5 Cara Dahlan, Ahok, dan Pertamina agar Jakarta tak boros BBM

Merdeka.com - Persoalan besarnya subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) terus menjadi hantu dalam perekonomian nasional. Bahkan ada yang menjadikan subsidi BBM sebagai kambing hitam karut marutnya perekonomian saat ini. Impor BBM semakin tinggi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kondisi ini membuat defisit neraca perdagangan melebar dan berimbas pada defisit neraca transaksi berjalan.

Salah satu yang menjadi sorotan, tingginya konsumsi BBM untuk wilayah DKI Jakarta. Persoalan ini berkorelasi dengan masalah akut ibu kota yakni kemacetan. Setahun, DKI Jakarta mendapat jatah subsidi BBM sebesar 3 juta kilo liter atau setara Rp 15 triliun. Alokasi tersebut terdiri dari 2,2 juta kilo liter premium dan 800.000 solar.

Wacana untuk mengurangi dan menekan tingkat konsumsi BBM bersubsidi sudah digaungkan sejak lama. Namun baru beberapa saja yang diimplementasikan. Meski hasilnya belum terlihat dan dirasakan, muncul opsi-opsi atau usulan baru dalam upaya menekan tingkat konsumsi BBM di DKI Jakarta.

Tidak hanya pemerintah pusat, pemerintah daerah pun ikut memikirkan solusi atas masalah ini. Merdeka.com mencoba merangkum beberapa cara menekan konsumsi BBM di Jakarta yang pernah digulirkan oleh Menteri BUMN Dahlan Iskan, Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama, Wakil Menteri ESDM Susilo Siwoutomo, hingga yang diusulkan Pertamina. Berikut pemaparannya.

Hilangkan Premium di kawasan elit

Pertengahan tahun lalu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan melontarkan ide untuk menghilangkan BBM bersubsidi di kawasan elit Jakarta. 

Menurut Dahlan, sudah seharusnya stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang ada di kawasan hunian elit semisal Pondok Indah, tidak lagi menjual BBM bersubsidi. Usulan tersebut guna mengurangi beban pemerintah terhadap subsidi BBM.

"Nantinya premium tidak ada lagi di SPBU kawasan elit. Saya tidak mau lihat lagi masih ada SPBU kawasan elit menjual premium," ujar Dahlan di Jakarta, Rabu (25/4).

Menurutnya, hal tersebut tidak membutuhkan keputusan atau peraturan presiden sebagai payung hukum. Dahlan juga mengaku telah menyampaikannya ke Pertamina dan langsung meminta kepada bagian pemasaran Pertamina agar di daerah kawasan elit tidak ada lagi SPBU yang menjual premium, mengingat risiko subsidi yang harus ditanggung negara saat ini cukup besar.

Dahlan menyarankan agar pemilik kendaraan yang tinggal di kawasan elit menggunakan bahan bakar jenis pertamax. "Kalau mau membeli premium silakan untuk mereka yang tinggal di daerah hunian elit silakan mencarinya di tempat lain sana," katanya. Namun hingga saat ini tidak juga diimplementasikan.

Pasang RFID

Salah satu wacana yang akhirnya diimplementasikan adalah pemasangan Radio Frequency Identification (RFID) pada kendaraan pribadi untuk mengontrol penggunaan dan konsumsi BBM bersubsidi.

Pertamina telah memulai program pemasangan RFID atau sistem monitoring BBM subsidi. Menurut Dahlan, jika ada kendaraan atau mobil yang tidak mau memasang RFID maka nanti tidak boleh mengisi BBM bersubsidi. Ini telah diatur oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) sebagai otoritas distribusi BBM.

"Mobil yang menolak tidak berhak dapat bensin bersubsidi," kata Dahlan.

