5 Bisikan ke pemerintah soal mahalnya harga saham Freeport

Merdeka.com - PT Freeport Indonesia telah mendivestasikan sahamnya sebesar 10,64 persen ke pemerintah Indonesia. Nilai divestasi saham tersebut cukup fantastis mencapai Rp 23,6 triliun.

Divestasi saham ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 tahun 2014 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan.

"Mereka menawarkan 10,64 persen dan tentunya dalam pengeluaran tersebut yang 100 persen USD 16,2 miliar, kemudian yang 10,64 persen jadi USD 1,7 miliar atau Rp 23,6 triliun. Setelah menyampaikan tawarannya tugas pemerintah melakukan evaluasi, nanti kita akan membahas dengan tim lintas kementerian," ujar Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba), Bambang Gatot.

Nantinya, kata dia, penawaran 10,46 persen akan dievaluasi pemerintah. Untuk itu, pihaknya akan menunjuk independent value atau tim lintas kementerian guna mengevaluasi saham yang ditawarkan.

"Evaluasi aset PP 77 sudah mengatur 60 hari, tentunya kita tidak ingin berlama-lama. Kita akan melibatkan Kemenkeu, ESDM, BUMN, internal juga akan menyelesaikan itu. Secepatnya. Kita tidak bisa mengatakan seminggu atau dua minggu," kata Bambang.

Penawaran saham ke pemerintah ini langsung menimbulkan polemik. Banyak pihak yang menyayangkan sikap pemerintah atas tawaran divestasi tersebut. Lantaran, harga divestasi saham tersebut kelewat mahal.

Berikut bisikan ke pemerintah soal mahalnya harga saham Freeport:

Pemerintah diminta hati-hati ambil saham Freeport

Serikat Pekerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengingatkan pemerintah cermat dalam membeli saham divestasi Freeport Indonesia. Perusahaan tambang emas di Papua itu menawarkan sisa saham divestasi 10,64 persen senilai USD 1,7 miliar.

Nilai tawaran itu setara Rp 28,3 triliun dengan asumsi kurs Rp 14 ribu per USD.

"Belajar Kasus Enron Corp, perusahaan gas alam Amerika Serikat yang 2001 mengumumkan membukukan pendapatan hingga USD 100 miliar, secara tiba tiba bangkrut pada 2002 karena adanya manipulasi laporan Keuangan dengan tujuan investor tetap percaya dan tertarik terhadap Saham Enron," kata Ketua Umum Serikat Pekerja BUMN Arief Poyuono, dalam siaran pers, Jumat (15/1).

Bukan tidak mungkin, lanjut Arief, Freeport Indonesia juga akan melakukan hal serupa Enron. Yakni, membuat laporan keuangan menguntungkan dan mengklaim masih memiliki banyak kandungan mineral di tambangnya.

"Harus diingat Freeport itu perusahaan Tambang yang produksinya bergantung pada kandungan yang ada dan akan habis pada waktu tertentu artinya dari tahun ke tahun keuntungan Freeport akan terus berkurang," katanya.

Menurutnya, meskipun Freeport McMorran melantai di bursa saham Paman Sam. Tetap saja tak menutup kemungkinan induk Freeport Indonesia membuat informasi asimetris dalam laporan keuangan yang diumumkan ke publik .

"Karena itu bukanlah gampang untuk pemerintah membeli saham freeport, sebab adanya Asimetry Informasi terkait jumlah keuntungan dan produksi Freeport. Jika tidak hati hati pemerintah atau Antam justru akan mengalami kerugian besar," katanya.

"Apalagi Freeport Indonesia bukan perusahaan terbuka, artinya data laporan Keuangan dan produksinya tetap tidak dapat diakses setiap tahunnya."

Harga saham Freeport tak masuk akal

Pemerintah diminta lebih hati-hati dalam negosiasi terkait divestasi saham PT Freeport Indonesia senilai USD 1,7 miliar atau Rp 23,6 triliun. Harga saham yang ditawarkan oleh Freeport dinilai tidak sebanding dengan harga saham yang ada di pasar saham.

"Pemerintah untuk mengevaluasi kalau perlu menolak karena terlalu tidak masuk akal," Direktur Energi Watch Ferdinand Hutahaean dalam diskusi Energi Kita yang digelar merdeka.com, RRI, IJTI, IKN, DML dan Sewatama di di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Minggu (17/1).

Menurut dia, harga saham perusahaan induk Freeport di Amerika Serikat telah anjlok sebesar 20 persen ke posisi USD 4 per lembar seiring dengan harga komoditi yang melesu.

"Perusahaan induk di Amerika Serikat tidak jauh. Dari total saham itu kita hitung nilainya berapa kemudian kita hitung 10,46 persen berapa. 10 persen itu sekitar USD 500 juta dari divestasi yang ditawarkan," jelas dia.

Ferdinand menilai, Freeport saat ini tengah mendikte Indonesia dengan tawaran harga saham yang besar. Sementara, pemerintah perlu mengkaji dari berbagai sisi dengan melihat saham di pasar, cadangan, yang kemudian di hitung berdasarkan porsi yang sebesar 10,46 persen.

"Ini sangat tidak elok, apa yang dilakukan Freeport terlalu tinggi. Mereka mestinya punya tawaran harga yang baik untuk sahamnya sendiri. Tidak boleh me mark up kemudian menawarkan divestasi ini akan merugikan negara. Jangan cadangan tinggal sedikit harga saham anjlok, tawarkan tinggi ini kan terkesan membodoh-bodohi kita . Kita haris jeli disini," pungkas dia.

Kena 'jebakan batman'

Pemerintah saat ini tengah mengkaji nilai 10,64 persen divestasi saham yang ditawarkan PT Freeport Indonesia kepada pemerintah Indonesia. PT Freeport Indonesia membanderol 10,64 persen sahamnya senilai USD 1,7 miliar atau setara Rp 23,6 triliun.

