5 Fakta utang luar negeri Indonesia makin mengkhawatirkan
Merdeka.com - Berulang kali presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) menegaskan tidak akan menambah utang untuk memenuhi kebutuhan belanja negara. Caranya dengan melakukan efisiensi anggaran.
"Ya penggunaan APBN itu secara efisien dan tepat sasaran. Tidak perlu ngutang," ujarnya di Balai Kota DKI Jakarta, beberapa waktu lalu.
Menanggapi itu, Ketua Koalisi Anti Utang, Dani Setiawan menyebut pemerintahan Jokowi-JK akan sulit keluar dari jeratan utang luar negeri yang sudah menggunung. Sebab, Indonesia tidak punya banyak uang untuk membiayai proyek pemerintah. Pasalnya, dalam 10 tahun terakhir, tidak ada peningkatan signifikan dari penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Indonesia.
-
Kenapa kebutuhan uang Bank Indonesia meningkat? 'Jumlah tersebut meningkat 12,5 persen, jika dibandingkan dengan kebutuhan uang dalam periode yang sama menjelang nataru di akhir tahun 2022 sebesar Rp 2,4 triliun rupiah,' kata Erwin, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (12/12).
-
Apa yang menjadi tantangan ekonomi global bagi BRI? Tantangan Perlambatan Ekonomi Global Sejak Tahun Lalu Berbagai tantangan ketidakpastian ekonomi, seperti kondisi perekonomian yang dihantui resesi dan perlambatan ekonomi global sejak tahun lalu.
-
Dimana negara dengan utang terbesar? Data per 9 Mei 2023 mencatat, utang Amerika Serikat mencapai USD31,5 triliun atau setara Rp463.000 triliun.
-
Siapa yang dirasa bertanggung jawab atas kenaikan utang? 'Kita di-prank, yang terjadi justru kita bisa tahu kenaikan tertinggi sepanjang sejarah Republik ini ada di tangan Jokowi,' terang Eko.
-
Siapa yang memiliki utang terbesar? Data per 9 Mei 2023 mencatat, utang Amerika Serikat mencapai USD31,5 triliun atau setara Rp463.000 triliun.
-
Kenapa negara-negara takut dengan bunga pinjaman? Karena begitu bunga pinjaman naik sedikit saja, beban fiskal itu akan sangat, sangat besar,' jelasnya.
Muncul sejumlah kekhawatiran dari besarnya utang luar negeri Indonesia yang jumlahnya kini di atas Rp 3.000 triliun. Dani menuding ada unsur kesengajaan asing dalam memberi utang ke Indonesia. Utang dijadikan sebagai instrumen penaklukan sebuah negara. Dengan banyaknya utang luar negeri Indonesia, asing akan mudah melakukan intervensi. Menurut Dani, modus utang sebagai instrumen penaklukan sudah ada dari zaman dulu.
Tidak hanya KAU yang khawatir, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo pun ikut was-was. Dia khawatir melihat besarnya utang dan kaitannya dengan kondisi ekonomi global.
"Indonesia ada risiko meski total utang pemerintah terhadap GDP sangat rendah. Tapi karena dampak krisis global membuat ekspor menurun dan rasionya terhadap utang meningkat. Kita perlu waspadai ini agar tidak menimbulkan risiko," ucap Agus di Hotel Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta, Rabu (1/10).
Merdeka.com mencatat fakta terkait besarnya utang luar negeri Indonesia yang bikin khawatir. Berikut paparannya.
Utang di atas Rp 3.000 triliun
Bank Indonesia (BI) melansir data terbaru mengenai posisi utang luar negeri Indonesia. Per Juli 2014, utang luar negeri Indonesia tembus USD 290,6 miliar atau setara dengan Rp 3.501,2 triliun. Angka utang ini naik USD 5,7 miliar atau Rp 68,67 triliun dibandingkan bulan sebelumnya yang hanya tercatat USD 284,9 miliar atau Rp 3.432,5 triliun.
BI juga mencatat utang luar negeri Indonesia pada Juli 2014 naik dibandingkan Juli tahun lalu yang hanya USD 261 miliar.
Utang luar negeri Indonesia ini terdiri dari utang luar negeri pemerintah dan Bank Indonesia yang tercatat USD 134,15 miliar. Dari angka tersebut utang luar negeri pemerintah tercatat USD 125,8 miliar, sedangkan, utang luar negeri Bank Indonesia tercatat USD 8,4 miliar.
Utang luar negeri pemerintah dan bank sentral ini juga naik dari bulan sebelumnya yang tercatat hanya USD 131,6 miliar.
Selanjutnya utang luar Indonesia ini juga terdiri dari utang luar negeri swasta yang mencapai USD 154,4 miliar. Utang ini terpisah jadi utang bank dan utang non bank. Utang luar negeri perbankan pada Juli 2014 tercatat USD 29,2 miliar. Sedangkan, utang non bank tercatat USD 127,2 miliar.
