3 Usul Agar Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Tak Pakai Produk Impor
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kecewa masih banyak kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang masih doyan impor produk asing. Kekecewaan tersebut memuncak saat dia mengetahui adanya instansi pemerintah yang mengimpor seragam kerja dari luar negeri ditengah banyaknya industri garmen di dalam negeri.
"Karena itu, tidak sekedar mengkritik, pemerintah sudah waktunya mulai menginventarisir produk-produk kebutuhan domestik yang bisa diproduksi di dalam negeri dengan harga yang kompetitif alias tidak kalah bersaing, dengan harga produk impor dan kualitasnya yang juga bagus," kata Pengamat Ekonomi dari Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P. Sasmita dalam keterangannya, Senin (28/3).
Dia pun mengusulkan 3 hal yang harus dilakukan Pemerintah, agar pengadaan barang dan jasa di dalam negeri tidak melulu impor.
-
Kenapa Jokowi prihatin dengan dominasi impor teknologi? Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan pentingnya transformasi Indonesia dari konsumen menjadi produsen dalam industri teknologi global. Jokowi prihatin atas dominasi impor dalam penggunaan perangkat teknologi di Indonesia, dengan nilai impor yang mencapai lebih dari Rp30 triliun.
-
Kenapa Presiden Jokowi mengutamakan produk dalam negeri? Menurut Hendi, Presiden Jokowi sudah memberikan arahan agar belanja Kementerian, Lembaga dan Pemda mengutamakan Produk Dalam Negeri yakni sebesar 95 persen. Selain itu belanja Kementerian, Lembaga dan Pemda sebanyak 40 persen wajib untuk mengutamakan UMKK.
-
Apa aja produk tekstil impor yang Kemendag selidiki? Produk-produk tersebut di antaranya pakaian dan aksesori pakaian, kain, tirai, karpet, benang stapel, filamen benang (yarn), ubin keramik, evaporator kulkas dan pembeku (freezer), baja, kertas, lysine, pelapis keramik, dan plastik kemasan.
-
Apa dampak baju bekas impor? Meski memiliki dampak negatif, baik dari segi kesehatan dan perekonomian, aktivitas thrifting masih digemari sebagian masyarakat.
-
Siapa yang membuat Presiden Jokowi gemas? Akhirnya, pertunjukan lucu Ameena sukses membuat semua orang terkesan, termasuk Presiden Jokowi yang menyaksikannya dari kursi utama.
-
Siapa yang rugi akibat baju bekas impor? Komite Ekonomi dan Industri Nasional nilai penjualan baju bekas impor ilegal dapat mematikan industri tekstil dan konveksi dalam negeri.
Pertama, pemerintah harus tetap fokus pada keunggulan komparatif industri nasional di segala sektor. Semua produk dan barang yang hanya ada di Indonesia harus diberi penekanan lebih dan didorong untuk muncul ke level nasional dan global.
Kedua, membuka semua peluang untuk strategi substitusi impor, memilah-milah barang dan produk yang bisa dialihkan ke dalam negeri dengan biaya yang kompetitif dan kualitas yang tetap bagus.
Ketiga, mulai memikirkan strategi keunggulan kompetitif untuk barang-barang produksi domestik yang bisa dibawa bersaing dengan produk global lainya. Sampai saat ini, nyaris tidak ada produk industri nasional yang muncul sebagai brand global, mayoritas adalah bahan-bahan mentah.
"Pendeknya, ketiga strategi ini harus dijalankan secara paralel agar Indonesia tidak tertinggal. Pemerintah harus merumuskan ketiga strategi ini mulai dari konsep sampai ke tataran teknis dengan jangka waktu yang juga masuk akal," tandasnya.
Reporter: Tira Santia
Sumber: Liputan6.com
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Presiden Jokowi menyinggung belanja dalam negeri yang dilakukan pemerintah daerah.
Baca SelengkapnyaPemerintah bakal memperketat impor barang-barang yang mengganggu pasar produk dalam negeri.
Baca SelengkapnyaTeten Masduki menyoroti masih maraknya penjualan pakaian bekas impor di pasaran.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, saat ini, sangat sulit untuk mengumpulkan penerimaan negara
Baca SelengkapnyaJokowi menyinggung serapan anggaran pembelian produk dalam negeri untuk pemerintah kabupaten dan kota masih kecil
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi meminta pasar dalam negeri tidak di kuasai oleh produk mebel impor.
Baca SelengkapnyaPadahal, pemerintah pusat sangat sulit mengumpulkan uang dari pajak, royalti, hingga dividen untuk ditransfer ke daerah.
Baca SelengkapnyaPMI Manufaktur Indonesia pada Juli 2024 terkontraksi atau berada di zona negatif.
Baca SelengkapnyaBicara pakaian bekas, Indonesia jadi tempat 'buangan' seperti Nigeria. Kok bisa?
Baca SelengkapnyaBPS mencatat, nilai impor berbagai senjata dan amunisi, serta bagiannya mencapai USD 102,39 juta selama periode Januari - Juli 2023.
Baca SelengkapnyaAda selisih sebesar USD2,94 miliar atau sekitar Rp43 triliun ini menunjukkan adanya impor yang tidak tercatat oleh BPS.
Baca SelengkapnyaJokowi ingin RI tak mau kalah dan harus memperluas pasar produk lokalnya.
Baca Selengkapnya