5 Kemudahan daftar dan seleksi PNS

Merdeka.com - Moratorium atau penghentian penerimaan pegawai negeri sipil (PNS) sudah dicabut. Ribuan bahkan jutaan orang di seluruh Indonesia bakal memperebutkan kursi pegawai di kantor pemerintahan.

Terlebih, tahun ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi membolehkan seluruh instansi pemerintah, hingga level kabupaten/kota, untuk membuka rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Ini melengkapi jatah 100.000 PNS baru yang hendak dipekerjakan negara tahun ini.

Merujuk aturan 2012 dan 2013, pemerintah daerah dengan belanja pegawai melebihi 50 persen APBD dilarang merekrut pegawai baru. Kini beleid itu diubah, dengan alasan perlu ada penyesuaian pegawai pensiun.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar yakin, kebijakannya tidak akan membuat formasi CPNS se-Indonesia membludak dari target awal.

"Paling satu pemda 20 orang doang. Jadi dari 100.000 target kita, paling banyak cuma 2.000 se-Indonesia," ujarnya di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (12/6). 

Pemerintah bakal mempermudah pendaftaran dan rekrutmen Pegawai Negeri Sipil tahun ini. Merdeka.com mencatat beberapa kemudahan dari pemerintah untuk pencari kerja sebagai abdi negara. Berikut paparannya.

Hapus SKCK

Salah satunya dengan menghapus prasyarat Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). Surat ini biasanya merepotkan pendaftar itu baru diminta bila pelamar sudah lolos seluruh tahapan tes.

“Untuk mempermudahlah. Kita ubah cara berpikir kementerian, jangan curiga, anak-anak itu kita anggap baik saja,” kata Azwar di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (12/6).

Biaya mengurus SKCK memang hanya Rp 20.000 per orang, tapi pemerintah melihat ongkos yang dikeluarkan pelamar CPNS kerap tinggi. Ini karena mengurus formulir itu perlu ke kota kabupaten.

Kartu Pencari Kerja (Kartu Kuning)

Kementerian PAN dan RB juga berencana menghapus syarat menyertakan Kartu Tanda Pencari Kerja (Kartu Kuning).?

"Itu kan butuh uang juga, kadang biaya riilnya sampai habis Rp 100.000 per orang, jadi kita bilang enggak usahlah, kartu kuning juga enggak usah," ungkap Menteri PAN-RB Azwar Abubakar .

Akan tetapi, sikap KemenPAN-RB ini belum mengikat seluruh kementerian. Beberapa kementerian disinyalir akan tetap menerapkan prasyarat teknis seperti SKCK atau Kartu Kuning.

"Kita akan ajak bicara kementerian supaya rasional lah, saya yakin mereka mau," ujarnya.

Tes tidak gunakan lembar jawab komputer

Di luar itu, teknis pelaksanaan ujian CPNS juga akan semakin real time. Tes di provinsi tidak akan lagi menggunakan Lembar Jawab Komputer (LJK). Semua akan memakai Computer Assitance Based (CAT). Azwar menilai, bila hasil tes langsung keluar, maka kasak-kusuk soal suap dalam penerimaan CPNS akan berkurang.

“Tahun lalu baru 12 persen pakai CAT. Sekarang di setiap provinsi ada. Yang dari Papua tidak usah jauh-jauh pergi ke Papua. Terus kalau LJK kan masih perlu waktu keluar hasilnya, masih ada yang percaya perlu keluar duit,” ungkapnya.

Proses seleksi dikaji ulang

Rekrutmen pegawai negeri sipil yang dilakukan pemerintah, dinilai oleh Kementerian Keuangan tidak efektif. Alasannya, bendahara negara ini membutuhkan ribuan pegawai tambahan, tetapi saat rekrutmen hanya segelintir orang yang diterima atau lolos.

Gugurnya Calon Pegawai Negeri Sipil, seringkali dari lulusan perguruan tinggi yang berkualitas. Ribuan calon pegawai, tidak lolos karena gugur dalam tes kemampuan dasar. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, saat seleksi memberikan materi tes terdiri dari tiga kelompok, yakni wawasan kebangsaan, karakteristik pribadi, dan intelegensia umum.

"Misalnya, Insinyur lulusan ITB yang melamar menjadi pegawai dinas pekerjaan umum harus dites soal tugas-tugas pemda. Ya, enggak lulus,"kata Sekretaris Jenderal Kemenkeu Ki Agus Ahmad Badaruddin saat berbincang dengan wartawan di kantornya, Jakarta, Jumat (6/6).

Khusus di Papua, SMA bisa langsung jadi PNS

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) memberikan kebijakan khusus kepada Papua dalam merekrut Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dalam kebijakan ini, Pemda Papua dapat mengangkat anak lulusan SMA langsung jadi PNS.

Menteri PAN-RB, Azwar Abubakar , mengatakan kebijakan ini dilakukan karena sepinya minat masyarakat untuk mau menjadi PNS di Papua. Selain itu, masyarakat Papua yang sudah berpendidikan juga masih ada yang enggan bekerja di daerahnya sendiri.

"Khusus Papua bisa anak SMA kemudian dilatih jadi guru maupun perawat dan kemudian diangkat jadi PNS," ucap Azwar di Jakarta, Kamis (27/2).

Azwar mengakui, rendahnya minat rakyat menjadi PNS membuat Papua kekurangan pegawai pemerintah untuk beberapa posisi seperti guru maupun perawat.