Utang non bank terdiri dari non bank financial corporation dengan total utang USD 9,8 miliar dan perusahaan bukan lembaga keuangan atau non financial corporation yang utangnya mencapai USD 117,4 miliar.
Total utang asing, 36 persen surat utang
Gubernur Bank Indonesia, Agus Martowardojo mengaku khawatir dengan rencana Bank Sentral Amerika menaikkan suku bunganya. Rencana ini akan berdampak pada larinya dana investor asing di Indonesia sehingga membuat nilai tukar Rupiah tertekan.
Pelemahan nilai tukar Rupiah dikhawatirkan membuat pembayaran utang asing menjadi lebih mahal, di luar prediksi. "Total utang pemerintah Indonesia pada asing tinggi mencapai 36 persen surat utang," katanya.
Ada risiko ratio utang naik
Gubernur Bank Indonesia, Agus Martowardojo mulai khawatir dengan besarnya utang luar negeri Indonesia. Utang asing swasta dan pemerintah hingga Juli 2014 sudah melebihi angka Rp 3.000 triliun.
"Indonesia ada risiko meski total utang pemerintah terhadap GDP sangat rendah. Tapi karena dampak krisis global membuat ekspor menurun dan rasionya terhadap utang meningkat. Kita perlu waspadai ini agar tidak menimbulkan risiko," ucap Agus di Hotel Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta, Rabu (1/10).
Negara bisa bangkrut
Mantan menteri keuangan era Presiden Soeharto, Fuad Bawazier mengaku gerah dengan utang luar negeri Indonesia yang mencapai lebih dari Rp 3.000 triliun. Terlebih, utang luar negeri ini dinilai tidak membawa kebaikan untuk perekonomian.
Utang luar negeri pemerintah dan Bank Indonesia yang melebihi Rp 1.000 triliun juga disebut Fuad sama sekali tidak menolong perekonomian nasional.
Fuad menyarankan, pemerintahan Jokowi-JK selanjutnya tidak menambah utang luar negeri. Caranya, menghindari defisit anggaran dan memaksimalkan anggaran yang dimiliki.
Fuad mengingatkan, jika pemerintahan Jokowi-JK menambah utang, bukan mustahil suatu saat negara bakal bangkrut. "Bangkrut nanti negara, kita selalu dibikin jebakan dengan defisit," tutupnya.
Bayar bunga utang triliunan rupiah
Pemerintahan baru yang dipimpin presiden terpilih Joko Widodo dan wakil presiden terpilih Jusuf Kalla berkewajiban melanjutkan tradisi pembayaran bunga utang baik dalam negeri maupun luar negeri. Dalam rapat antara Menteri Keuangan Chatib Basri, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo dan badan anggaran DPR, disepakati pembayaran bunga utang dalam postur RAPBN 2015 2015 disepakati sebesar Rp 151, 96 triliun.
"Terdiri dari pembayaran bunga utang dalam negeri sebesar Rp 137,9 triliun dan pembayaran bunga utang luar negeri Rp 14,02 triliun," ujar Ketua Banggar Ahmadi Noor Supit di gedung DPR, Minggu (28/9)
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Indonesia harus beralih ke sumber pembiayaan lain sebagai langkah diversifikasi.
Baca SelengkapnyaNaiknya utang luar negeri karena penarikan pinjaman, khususnya pinjaman multilateral, untuk mendukung pembiayaan beberapa program dan proyek.
Baca SelengkapnyaDalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN.
Baca SelengkapnyaMegawati berharap pemerintah punya rencana serius untuk mengurangi utang bernilai fantastis itu.
Baca SelengkapnyaTransaksi berjalan Indonesia telah mengalami defisit secara terus-menerus dalam dua kuartal terakhir.
Baca SelengkapnyaMayoritas utang pemerintah per Juni 2024 didominasi oleh SBN sebesar 87,85 persen, sedangkan sisanya adalah pinjaman sebesar 12,15 persen.
Baca SelengkapnyaKepercayaan diri dalam mengelola pasar, tergantung dengan kepercayaan pasar.
Baca SelengkapnyaKemenkeu mencatat, utang jatuh tempo tersebut terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) Rp705,5 triliun dan pinjaman senilai Rp94,83 triliun.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani mengatakan beberapa persoalan dunia yang dapat mengancam perekonomian dan sistem keuangan Indonesia.
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan, kenaikan kurs menjadi salah satu hal yang ditakuti oleh semua negara.
Baca SelengkapnyaIndonesia mulai memasuki pesta demokrasi yang dapat memengaruhi risk appetite investor dan pelaku usaha.
Baca SelengkapnyaJika dibandingkan dengan posisi akhir bulan Mei 2023, mengalami kenaikan Rp17,68 triliun.
Baca Selengkapnya