4 Momen ini buat Menko Luhut marah besar, termasuk masalah reklamasi

Merdeka.com - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan mengumpulkan awak media dalam acara coffee morning kemarin pagi, di kantornya. Dalam acara ini, LUhut meluapkan kemarahannya terkait beberapa isu yang berkembang di Tanah Air, termasuk reklamasi.

Luhut mengatakan, akan mengumumkan hasil kajian proyek reklamasi usai Lebaran 2017. Kajian tersebut akan digunakan sebagai acuan untuk melanjutkan ataupun menghentikan proyek reklamasi.

"Studi (reklamasi) masih terus dilakukan, setelah Lebaran akan kita umumkan,"ujar Luhut di Gedung Kemenko Maritim, Jakarta, Selasa (23/5).

Pemerintah masih terus melakukan studi lanjutan terkait untung rugi dengan adanya reklamasi. Dia menegaskan, pemerintah akan menghindari segala kemungkinan akibat dari pembangunan proyek reklamasi.

"Dan mereka bilang benar karena banyak pulau karang kita yang terendam. Pemerintah masih studi lanjutan dengan PU-Pera dan K-LHK untuk betul-betul kita menghindari kesalahan sekecil apapun dalam hal ini," ungkapnya.

Luhut menerima segala masukan mengenai kelanjutan proyek reklamasi. Namun, dia meminta koreksi ataupun masukan dapat disampaikan secara langsung kepada Kementerian Kemaritiman.

"Pemimpin atau yang merasa pengamat, kalau dia pintar enggak perlu ngomong di koran. Datang saja ke sini, nanti kita layani. Kita enggak ada yang disembunyikan. Datang saja. Tapi jangan merasa paling hebat saja," tegasnya.

Tak berhenti di situ, Luhut mengaku kesal karena ada isu tak sedap terkait reklamasi, dan masih isu lainnya. Berikut rangkumannya:

Isu komunisme ancam investasi

Isu komunisme tengah merebak di Indonesia. Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahkan menegaskan bahwa Pancasila merupakan satu-satunya ideologi bagi bangsa Indonesia. Dia bahkan akan menggebuk dan menendang ormas antiPancasila.

Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan adanya isu komunis yang beredar di masyarakat akan mengancam iklim investasi bagi investor yang berminat bekerja sama dengan Indonesia.

"Bagaimana investor tertarik, jika yang dilihat adalah berita yang mengancam keamanan. Tinggal laporkan saja kepada yang berwenang nanti akan diatasi, jangan membuat suasana jadi tidak kondusif," kata Luhut kesal di Kementerian Koordinator Kemaritiman Jakarta, Selasa (23/5).

Luhut menjelaskan, isu mengenai komunisme menjadi isu sentral di Jakarta yang tidak jelas ujungnya. Informasi darinya, Presiden telah mengumpulkan hingga kepala staf angkatan, Kapolri, Paglima TNI, Kepala BIN dan Menkopolhukam untuk memberikan instruksi agar intelijen memastikan tidak ada ideologi komunis masuk di Indonesia.

"Kalau ada, segera ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundangan yang ada. Saya minta ini digarisbawahi. Semua teritorial kita-perintahkan, dan sekaligus mencari bahwa ada orang yang melaporkan ada kegiatan komunis. Jadi semua institusi keamanan ini bekerja sama," katanya.

Isu pekerja ilegal

Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Panjaitan juga menanggapi isu ratusan ribu pekerja ilegal di Indonesia yang pernah menghebohkan beberapa waktu lalu. Menurut LUhut, Presiden Jokowi telah memerintahkan semua elemen teritorial supaya memantau memastikan itu tidak ada.

Kalau ada beberapa ribu pekerja ilegal menurutnya masih biaa dipahami. Tapi kalau sampai puluhan bahkan ratusan ribu, itu sudah tidak benar.

Pesiden juga sudah memberikan arahan, untuk mengurangi kemungkinan itu terjadi dengan menyiapkan sumber daya buruh lokal lebih awal dengan politeknik dan vokasional. Dia menegaskan, isu pekerja ilegal bukan hanya menerpa Indonesia, namun semua negara di dunia mengalami hal yang sama, bahkan ada yang lebih parah.

Luhut berharap semua pihak bisa menjaga kondisi nasional demi menjaga iklim investasi di Indonesia, agar bisa memajukan pertumbuhan ekonomi secara global. Jika kondisi aman, maka investor juga akan dengan senang hati bekerja sama dengan Indonesia, mengingat Nusantara memiliki berbagai potensi investasi yang besar serta beragam.

