3 Tantangan Besar Peningkatan Inklusi Keuangan Indonesia

Merdeka.com - Ekonom ekonomi digital Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Nailul Huda, pesimistis target inklusi keuangan yang dipatok oleh pemerintah tercapai. Sebab, dia mencatat masih ada tiga tantangan besar yang belum bisa diatasi oleh pemerintah sampai saat ini.

"Tapi saya merasa target inklusi keuangan lebih dari 90 persen pada 2024 nanti itu bisa meleset. Google, dalam laporannya, menyatakan masih banyak masyarakat Indonesia yang termasuk underbanked dan unbanked kalau saya melihat mencapai 76 persen," ujar dia dalam dialog industri bertajuk 'Teknologi untuk Meningkatkan Inklusi Keuangan di Tengah Pandemi', Selasa (20/10).

Nailul mengatakan, inklusi keuangan bukan hanya menyoroti pada persoalan soal kepemilikan rekening perbankan pada masyarakat usia dewasa. Sebaliknya inklusi keuangan secara utuh ialah memperluas jangkauan akses pembiayaan/kredit hingga ke masyarakat terpencil di berbagai penjuru Indonesia.

Adapun, tantangan pertama yang masih dihadapi oleh pemerintah ialah atas infrastruktur digital. Sehingga percepatan inklusi keuangan dalam negeri melalui pemanfaatan digitalisasi akan sulit.

"Menurut data Economics, ketersediaan dan pengadaan infrastruktur internet masih sangat buruk di Indonesia. Jadi, ketersediaan infrastruktur internet cepat atau tower infrastruktur masih rendah," paparnya.

Kedua, rendahnya kemampuan sumber daya manusia atas pemanfaatan informasi dan teknologi (IT) khususnya di daerah. Alhasil sosialisasi program inklusi keuangan secara digital menjadi terhambat.

"Infrastruktur boleh lah pemerintah sudah membangun palapa ring dan sebagainya. Tapi penggunaan IT sering kali belum optimal kendati Kementerian Kominfo kerap mengadakan pelatihan ke daerah," paparnya.

Terakhir, ketimpangan akses infrastruktur digital oleh penduduk di pulau Jawa dan luar pulau Jawa. Imbasnya upaya peningkatan literasi keuangan sulit di akses bagi masyarakat di luar pulau Jawa.

"Nah bicara data, ada dari BPS atas ketimpangan infrastruktur digital meningkat dari 2017 ke 2018. Jadi, bahwa masih ada gap infrastruktur digital Indonesia. Sehingga itu perlu diselesaikan oleh pemerintah," tandasnya.

Sebelumnya, Pemerintah Jokowi-Ma'ruf menargetkan inklusi keuangan pada 2024 bisa tembus mencapai 90 persen. Angka ini dipatok mengingat inklusi keuangan dalam negeri masih tergolong kecil dibandingkan dengan negara Asia lain.

"Dan untuk keuangan inklusi itu kemarin dalam ratas, Bapak Presiden targetkan 90 persen di tahun 2024," kata Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, di Kantornya, Jakarta, Kamis (13/2).

Pemerintah Gelontorkan Rp 29,6 T di 2021 Bangun Infrastruktur Digital

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyebut sektor farmasi, industri makan dan minum serta sektor usaha yang bertransformasi digital menjadi usaha yang diproyeksi akan tumbuh setelah pandemi Covid-19. Maka dari itu, pemerintah berupaya mendukung pertumbuhan sektor-sektor ini.

Sektor yang sebelumnya terdampak besar dari pandemi diperkirakan akan melakukan transformasi digital ialah seperti perhotelan dan perdagangan. Untuk mengakselerasi transformasi digital, pemerintah menganggarkan Rp29,6 triliun tahun 2021 untuk mendukung infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

"Kami harap akselerasi transformasi digital bisa dilakukan pada saat pemerintah melakukan dukungan untuk investasi di dalam infrastruktur digital," ujar dia seperti dikutip dari Antara dalam Capital Market Summit and Expo (CSME) secara virtual di Jakarta, Senin (19/10).

Selain itu, sektor farmasi akan mengalami peningkatan tinggi. "Ada sektor yang selama ini menunjukkan kondisi jauh lebih positif seperti farmasi yang mengalami gain besar," katanya.

Selain itu, lanjut dia, industri makan dan minum dinilai berdaya tahan dan mendapatkan nilai positif baik saat pandemi maupun setelah pandemi. Namun, kata dia, industri ini harus tetap dijaga karena diproyeksi terpengaruh perubahan iklim dan La Nina yang mendorong curah hujan tinggi sehingga diperkirakan mempengaruhi ketahanan pangan.