5 Fakta terbaru dari proses divestasi saham hingga pembangunan smelter Freeport

Merdeka.com - Pemerintah terus melakukan negosiasi dengan PT Freeport Indonesia terkait kepemilikan saham divestasi sebesar 51 persen untuk Indonesia. Hingga kini, pemerintah masih optimistis pencapaian negosiasi dapat menguntungkan Indonesia.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan perundingan kepemilikan saham PT Freeport Indonesia yang saat ini masih berlangsung telah sesuai dengan prinsip ekonomi Pancasila. Dia mengatakan, pemerintah terus mengupayakan negosiasi juga mengacu pada UUD 1945.

"Kami usahakan terus. Seperti yang saya sampaikan tadi, di dalam proses negosiasi kan kami mengacu pada UUD dan Undang-Undang yang kami miliki sekarang ini," ujar Menteri Sri Mulyani.

Menteri Sri Mulyani menegaskan, pemerintah akan memastikan hasil perundingan mencerminkan pengelolaan sumber daya alam dan pengelolaan sumber daya manusia yang sesuai dengan azas Pancasila. "Value-value yang kami anggap akan memberikan suatu praktik dari sisi pengelolaan sumber daya manusia dan sumber daya alam kita sesuai dengan azas Pancasila," jelasnya.

"Kalau kita bicara soal keadilan sosial, bicara soal persatuan Indonesia, tentang perikemanusiaan, kita lihat dalam konteks Undang-Undang yang ada, compliance atau kepatuhan terhadap lingkungan atau masyarakat sekitar. Compliance terhadap perpajakan, itu semuanya kami lakukan," tandasnya.

Bagaimana perkembangan proses negosiasi dan kepatuhan Freeport pada aturan Indonesia? Berikut merdeka.com akan merangkumnya.

Presiden Jokowi harapkan divestasi saham selesai Juli 2018

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap proses akuisisi saham Freeport menjadi 51 persen dapat selesai Juli 2018. "Saya harapkan Juli selesai," ujarnya.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menargetkan, seluruh proses pembelian saham PT Freeport Indonesia menjadi 51 persen selesai Juli 2018. Menteri Rini mengatakan, saat ini tim sedang menyelesaikan proses pembelian saham Freeport Indonesia, sebesar 41,64 persen, agar kepemilikan saham oleh pihak nasional genap menjadi 51 persen.

"Lagi diselesaikan," kata Menteri Rini, di Sulawesi Selatan.

Menteri Rini pun menegaskan, seluruh proses pembelian saham sebesar 41,64 persen selesai Juli 2018, termasuk pembayaran saham ke pihak yang memiliki saham. "Pokoknya target Juli harus selesai, semuanya bayarannya semua selesai," ucapnya.

Freeport dapatkan perpanjangan IUPK hingga 31 Juli 2018

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bambang Gatot mengatakan, pemerintah telah mengubah Keputusan Menteri ESDM Nomor 413 Tahun 2017, menjadi Keputusan Menteri ESDM Nomor 1872 Tahun 2018. "Intinya bahwa SK 413 di revisi dalam rangka memberikan IUPK operasi produksi kepada PT Freeport Indonesia," kata Bambang, di Kantor Direktorat Jenderal Minerba, Jakarta.Dengan adanya perubahan tersebut, maka jangka waktu status Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) operasi produksi Freeport Indonesia diperpanjang menjadi 31 Juli 2018. Di mana sebelumnya jangka waktu status IUPK Freeport akan habis pada 4 Juli 2018.Bambang Gatot mengatakan, perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia hingga 31 Juli 2018 akan memberikan keleluasaan negosiasi, baik mengenai pelepasan saham (divestasi), pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) dan perpanjangan masa operasi.

Nilai pembelian saham sekitar USD 3 miliar sampai 5 miliar

Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN, Fajar Harry Sampurno mengatakan, nilai saham Freeport 41,64 persen sekitar USD 3 miliar sampai USD 5 miliar. Nilai tersebut gabungan antara hak partisipasi Rio Tinto yang dikonversi menjadi saham 40 persen dan sisanya milik Freepot McMorant."Rio Tinto dan Freeport sudah sepakat untuk harga. Tidak mungkin USD 5 miliar. Tapi di atas USD 3 miliar," tutup Fajar.Direktur Utama PT Indonesia Asahan Aumunium (Inalum) Budi Gunadi Sadikikin mengatakan pihaknya telah mendapat nilai saham 41,64 persen saham PT Freeport Indonesia, yang akan diakuisisi untuk menggenap saham pemerintah menjadi 51 persen."Insya Allah sih harusnya urusan valuasi bisa mendapatkan angka yang terbaik. Ya. Walaupun besaran angkanya saya belum bisa ngomong," kata Budi.

Freeport komitmen suntik tambahan USD 110 juta selesaikan smelter

PT Freeport Indonesia janjikan investasi USD 110 juta untuk kemajuan pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) menjadi 5,18 persen. Adapun kegiatan pembangunannya berupa stabilitas lahan pondasi, menyusun studi kelaikan, dan perencanaan dokumen Analisis Dampak Lingkungan (Amdal).Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Bambang Susigit, mengatakan per Februari 2018 kemajuan pembangunan smelter yang dibangun Freeport di Gresik Jawa Timur sudah mencapai 2,43 persen dengan total investasi sekitar USD 100 juta. Dengan kegiatan penimbunan lahan seluas 200 hektar.

Saat proses divestasi selesai, nama Freeport Indonesia dijamin tak berubah

Proses negosiasi divestasi saham PT Freeport Indonesia (PTFI) oleh holding perusahaan pelat merah PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) masih terus dilakukan. Bila sudah terangkul lewat skema perusahaan patungan (joint venture), pemerintah memastikan tidak akan mengubah nama perseroan."Tidak lah, tetap Freeport Indonesia," kata Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno.