5 Celetukan pejabat sampai Jokowi soal potret kemiskinan di RI

Merdeka.com - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat warga miskin pada Maret 2016 mencapai 28,01 juta jiwa atau 10,86 persen dari total jumlah penduduk Indonesia. Jumlah ini mengalami penurunan sebesar 0,50 juta jiwa atau 0,27 persen ketimbang September tahun lalu 28,51 juta jiwa (11,13 persen).

Orang miskin tidak hanya di pedalaman atau pedesaan saja, justru lebih banyak ditemukan di kota besar. Mantan Menteri Koordinator Perekonomian, Keuangan, dan Industri era Presiden Megawati, Kwik Kian Gie angkat bicara soal makin kronisnya tingkat kemiskinan di Indonesia. Kesenjangan sosial antara orang kaya dan miskin membuat miris.

"Kalau kita masuk ke dalam daerah-daerah yang dinamakan kantong-kantong kemiskinan, kemiskinannya sudah melampaui batas-batas kemanusiaan," kritik Kwik Kian Gie dalam sebuah diskusi di Jakarta.

Dalam pandangan Kwik Kian Gie, salah satu penyebab makin memprihatinkannya kemiskinan dan kesenjangan sosial adalah obsesi mengejar pertumbuhan ekonomi atau Produk Domestik Bruto (PDB). Sayangnya, kue pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati orang-orang kaya.

Presiden Jokowi menyebut setidaknya ada dua hal yang menyebabkan angka kemiskinan tak kunjung turun. Pertama yaitu pertumbuhan ekonomi yang melambat. Kedua, tidak stabilnya harga pangan terutama beras sehingga sulit dijangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah.

"Dua hal tadi, pelambatan ekonomi dan masalah harga pangan khususnya beras itu harus betul-betul menjadi perhatian kita," katanya di Kantor Presiden, Jakarta.

Atas potret kemiskinan di Indonesia saat ini, sejumlah pejabat mengeluarkan pendapatnya. Pun, celetukan-celetukan kerap keluar dari mereka. Berikut merdeka.com akan merangkum sejumlah celetukan dari pejabat Indonesia hingga Presiden Jokowi.

Orang miskin lebih penting beli pulsa HP dibanding listrik

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, menyebut pola konsumsi rumah tangga di Indonesia saat ini terus meningkat. Namun, terjadi anomali justru di kalangan masyarakat menengah ke bawah, di mana mereka lebih mementingkan pulsa telpon dibanding listrik."Dari segi pola konsumsi non pangan pulsa telepon paling banyak, ini terlihat lebih penting ngobrol ketimbang rumahnya tidak menyala (konsumsi pulsa listrik)," ujarnya saat pembukaan acara 'Investor Day' di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta.Bahkan, Menteri Bambang menyebut di sisi pola konsumsi masyarakat sektor pangan, komoditas rokok menembus posisi dua yang sering dikonsumsi masyarakat. "Rokok nomor dua setelah beras, kenapa dikategorikan pangan mungkin karena masuk mulut. Ini harus dikontrol," ucap Menteri Bambang.

Gaji di DKI buat bayar kontrakan & transportasi, makanya susah kaya

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jakarta, Donny P. Joewono, mengatakan pendapatan yang didapat warga Jakarta kini tak lagi soal bahan makanan. Melainkan untuk kebutuhan non-makanan seperti perumahan. Baik untuk mencicil rumah maupun membayar kontrakan rumah atau indekos."Jadi orang DKI Jakarta itu gajinya sebagian besar untuk perumahan, sewa rumah kontrak rumah jadi gajinya orang DKI itu beda sama orang Jawa Tengah sama Jawa Timur. Gaji orang DKI itu habis untuk transport, makanya jadi miskin gara-gara itu," jelas Donny.Gaji Rp 3 juta di Jakarta dianggap pas-pasan sedangkan gaji dengan nilai yang sama di luar Jakarta dinilai sudah lebih dari cukup. "Kalau gajinya Rp 3 juta di Solo sudah kaya raya, kalau di Jakarta Rp 3 juta masih mepet, jadi kira-kira begitu," tambahnya.

Orang miskin sekarang dompetnya tebal isi banyak kartu

Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa memiliki pengertian sendiri tentang masyarakat miskin. Ciri masyarakat miskin saat ini, adalah orang yang memiliki dompet tebal dengan banyak kartu."Sekarang makin miskin orang, dompetnya makin tebel, kartunya banyak," kata Khofifah.Khofifah mengaku pernah mengunjungi keluarga miskin di Kota Malang penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Keluarga tersebut memiliki sembilan anak."Jadi anaknya sembilan orang, berarti bapak dan ibunya menjadi 11 orang. Punya Kartu Indonesia Sehat 11 kartu. Betapa dompetnya tebel, kartu KIS saja sudah 11 kartu," tegasnya.

Kemiskinan RI disebabkan tingginya angka buta huruf

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap generasi muda ikut serta mendorong percepatan pola pikir masyarakat. Ini disampaikan Jokowi saat hadir di acara Hari Lahir (Harlah) ke-55 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang dihelat di Masjid Agung Surabaya, Jawa Timur.Dibuka MEA (Masyarakat Ekonomi Asean), menurutnya, bukan hanya di bidang ekonomi tapi juga ideologi. "Kalau tak hati-hati, ideologi lain juga bisa merusak bangsa. Permasalahan mendasar yang masih dialami bangsa Indonesia, adalah kemiskinan, narkoba dan radikalisme," katanya.Mantan Wali Kota Solo ini juga menyebut, faktor penyebab kemiskinan terbesar adalah angka buta huruf di Indonesia yang mencapai sekitar 15,15 persen dari total keseluruhan."Karena itu saya akan mempercepat pendidikan tingkat atas dengan memperbanyak SMK/SMA Inpres. Sebab pertarungan ke depan adalah pertarungan kualitas SDM (sumber daya manusia) bukan SDA (sumber daya alam)," tegas suami Iriana ini.

Alquran dibutuhkan buat negara lebih maju & bebas kemiskinan

Presiden Joko Widodo, saat menggelar peringatan Nuzulul Quran 1437 H di Istana Negara, menyatakan Indonesia belum selesai dari masalah kemiskinan, ketimpangan sosial, ketimpangan antar wilayah dan sampai sekarang seluruh wilayah Indonesia belum terhubung dengan baik. Maka dari itu, perlunya seluruh elemen masyarakat menjadikan Alquran sebagai tempat bersandar untuk menjadikan bangsa Indonesia lebih baik dan terlepas dari hal-hal tersebut."Dulu Rasulullah SAW dengan Alquran untuk mentransformasi bangsa Arab agar lebih berkemajuan. Kami butuh Alquran di Indonesia untuk membuat negara ini lebih maju, toleran dan bebas kemiskinan," kata Jokowi.Jokowi menambahkan Alquran mengajarkan kita saling mengenal, taaruf, saling memahami, kerjasama dan tolong menolong dalam semua aspek. Alquran mengajarkan pula untuk mengubah bangsa Indonesia, mengajarkan sabar, mengajarkan optimis, kreatif agar bisa menjadi bangsa pemenang."Oleh sebab itu untuk memerangi kemiskinan, pemerintah fokus melakukan beberapa hal deregulasi aturan-aturan yang menghambat kita, membangun SDM agar bisa bersaing dengan negara lain," katanya.