5 Langkah Menhub Budi hadapi kasus OTT anak buah

merdeka.com Sekitar 7 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap tangan seorang pejabat di lingkungan Kementerian Perhubungan. Kabarnya, yang ditangkap seorang Dirjen.

"Sepertinya Dirjen Hubla (Perhubungan Laut) yang diangkut," kata sumber merdeka.com di KPK, Kamis (24/8).

Sumber itu menambahkan, diduga Dirjen itu diciduk terkait proyek tol laut. "Inisialnya TB," singkatnya.

Orang lain juga bertanya?

Siapa yang melaporkan Pejabat Kemenhub? Laporan tersebut teregistrasi LP/B/2642/V/2024/SPKT/Polda Metro Jaya. AK dilaporkan dengan UU nomor 1 tahun 1946 tentang KUHP sebagaimana dimaksud dalam pasal 156 a KUHP.
Apa yang dilakukan oleh Pejabat Kemenhub? 'Kami menerima laporan kasus dugaan penistaan agama terlapornya saudara AK di laporan polisi tersebut,' kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (17/5).
Siapa menteri Jokowi yang terlibat korupsi? Para Menteri Jokowi yang Terjerat Kasus Korupsi Dua periode pemerintahan Presiden Jokowi setidaknya ada bebarapa menteri yang terjerat kasus korupsi.
Kasus korupsi apa yang dilakukan menteri Jokowi? Mantan Menpora Imam Nahrawi Terbukti menerima suap penyaluran pembiayaan dengan skema bantuan pemerintah melalui Kemenpora pada KONI Tahun Anggaran (TA) 2018
Siapa yang menjabat sebagai Menteri Perhubungan? Karier Frans tidak berhenti sampai situ, ia juga dipercaya untuk menjabat sebagai Menteri Perhubungan pada tahun 1960-1973.
Siapa yang dituduh melakukan korupsi? 'Permintaan kebutuhan operasional Syahrul Yasin Limpo dan keluarganya yang juga didukung dengan petunjuk berupa barang bukti elektronik, chat WA antara terdakwa Syahrul Yasin Limpo dan Imam Mujahidin Fahmid, serta adanya barang bukti antara lain dokumen catatan staf Kementan RI dan bukti kwitansi serta transfer uang pembayaran kebutuhan menteri dan keluarganya.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia karena korupsi masih terjadi di kementerian yang dipimpinnya sejak pertengahan tahun 2016 tersebut.

"Atas nama pribadi dan Kementerian Perhubungan saya memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia, karena kejadian ini kembali terulang," ucapnya seperti dikutip Antara, Kamis (24/8).

Budi memastikan akan menghormati dan menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada KPK untuk melakukan proses hukum sebagaimana mestinya. Kejadian tersebut, kata Budi, menjadi masukan bagi dirinya untuk lebih keras melakukan pengawasan ke dalam.

"Semua masih ingat ketika saya melakukan operasi tangkap tangan pungli di awal saya masuk Kemenhub, ternyata praktik ini masih ada meski pada setiap kesempatan saya selalu mengingatkan, ini menjadi masukan bagi saya untuk lebih keras melakukan pengawasan ke dalam. Korupsi adalah penyakit bangsa yang harus terus kita lawan secara bersama," tuturnya.

Budi kembali menegaskan akan menyerahkan seluruh proses hukum ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait Operasi Tangkap Tangan yang diduga menyangkut Eselon 1 Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub. Budi prihatin dengan kejadian tersebut dan menjunjung tinggi kegiatan yang dilakukan KPK.

"Prihatin karena sejak awal saya sudah keras supaya jangan ada orang Kemenhub yang menerima suap atau korupsi. Selanjutnya kami masih menunggu pernyataan resmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai detail operasi tangkap tangan terhadap pejabat Kemenhub. Kami juga menjunjung tinggi kegiatan yang dilakukan oleh KPK tersebut."

Meski demikian, pihaknya tetap mengambil langkah untuk menangani kasus ini. Berikut 5 langkah Menhub Budi hadapi kasus OTT anak buah.

Beri pendampingan hukum ke anak buah

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bakal memberikan pendampingan hukum bagi Direktur Jenderal Perhubungan Laut berinisial TB atas operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK.

"Karena itu kami akan melakukan pendampingan. Di mana biro hukum dan lawyer bisa melakukan pendampingan hukum sesuai dengan ketentuan," ujar Menhub Budi di Kantornya, Jakarta, Kamis (24/8).

