5 Fakta soal ibu kota baru, dari Istana hingga DPR dipindah

merdeka.com Sekitar 7 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bambang Brodjonegoro mendapatkan arahan dari Presiden Joko Widodo terkait pemindahan pusat pemerintahan. Menurutnya, presiden meminta kajian rencana ini lebih mendalam.

"Arahan presiden itu lakukan kajian lebih mendalam dan keinginannya kota yang dipilih mencerminkan model kota yang ideal untuk Indonesia," ujarnya.

Pemindahan pusat pemerintahan, lanjutnya, untuk mengentaskan kesenjangan ekonomi di Indonesia. Di mana, saat ini, Pulau Jawa penyumbang 58 persen produk domestik bruto (PDB) Indonesia.

Orang lain juga bertanya?

"Pokoknya itu tergantung niat kita. Kita ingin mengurangi kesenjangan antara Jawa dan luar Jawa. Salah satunya kita belajar dari kasus Brazil di mana pemindahan kota ke Brazilia paling tidak lebih menyeimbangkan antara pantai timur Brazil dan pedalaman di Amazon," tuturnya.

Atas rencana ini, Komisi XI DPR memastikan dalam waktu dekat akan melakukan pertemuan dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro. Pertemuan ini untuk membahas rencana pemerintah memindahkan ibu kota negara ke luar Jakarta.

Anggota Komisi XI DPR Hendrawan Supratikno menjelaskan, pertemuan itu untuk mengetahui sejauh mana kajian dari Bappenas ikhwal pemindahan ibu kota negara.

"Komisi XI dalam waktu dekat akan mengundang Pak Bambang Brodjonegoro untuk menyampaikan apa yang sebenarnya menjadi opsi-opsi itu," kata Hendrawan.

Hendrawan mengatakan DPR ingin tahu opsi apa yang akan diambil oleh pemerintah terkait pemindahan ibu kota negara. Apabila terlaksana, Hendrawan mengaku penasaran apakah pemerintah menggunakan opsi memakai anggaran negara atau memakai opsi lain atau meminta bantuan dari pihak swasta.

Selain itu, Hendrawan mengatakan, apabila hanya memindahkan pusat pemerintahan dapat terlaksana dengan mudah. Dia mencontohkan, apabila Jakarta tetap menjadi pusat bisnis maka swasta dapat tukar guling dengan pemerintah, yaitu swasta dapat menukar lahan negara di Jakarta dan dijadikan tempat bisnis. Sebagai gantinya, swasta membantu pemerintah membangun pusat pemerintahan di lokasi ibu kota baru.

Namun, pemindahan Ibu Kota tak bisa langsung diterapkan. Pemerintah masih mempelajari fakta-fakta baru dalam upaya pemindahan Ibu Kota. Apa saja faktanya?

(mdk/sau)