.
-
Bagaimana Jokowi meminta kepala daerah mengelola anggaran? 'Fokus. Jangan sampai anggaran diecer-ecer ke dinas-dinas semuanya diberi skala prioritas enggak jelas. Ada kenaikan 10% semua diberi 10 persen. Enggak jelas prioritasnya yang mana,' kata Jokowi.
-
Kapan Jokowi menyampaikan pesan tentang pengelolaan anggaran? Jokowi menyampaikan alasan mengapa semua negara memiliki ketakutan terhadap hal-hal tersebut.'Karena begitu bunga pinjaman naik sedikit saja, beban fiskal itu akan sangat, sangat besar,' jelasnya.
-
Siapa yang diingatkan Jokowi soal pengelolaan anggaran? Jokowi mengingatkan Pemda agar program-program harus berorientasi kepada hasil, sehingga ada return ekonomi.
-
Kenapa anak buah Jokowi minta tambah anggaran? Sejumlah menteri dan pimpinan lembaga pemerintah ramai-ramai meminta tambahan anggaran kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Permintaan itu disampaikan dalam rapat kerja kementerian dan lembaga dengan DPR. Mereka yang meminta tambahan anggaran di antaranya Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.
-
Dimana anak buah Jokowi minta anggaran? Permintaan itu disampaikan dalam rapat kerja kementerian dan lembaga dengan DPR.
-
Bagaimana cara anak buah Jokowi minta anggaran? Permintaan itu disampaikan dalam rapat kerja kementerian dan lembaga dengan DPR.
Presiden Jokowi mengatakan, budaya yang melekat pada kepala daerah yaitu gemar menyimpan APBD di bank harus dihilangkan. Apabila APBD sudah dikirim dari pemerintah pusat, Presiden Jokowi berharap langsung dipergunakan tanpa perlu terlalu banyak dipikirkan.
"Jangan kita ini memiliki budaya senang taruh uang APBD kita di bank dan idle selama berbulan-bulan. Sehingga keadaan peredaran uang menjadi kering. Harus kita bangun sebuah budaya kerja, uang APBD itu segera dikeluarkan. Jangan sampai sudah ditransfer dari pusat DAU-nya misalnya, tidak segera digunakan," tegasnya.
Dalam acara yang dihadiri oleh Gubernur, Walikota dan Bupati se-Indonesia, Presiden Jokowi berpesan agar mereka dapat fokus memikirkan soal investasi dan ekspor dalam upaya mendongkrak pertumbuhan ekonomi. "Karena kita tidak mungkin mendongkrak yang namanya pertumbuhan ekonomi dari loncatan APBD, tidak mungkin. Kuncinya dari dua ini, bagaimana menggenjot ekspor, bagaimana menggenjot investasi. Dua ini kunci yang harus betul-betul dipahami," katanya.
Terkait ekspor, Presiden Jokowi mengakui tak mudah dalam menjalankannya. Dia mengatakan, sektor ekspor tengah menurun dikarenakan pasar tengah lesu. Hal ini juga terjadi di Eropa, Amerika Serikat dan Benua Amerika.
"Kalau ekspor sulit digenjot, yang satunya kita masih punya peluang yaitu di investasi. Mendatangkan investor dan investasi di daerah kita, di provinsi, di kabupaten dan kabupaten kita. Ini jadi kunci pertumbuhan ekonomi," ujarnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi menyadari bahwa mengubah pola pikir seorang pemegang kebijakan bukanlah perkara mudah.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, saat ini, sangat sulit untuk mengumpulkan penerimaan negara
Baca SelengkapnyaMinimnya realisasi belanja ini berdampak pada peredaran uang di kabupaten/kota dan menunjukkan daya beli masyarakat yang rendah.
Baca SelengkapnyaSekretaris Daerah (Sekda) Bali Dewa Made Indra menanggapi soal ucapan Presiden. Meskipun Presiden tak menyebut spesifik daerah yang dimaksud.
Baca SelengkapnyaDia kerap mendapat keluhan bahwa APBD tidak cukup untuk memperbaiki.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi akan mengevaluasi Pj kepala daerah setiap hari dan akan mengganti yang bertindak menyimpang.
Baca SelengkapnyaRealisasi APBD masih sangat kecil baru sekitar 31 persen untuk kabupaten/kota dan 41 persen untuk provinsi.
Baca SelengkapnyaJokowi menyinggung bahwa anggaran tersebut banyak digunakan untuk hibah-hibah yang arahnya ke politik.
Baca SelengkapnyaJokowi tak ragu mengganti kepala daerah jika berkinerja buruk atau melenceng dari arahan pemerintah pusat.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi terus memantau realisasi belanja pemerintah pusat maupun daerah.
Baca SelengkapnyaTahun Anggaran 2023 akan ditutup beberapa minggu lagi.
Baca Selengkapnya"Tuntaskan agenda pembangunan yang belum selesai," kata Jokowi
Baca Selengkapnya