Dalam kesempatan yang sama, Menhub Budi mengapresiasi KPK atas kinerjanya membasmi korupsi di lingkungan Kementerian Perhubungan. Dia berharap kejadian yang sama tidak terjadi lagi ke depannya.

"Dalam kesempatan ini saya mengapresiasi kegiatan KPK yang berhasil melakukan OTT," pungkasnya.

Cari pejabat sementara

Budi Karya Sumadi akan segera mencari pengganti Direktur Jenderal Perhubungan Laut berinisial TB yang kena OTT KPK. Di mana sebelumnya, TB memegang dua jabatan penting di Kementerian Perhubungan yaitu Dirjen Perhubungan Laut juga merupakan Plt Dirjen Perkeretaapian.

Untuk mengisi jabatan yang kosong, sementara Menhub Budi berencana menunjuk pelaksana tugas sampai menemukan sosok yang tepat mengisi jabatan tersebut. Pelaksana tugas tersebut akan ditunjuk hari ini.

"Tiga Dirjen yang kosong jadi secara aturan bahwasanya dimungkin adakan Plt, hari ini kita akan tunjuk. Namun demikian saya sampaikan walaupun Plt tapi tetap mumpuni menangani itu," ujar Menhub Budi di Kantornya, Jakarta, Kamis (24/8).

Menhub Budi juga akan segera melakukan assesment untuk mengisi jabatan Dirjen Laut dan Dirjen Perhubungan Darat. Di mana, Dirjen Perhubungan Darat Pudji Hartanto mengundurkan diri beberapa waktu lalu.

"Saat ini kami sedang memproses assement darat dan laut, assessment itu sendiri 1 sampai 2 bulan," pungkasnya.

Lapor ke Presiden

Budi Karya Sumadi akan mengirim surat permohonan kepada KPK untuk memberi pendampingan terhadap anak buahnya yang kena OTT. Selain itu, Menhub Budi juga akan mengirim surat kepada Presiden Jokowi melaporkan kejadian tersebut.

"Kami hari ini juga akan berkirim surat, melapor ke Presiden Jokowi. Dan kita juga akan mengirimkan surat untuk menyampaikan ke KPK untuk lakukan pendampingan baik kasus ini atau dengan yang lain agar tak terjadi lagi," ujar Menhub Budi di kantornya, Jakarta, Kamis (24/8).

Menhub Budi minta masyarakat junjung asas praduga tak bersalah

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi meminta semua pihak menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah atas operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK kepada seorang pejabat di lingkungan Kementerian Perhubungan.

"Saya ingin mengajak seluruh pihak untuk menahan diri dan menghargai proses yang tengah dilakukan oleh KPK, lebih penting lagi mari kita junjung tinggi asas praduga tidak bersalah," ujar Menhub Budi melalui siaran pers di Jakarta, Kamis (24/8).

Menhub Budi mengajak semua pihak mengambil hikmah dari kejadian tersebut. Kejadian ini diharapkan menjadi pelajaran untuk meningkatkan semangat untuk bekerja demi kemajuan bangsa dan melayani kepentingan masyarakat.

"Saya ingin agar semua pihak dapat mengambil hikmah dari kejadian ini, semoga kejadian ini dapat meningkatkan semangat kita untuk bekerja demi kemajuan bangsa dan melayani kepentingan masyarakat," katanya.

Menhub Budi pastikan OTT tak pengaruhi proyek perhubungan laut

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi memastikan pengerjaan proyek perhubungan laut tetap berjalan dan tidak terganggu dengan kasus penangkapan yang diduga Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub oleh KPK. Dia mengatakan, pihaknya memiliki tim yang cukup untuk menangani proyek tersebut.

"Kami memiliki tim yang cukup banyak, jadi proyek akan tetap berjalan," kata Budi dalam konferensi pers di Gedung Kementerian Perhubungan, Jakarta, Kamis (24/8).

Dia juga mengajak semua pihak mengambil hikmah dari kejadian tersebut. Kejadian ini diharapkan menjadi pelajaran untuk meningkatkan semangat untuk bekerja demi kemajuan bangsa dan melayani kepentingan masyarakat.

"Saya ingin agar semua pihak dapat mengambil hikmah dari kejadian ini, semoga kejadian ini dapat meningkatkan semangat kita untuk bekerja demi kemajuan bangsa dan melayani kepentingan masyarakat," katanya.

Menhub juga berpesan kepada seluruh karyawan Kementerian Perhubungan, khususnya karyawan Ditjen Perhubungan Laut untuk tetap bekerja seperti biasa dan tetap tenang.

(mdk/sau)