Beli BBM pakai kartu ATM

Pemerintah memunculkan wacana baru untuk pengendalian konsumsi BBM yakni menerapkan transaksi non-tunai, terutama menggunakan kartu debit dalam pembelian BBM bersubsidi baik Premium maupun Solar di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

Untuk itu, setiap SPBU diminta memiliki alat transaksi, minimal pembaca kartu debit. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKF Bambang Brodjonegoro mengatakan, penerapan transaksi non-tunai lahir akibat lambatnya pemasangan alat RFID yang sedianya buat memantau konsumsi BBM bersubsidi.

"RFID mungkin jalan tapi enggak secepat yang seharusnya, lebih ke transaksi non-tunai. Jadi kalau beli bensin enggak pakai tunai lagi, pakai kartu, ya debit saja. Jadi ada data yang bisa identifikasi siapa yang beli bensin di luar kewajaran," kata Bambang.

Dengan pembelian premium melalui kartu perbankan, Bambang yakin pemerintah lebih mudah mengawasi konsumsi BBM. "SPBU sekarang semua harus ada (alat debit), dia kan unit bisnis, transaksi ke banknya mudah. Jadi untuk keperluan customer ditambah. Informasi tinggal diliat SPBU-nya apa, siapa yang beli, transaksinya berapa. Jadi kalau suatu saat ada pembatasan bisa dilihat dari situ," paparnya.

Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo juga meyakini kebijakan ini bakal efektif mengontrol konsumsi BBM bersubsidi. "Sementara yang bisa dilakukan dengan cepat adalah kontrol dengan pembayaran BBM subsidi non tunai," ujar Susilo.

Hapus subsidi untuk Jakarta

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus mencari cara untuk bisa keluar atau meminimalisir kemacetan yang menjadi penyakit kronis ibu kota. Beragam cara sudah coba dilakukan, namun belum sepenuhnya berhasil. Di sisi lain, Pemprov DKI terus diingatkan pemerintah pusat soal penanganan kemacetan.

Wacana 'menghilangkan' Bahan Bakar Minyak (BBM) di kawasan Ibu Kota kembali dimunculkan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sebagai jalan mengurangi kemacetan yang diakibatkan terlalu banyak kendaraan.

Pemprov DKI mengusulkan penghapusan subsidi BBM untuk wilayah DKI Jakarta. Tidak tanggung-tanggung, Ahok meminta Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik untuk menghentikan suplai bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di DKI Jakarta.

"Rencananya kita mau menghilangkan BBM bersubsidi dari Jakarta. Kita akan meminta kepada menteri ESDM untuk menghentikan suplai BBM bersubsidi di Jakarta," ungkapnya di Balai Kota DKI Jakarta, beberapa waktu lalu.

Persulit masyarakat dapat Premium

PT Pertamina menyatakan tidak sepakat jika Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi 'dihilangkan' dari Jakarta. Pertamina justru menawarkan pembatasan penggunaan BBM bersubsidi berdasarkan jarak dari titik-titik sentral tertentu.

"Salah satu cara yang kita tawarkan adalah misalnya radius 2 kilometer dari Monas, agak repot sedikit, dalam radius tersebut SPBU hanya menyediakan BBM non-subsidi," ujar Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Hanung Budya di Gedung Kementerian Pertahanan, Jakarta, Rabu (18/12).

Hanung meyakini, kebijakan itu bisa mengarahkan pengguna BBM bersubsidi beralih mengonsumsi BBM non-subsidi. Sebab, jika pengguna tetap ingin mengonsumsi BBM subsidi, maka dia akan kerepotan mencari SPBU yang berada di luar radius tersebut.

"Kan repot itu, orang yang sudah punya kesadaran, ya sudahlah ini program pemerintah, baik untuk semua. Saya beli saja BBM non-subsidi," terang Hanung.

Cara ini diakui bakal lebih efektif menekan konsumsi BBM bersubsidi di Jakarta. Dia menyatakan, jika ini berhasil diterapkan di Jakarta, maka daerah-daerah lain akan mengikuti.

"Jadi bukan dilarang, tapi dibikin agak repot. Ini kan barang subsidi, harus dibuat agak repot," ucap dia. (mdk/noe)