3 Tahun Jokowi-JK: Banjir paket kebijakan demi investasi

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi), pada masa kampanye, menjanjikan salah satunya kemudahan perizinan untuk menggenjot investasi. Investasi diharapkan menjadi tenaga pertumbuhan Indonesia di tengah lesunya ekonomi dunia.

Peningkatan investasi dimaksudkan agar tantangan pembiayaan pembangunan tak hanya dijawab melalui anggaran pemerintah, tapi juga dari potensi sektor swasta. Pusat pertumbuhan ekonomi baru dimaksudkan agar efek berganda pembangunan bisa terwujud di banyak sektor dan wilayah secara berkelanjutan.

Hari ini, tepat tiga tahun Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) berkuasa. Bagaimana kondisi iklim investasi saat ini?

Indonesia kini telah mengantongi peringkat laik investasi atau investment grade dari tiga lembaga pemeringkat dunia. Standard and Poor's (S&P) menjadi lembaga terakhir yang memberikan status prestisius ini. Terakhir kali S&P memberikan peringkat laik investasi pada Indonesia ialah di 1992.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Thomas Lembong, mengatakan Indonesia juga semakin dikenal dunia setelah salah satu badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yaitu United National Conference On Trade and Developtment (UNCTAD) menempatkan RI di peringkat empat sebagai negara prospektif tujuan investasi 2017-2019.

Pemerintah sejauh ini telah mengeluarkan enam paket kebijakan untuk mendorong kinerja investasi. Di mana, salah satu tujuannya ialah memangkas perizinan. Sebab, keluhan utama para investor adalah soal regulasi.

"Ada sekitar 43.000 peraturan mulai dari Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Kepala Lembaga hingga Peraturan Daerah itu berubah terus tanpa transisi lebih dahulu. Mungkin kompetensi kita dalam membuat kebijakan perlu diperbaiki," katanya.

Infografis deregulasi 3 tahun Jokowi-JK ©2017 Merdeka.com

Selain itu, pemerintah juga telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk kemudahan berusaha. Yakni pembangungan pusat logistik berikat, kemudahan berusaha bagi UMKM, perizinan investasi 3 jam, revisi daftar negatif investasi (DNI), pemberian insentif fiskal, dan pembiayaan ekspor.

Tom Lembong, panggilan akrab Thomas Lembong, menambahkan selama 3 tahun pemerintahan berjalan, telah tercipta 3,4 lapangan kerja berkat investasi dari dalam dan luar negeri.

Berdasarkan catatan BKPM, penciptaan lapangan kerja di Jawa sebanyak 2.120.000, Sumatera 1.247.000, Kalimantan 470.000, Maluku dan Papua 148.000, Sulawesi 105.000, serta Bali dan Nusa Tenggara 83.000 sehingga total ialah 3.368.000.

"Lebih dari sepertiga lapangan kerja tersebut adanya di luar Jawa," ujarnya.

Tom melanjutkan, selama 3 tahun, kinerja investasi naik 46 persen dari sebelumnya Rp 463 triliun per tahun menjadi ditargetkan Rp 678,8 triliun per tahun di 2017. Sepanjang semester I realisasi investasi mencapai Rp 336 triliun.

"Pada 2014 realisasi Rp 463 triliun per tahun. 2015 realisasi investasi Rp 545 triliun per tahun. 2016 sebesar Rp 613 triliun per tahun," tuturnya.

Selain itu, terobosan pada pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) juga berkontribusi menciptakan pembenahan dan perbaikan yang mempercepat perizinan investasi. "Kita masih banyak PR dan tantangan. Ini pencapaian yang baik untuk jadi landasan ke depannya," tuturnya.

Ketidaksinkronan pusat dan daerah masih jadi ganjalan

Ketua Umum Induk Koperasi Wanita Pengusaha Indonesia (Inkowapi), Sharmila, mengatakan iklim investasi di Indonesia selama 3 tahun Pemerintahan Jokowi-JK masih menarik. Khususnya di bidang jasa, keuangan serta infrastruktur.

Ada tiga faktor penarik investasi di Indonesia. Pertama, besarnya penduduk. Kedua, keamanan yang baik. Terakhir ialah pertumbuhan ekonomi yang juga baik. "Jumlah kelas menengah yang banyak serta pola konsumsi yang teratur dan baik," ujarnya.

Ketua Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (Gapmmi), Adhi S Lukman, menuturkan, dalam waktu tiga tahun komitmen Presiden Jokowi dirasa sangat kuat dalam menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif. Salah satu bukti ialah berbagai upaya deregulasi pemerintah.

Namun, dia juga memberikan catatan, khususnya terkait koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Ketidaksinkronan masih kerap terjadi dalam aspek perizinan.

"Tapi kelihatannya perlu diterjemahkan ke bawah yang lebih masif lagi. Karena makin ke bawah atau makin ke daerah banyak hal-hal yang perlu disinkronkan," katanya pada merdeka.com.

Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Ecky Awal Mucharam, mengatakan kinerja investasi tak memuaskan seperti janji Presiden Jokowi pada masa kampanye. Sebab, kinerja investasi belum berperan besar pada pertumbuhan ekonomi.

Menurutnya, perputaran roda pertumbuhan ekonomi utamanya masih didorong konsumsi rumah tangga. "Jadi saya melihat investasi tidak sesuai dengan yang dijanjikan di dalam kampanye," tuturnya saat dihubungi merdeka.com.

Presiden Jokowi sendiri mempersilakan kepada rakyat untuk menilai kinerjanya selama tiga tahun. "Silakan masyarakat yang menilai, tugas saya bekerja keras mewujudkan yang kita rencanakan," ujarnya.

Setelah membaca rangkaian tulisan kami, bagaimana menurut pembaca kinerja 3 tahun Jokowi-JK?