5 Kritik soal persiapan Pemerintah Jokowi jaga harga pangan Ramadan

Merdeka.com - Fenomena naiknya harga kebutuhan pokok jelang Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri seakan sudah menjadi hal biasa bagi masyarakat Indonesia. Peran pemerintah sebagai stabilitator harga seolah tidak terlihat jelang hari besar tersebut.

Direktur Institute for Development of Economic and Finance (Indef), Enny Sri Hartati mengatakan, naiknya harga jelang Lebaran tidak bisa diukur hanya dari kecukupan stok yang ada. Namun menurut Enny, fenomena kenaikan harga tetap terjadi karena adanya penguasaan pasar.

"Selama penguasaan stok oleh segelintir pedagang besar dan dikuasai mekanisme pasar maka dari tahun ke tahun akan mengalami seperti sekarang (kenaikan harga)," ucap Enny ketika dihubungi merdeka.com di Jakarta.

Rachmat Gobel sewaktu masih menjabat sebagai menteri perdagangan sempat mengaku heran dengan kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok jelang hari raya. Sebab, situasi tersebut hanya terjadi di Indonesia.

"Hanya di Indonesia yang bisa kita rasakan kenapa harga itu naik. Di luar negeri harga stabil malah cenderung turun," ujarnya.

Saat ini, dua hari menjelang Ramadan, harga kebutuhan pokok di pasar tradisional Cikampek, Karawang, Jawa Barat sudah terpantau terus mengalami kenaikan. Tak terkecuali harga daging sapi.

Saat ini, para pedagang di pasar Cikampek menetapkan harga jual daging sapi di kisaran Rp 120.000 per kilogram atau naik dalam beberapa hari terakhir dari harga semula antara Rp 110.000 hingga Rp 115.000 per gram.

"Iya katanya pemerintah mau menekan tingginya harga daging sapi di kisaran Rp 80.000 per kilogram, tapi sekarang masih mahal. Sekarang kita menjual Rp 120.000 per kilogram," kata salah seorang pedagang Batan kepada merdeka.com.

Mahalnya harga daging di pasaran dikatakan para pedagang, tidak lepas dari mahalnya harga di tingkat agen maupun rumah potong hewan.

"Dari sananya sudah mahal, kalau kita jual di bawah Rp 120.000 per kilogram kita rugi," tambah Batan.

Atas fenomena kenaikan harga ini, sejumlah pihak melancarkan kritiknya kepada pemerintah akan kesiapan menyambut bulan suci Ramadan. Berikut merdeka.com akan merangkumnya.

Tak ada jaminan pasokan pangan aman

Setiap tahun, polemik mengenai ketersediaan bahan pangan jelang lebaran selalu muncul ke permukaan. Di saat bersamaan, Badan Urusan Logistik (Bulog) rajin menenangkan hati rakyat dengan pernyataan stok bahan pangan mencukupi.Namun sesungguhnya masyarakat tidak sepenuhnya percaya lantaran tidak sesuai kenyataan. Harga-harga selalu naik jelang puasa dan Lebaran lantaran stok bahan pangan tak ada di pasaran. Anggota DPD RI Ahmad Jajuli melihat, pemerintah justru membuat masyarakat resah karena tidak bisa menjamin ketersediaan bahan pangan."Sebenarnya masyarakat tidak akan merasa resah ketika memang menemukan stok pangan atau sembako itu ada. Dalam hal ini negara harus menyediakan persediaan pangan itu memang harus ada jaminan," tegas Ahmad Jajuli.

Pemerintah butuh terobosan agar harga daging murah

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Sasmito Hadi Wibowo mengatakan fenomena menjelang Ramadan membuat harga berbagai komoditas naik. Salah satunya daging sapi.Dia memperkirakan, setiap tahun harga daging sapi akan terus naik. Usai Ramadan, lanjutnya, memang akan ada penurunan. Namun, harganya tidak akan kembali ke posisi semula."Ini yang menyebabkan harga daging sapi terus menerus naik. Jadi sebenarnya kita perlu trobosan baru. Seperti perintah Presiden Joko Widodo yang menginginkan kita harga jadi Rp 80.000 maka kita perlu waspada untuk kesana," imbuhnya.

Ada kesalahan data atau perencanaan pemerintah

Menurut Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Daniel Johan, jika ada lonjakan harga tinggi, maka ada kesalahan antara data milik pemerintah atau perencanaan yang salah. Meski begitu, dirinya tidak bisa memastikan kenaikan berbagai harga pangan saat ini apakah dikarenakan kesalahan data atau kekeliruan perencanaan.Sehingga, dia mengimbau agar pemerintah bisa melakukan pembenahan data sehingga bisa melakukan perencanaan yang baik. "Seharusnya kita bisa surplus seperti Vietnam, tapi kenapa kita masih harus impor. Sehingga pemerintah harus memikirkan kebijakan apa yang harus diambil supaya tepat," imbuhnya.

Target harga daging Jokowi tak rasional

Ketua Asosiasi Pedagang Daging Indonesia (APDI)  Asnawi mengatakan keinginan Presiden Joko Widodo menurunkan harga daging sapi menjadi Rp 80.000 per kilogram sangat tidak rasional. Menurutnya, harga daging sapi di pasaran tidak akan bisa turun sejauh itu meskipun pemerintah melakukan operasi pasar dengan daging sapi impor yang akan didatangkan."Mustahil dan tidak rasional harga daging sapi bisa di bawah Rp 80.000 per kilogram. Tetap akan di atas Rp 100.000 per kg," kata Asnawi.Asnawi menjelaskan, harga daging tidak mungkin bisa menyentuh angka Rp 80.000 per kg karena harga pokok produksi (HPP) pedagang sudah di kisaran Rp 109-Rp 110.000 per kilogram.

Peternak berpotensi rugi hingga Rp 70 T

Direktur Institute for Development of Economic and Finance (Indef), Enny Sri Hartati mengatakan, peternak lokal pasti rugi dengan penetapan harga daging Rp 80.000 per kilogram. Lebih dari 6 juta petani peternak dengan lebih dari 15 juta sapi akan menanggung potensi kerugian sekitar Rp 70 triliun."Karena harga sapi hidup akan jatuh dari Rp 40.000 per kg menjadi Rp 30.000 per Kg. Rata rata nilai per ekor sapi di peternak saat ini sekitar Rp 14 juta (Rp 45.000  x rata-rata 300 Kiloan per ekor-red)," katanya.