"Bagi para pengamat, pemerhati, akademisi dan lainnya, janganlah berkomentar yang tidak-tidak, kita kedepankan kepentingan nasional, semua bisa diatasi bersama-sama demi menjaga perekonomian Indonesia," kata Luhut.

Luhut kesal tarif hotel naik 10 kali lipat

Indonesia menjadi tuan rumah dalam Pertemuan Tahunan Bank Dunia-IMF yang berlangsung di Bali pada Oktobet 2018. Pertemuan tersebut bakal dihadiri Presiden Joko Widodo dan pejabat-pejabat keuangan dari seluruh dunia.

Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengaku kesal ada pihak hotel di Bali yang 'aji mumpung' menaikkan tarif hingga 10 kali lipat saat pertemuan tahunan tersebut.

"Hotel, memang masih ada pemilik yang 'aji mumpung' naikin harga sampai 10 kali, keterlaluan juga. Tapi secara keseluruhan semua berjalan dengan baik," ujar Luhut di Kementerian Koordinator Kemaritiman, Jakarta, Selasa (23/5).

Menurut Luhut, saat ini di Bali tengah mengalami kendala kebersihan. Salah satunya, tumpukan sampah di Bali mencapai tinggi 40 meter dengan luas 32 hektar. Namun, finalisasi tender pengolahan kebersihan sampah diprediksi selesai dua bulan ke depan.

"Kami harap September landscape-nya sudah diselesaikan, sehingga sampah tidak seperti sekarang, jorok," katanya.

Luhut menjelaskan para peserta pertemuan ini nantinya juga akan mengunjungi lokasi wisata seperti Danau Toba, Borobudur, Karimun Jawa, Labuan Bajo dan Toraja.

"Nah itu semua sedang dipersiapkan. Memang akan ada dana ekstra yang diperlukan, tapi saya lihat tidak terlalu jadi masalah," jelasnya.

Luhut kesal ada tudingan Rp 10 triliun di balik reklamasi

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyayangkan adanya isu pejabat pemerintah menerima uang sebesar Rp 10 triliun dari pengembang untuk memuluskan proyek reklamasi. Dia meminta penyebar isu menggunakan logika terlebih dahulu sebelum mengutarakan pendapatnya.

"Kadang-kadang saya saja yang ngerjain tiap hari masih banyak belum mengerti. Ada yang baru lihat sekali langsung bilang sudah terima Rp 10 triliun. Emang Rp 10 triliun kecil? Enak saja. Itu gede, itu enggak main-main ya. Dipakai dulu logikanya sebelum begitu," ujarnya di Kantornya, Jakarta, Selasa (23/5).

Luhut menegaskan tidak mudah melakukan transaksi sebesar Rp 10 triliun dengan adanya pengawasan dari pemerintah melalui Automatic Exchange of Information (AEOI). Pemerintah akan sangat mudah mengetahui adanya transaksi yang tidak biasa dengan sistem tersebut.

"Emang gampang sekarang dengan sistem Automatic Ecchange of Information kamu gampang terima duit gitu? enggak gampang. Sekarang makin kecil kesempatan untuk transaksi seperti itu," katanya.

"Kalau kamu kamu punya transaksi Rp 500 juta saja diketahui PPATK. Saya kan mantan Menkopolhukam, itu langsung ketahuan kalau ada transaksi yang tidak biasa. Jadi Indonesia itu sudah lebih baik. Makanya kita dapat (investment) grade," jelasnya.

Sebelumnya, salah satu tokoh yang keras menolak reklamasi teluk Jakarta adalah Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN), Amien Rais. Bahkan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini mengaku salah satu alasannya mendukung pasangan Anies-Sandi karena menolak reklamasi.

Selasa (16/5) lalu, Amien mengeluarkan pernyataan mengejutkan. Amien mengaku mendapat kabar ada pejabat pemerintah yang menerima uang sebesar Rp 10 triliun dari pengembang untuk memuluskan proyek reklamasi tersebut.

"Ini jelas Podomoro ya sudah membuat iklan di Hong Kong, katanya ada pejabat kita yang dapat Rp 10 triliun," katanya saat itu di acara seminar dengan tema "Stop Reklamasi Teluk Jakarta" di Ruang KK I Gedung DPR, Senayan.