Mantan Menteri Keuangan, Fuad Bawazier menilai pemerintah akan masuk dalam 'jebakan batman' apabila menanggapi tawaran saham tersebut.

"Kalau sekarang beli saham Freeport namanya masuk jebakan Batman kalau pemerintah beli saham sekarang," kata Fuad di Kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, Minggu (17/1).

Fuad memaparkan, harga saham Freeport saat ini cenderung menurun. Apalagi menjelang berakhirnya masa kontrak penambangan Freeport di Indonesia jika renegosiasi di 2019 tidak mendapatkan kesepakatan baru dari pemerintah Indonesia.

"Harga itu akan cenderung terus menurun. Jadi menurut saya enggak akan ada swasta atau orang lain yang akan berani membeli saham itu karena harganya saja tahun 11-12 (2011-2012) itu masih USD 60 dolar, bulan lalu saja masih USD 8 dolar sekarang tinggal USD 3,5 dolar," jelas Fuad.

"Jadi memang harganya itu anjlok, kalau kita beli kan BUMN pasti bankrut, rugi, pemerintah juga beli rugi, saya rasa siapa juga tidak berani beli," imbuh dia.

Lebih lanjut, Fuad menilai apabila di 2019 ternyata pemerintah memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak Freeport, maka nilai saham yang dibeli pemerintah hanya akan seharga tisu toilet.

"Kalau tahun 2021 misalnya pemerintah memutuskan tidak memperpanjang itu saham yang dipunya itu menjadi seharga toilet tisu saja, jadi saya yakin gak ada seluruh dunia tawarkan kemana-mana saja keliling dunia tidak akan ada orang yang beli," jelas dia.

Fuad meminta pemerintah untuk menunggu hingga ada keputusan mengenai kontrak Freeport yang akan dibicarakan pada 2019.

"Mending nanti tunggu sampai 2019 ketika sudah ada mulai dilakukan negosiasi untuk perpanjangan atai tidak diperpanjang, kalau diperpanjang syarat-syaratnya bagaimana baru kita berani membeli, masa sekarang kita mau nyemplungin kaki dulu ke pembelian saham itu, tidak usah," pungkas dia.

DPR: Keputusan divestasi saham tak dipolitisasi

Pemerintah diminta harus memiliki argumentasi yang cukup kuat dalam mengkaji kembali soal harga saham PT Freeport Indonesia senilai USD 1,7 miliar atau setara Rp 23,6 triliun. Agar nantinya negosiasi penawaran saham ini tidak ada unsur politik didalamnya.

"Jadi pemerintah itu harus pandai melakukan penawaran dan melakukan benchmark dengan beberapa harga-harga yang ada di benua yang lain. Saya tidak ingin penawaran ini dipolitisasi oleh orang yang tidak paham. Tapi ini betul-betul murni bisnis karena mereka usaha, kita meminta hak komersialnya," ujar Wakil ketua komisi VII DPR Satya W. Yudha dalam diskusi Energi Kita yang digelar merdeka.com, RRI, IJTI, IKN, DML dan Sewatama di di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Minggu (17/1).

Sementara pada kesempatan sama, Energy Watch Indonesia menilai harga 10,64 persen saham yang ditawarkan PT Freeport Indonesia dalam kewajiban divestasinya tersebut tidak masuk akal. Sebab, harga sebesar USD1,7 miliar itu terlalu tinggi untuk harga saham Freeport yang sedang jatuh di bursa saham dunia.

Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia Ferdinand Hutahaean mengatakan, saham Freeport McMoran di bursa saham global turun lebih dari 20 persen hingga menjadi USD4 per saham. Sehingga, untuk 10,64 persen saham tersebut harganya hanya sekitar USD500 juta.

"Terlalu tidak masuk akal bahkan terlalu tinggi. Saham Freeport itu turun 20 persen lebih ke USD 4 per saham," ungkapnya.

Dana divestasi bisa bangun infrastruktur daerah

Mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier meminta pemerintah untuk tidak menggubris tawaran untuk membeli saham PT Freeport Indonesia senilai USD 1,7 miliar atau setara Rp 23,6 triliun. Fuad menilai, pemerintah sebaiknya memanfaatkan dana yang ada untuk pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah di Nusantara.

"Mendingan duitnya buat bangun infrastruktur yang baru," ujar Fuad di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, Minggu (17/1).

Fuad mengaku memiliki solusi yang lebih baik, mengedepankan azas win win solution. Caranya, pada 2019 mendatang, pemerintah mendirikan perusahaan BUMN baru untuk meneruskan penambangan Freeport.

"Tapi BUMN ini harus bisa jalan, kalau pemerintah beli peralatan juga enggak punya uang, pasti berat lah, dari pada undang orang lain, Freeport ditawarin kamu mau masuk peralatan kamu itu dihitung sebagai saham di perusahaan yang baru didirikan," jelas Fuad.

Namun, di perusahaan BUMN baru itu, perlu diperjelas bahwa pemerintah Indonesia menjadi pengendali dengan jumlah kepemilikan saham sebesar 51 persen. Sedangkan, peralatan tambang yang dimiliki Freeport dikonversi menjadi saham sebesar 49 persen.

"Freeport juga berterima kasih, daripada 2021 angkat kaki tangan kosong, saya ikut disini 49 persen karena alat-alatnya, itu cerdas. Pemerintah yang waras, kecuali pemerintahnya berpikiran korup ya wallahu alam. Freeport juga mikir daripada peralatan ini jadi besi tua, tidak ada harganya, lebih baik 49 persen. Namanya win win solution," tutup Fuad. (mdk/sau)