5 Ramalan ekonomi RI di tahun politik
Merdeka.com - Indonesia tengah memasuki masa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak di tahun 2018. Karena itu lah tahun ini kerap disebut sebagai tahun politik. Adanya Pilkada ini pun dikhawatirkan akan mengganggu sektor lain, salah satunya sektor ekonomi.
Wakil Presiden Jusuf Kalla optimis tahun politik 2018 akan membawa dampak positif terhadap perekonomian Indonesia. Sebab, kondisi ekonomi juga dipengaruhi oleh faktor faktor di luar ekonomi.
"Semua kondisi baik itu akan berimbas ke ekonomi karena ekonomi kita juga banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar ekonomi," ujar Wapres JK di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Selasa (2/1).
-
Apa itu Pilkada Serentak? Pilkada Serentak merujuk pada pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
-
Apa itu Pilkada? Pilkada atau Pemilihan Kepala Daerah adalah proses demokratisasi di Indonesia yang memungkinkan rakyat untuk memilih kepala daerah mereka secara langsung.
-
Apa yang menjadi ciri utama Pilkada di Indonesia? Pilkada langsung memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memilih pemimpin daerah mereka secara langsung, memperkuat partisipasi publik dalam proses demokrasi dan meningkatkan akuntabilitas pemimpin daerah terhadap konstituen mereka.
-
Mengapa Pilkada DKI 2017 menarik perhatian? Pilkada DKI 2017 menjadi salah satu pemilihan kepala daerah yang menarik perhatian. Saat itu, pemilihan diisi oleh calon-calon kuat seperti Basuki Tjahaja Purnama, Anies Baswedan, dan Agus Harimurti Yudhoyono.
-
Kapan Pilkada pertama kali diadakan di Indonesia? Pilkada pertama kali diadakan di Indonesia pada tahun 2005 setelah pengesahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Menurutnya, tahun politik 2018 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Perbedaanya terletak pada cara kampanye yang dilakukan masyarakat, di mana tahun ini lebih banyak memanfaatkan media sosial untuk berkampanye.
"Dulu kampanye mengumpulkan massa, benturan. Sekarang kampanyenya di dunia maya, diudara kampanyenya, di medsos, bukan lagi di jalan. Jadi berbeda sekali," imbuhnya.
Dengan perbedaan cara kampanye tersebut, Wapres JK optimis, tidak akan ada benturan yang terjadi di masyarakat. "Jadi beda sekali tahun politik lalu dan sekarang. Tidak terjadi banyak benturan. Insya Allah tidak akan ada benturan dan semua kondisi baik," jelasnya.
Berikut ramalan ekonomi Indonesia di tahun politik dari berbagai sektor.
Properti
Direktur Neraca Pengeluaran Badan Pusat Statistik (BPS) Puji Agus Kurniawan menilai Pilkada tidak akan memengaruhi industri properti. Menurutnya, ada beberapa faktor yang bisa meningkatkan bisnis properti di tahun 2018, di antaranya tingkat suku bunga acuan atau BI 7 days rate.
Di mana ketika Bank Indonesia menurunkan tingkat suku bunga maka diharapkan akan memengaruhi bisnis properti di 2018. Selain itu, penduduk Indonesia yang berjumlah sekitar 260 juta juga berpotensi membeli rumah cukup tinggi. Apalagi generasi milenial saat ini lebih mengutamakan mempunyai rumah untuk masa depan.
"Tahun 2017 penduduk kita itu diperkirakan 260 juta dan 15 persennya di kelompok 25-34 tahun jadi cukup besar. Dan kalau kita gabungkan lagi dengan umur 20-39 tahun maka ini, saya menduga di kisaran usia ini minat untuk memiliki rumah itu cukup tinggi," jelasnya.
Dia menuturkan, di 2018 juga pemerintah masih memprioritaskan program pembangunan rumah sehingga bisnis properti tak akan terpengaruh di tahun politik karena masih banyak peminat.
"Kebijakan pemerintah menjadikan pembangunan perumahan itu sebagai prioritas pembangunan di 2018. Dengan melihat perkembangan data terakhir, tahun ini tahun politik itu tidak terlalu banyak mempengaruhi variabel-variabel makro sehingga perekonomian kita masih tetap terjaga," jelasnya.
Pasar Modal
Pengamat Ekonomi Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Fachri Ali, menilai tahun politik di 2018 dan 2019 tidak akan berpengaruh pada harga saham. Pada umumnya harga saham memberikan respon terhadap kebijakan-kebijakan ekonomi yang dianggap tidak pro pasar.
"Harga saham ditentukan oleh itu. Bukan oleh pertarungan politik. In case di tahun 2019 , pertarungan calon presiden berlangsung, tidak berpengaruh terhadap harga saham," katanya di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Kamis (25/1).
Menurutnya, pasar modal lebih besar dipengaruhi oleh mekanisme pasar, yaitu penawaran dan permintaan. Pengaruh politik pada kepercayaan investor baru akan terasa saat pemimpin terpilih membagi-bagi kursi menteri. Pelaku pasar akan melihat apakah menteri bidang ekonomi dinilai mumpuni untuk mengurus negeri ini.
"Mereka mempersoalkan siapa yang akan ditunjuk oleh penguasa yang akan mengurus ekonomi kredibel atau tidak," ujarnya.
Sektor perdagangan
Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, mengatakan tahun politik 2018 dapat membawa keuntungan bagi perdagangan Indonesia. Hal tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah uang yang beredar di masyarakat.
"Ada acara kumpul-kumpul, ada acara pembinaan saksi, ada acara sosialisasi. Ini pasti jumlah uang beredarnya pasti meningkat," ujarnya di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Senin (8/1).
Menteri Enggar mengatakan, jika tahun politik berjalan dengan lancar, maka tidak menutup kemungkinan investasi juga akan meningkat. Kenaikan investasi tersebut, kemudian akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi.
Untuk itu, Menteri Enggar menegaskan, tidak ada kekhawatiran pemerintah bahwa tahun politik akan berdampak negatif terhadap ekonomi. Sebab, kinerja perekonomian secara keseluruhan menunjukkan data positif.
"Ini tahun politik, uang beredar cukup banyak, kinerja perekonomian semua menunjukkan data yang positif, jadi tidak ada kekhawatiran," imbuhnya.
Perbankan
Presiden Joko Widodo meminta sektor jasa keuangan dapat berlari kencang dengan cara memberikan kredit yang besar. Sebab ekonomi Indonesia saat ini dalam kondisi sangat sehat. Di tengah tahun politik, sektor ekonomi tak perlu terganggu. Tahun 2018 akan dilaksanakan 171 pilkada.
"Setiap tahun ada pemilukada. Silakan yang politik melakukan politik dan bisnis menjalankan bisnis," kata Presiden Jokowi dalam acara rapat tahunan Industri Jasa Keuangan (IJK) tahun 2018 di Ritz Charlton Pasific Place Jakarta, Kamis (18/1) malam.
Presiden Jokowi mengatakan, peran sektor jasa keuangan sangat penting agar pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai kemajuan sesuai target. Menurutnya, saat ini kondisi sektor perbankan dan keuangan negara dalam kondisi bagus.
Terbukti, dari membaiknya dana moneter, harga saham, surplusnya neraca perdagangan hingga tercapainya fiskal yang bagus. Misalnya, defisit bisa ditekan hingga hanya sebesar 2,42 persen, indeks harga saham gabungan membaik, cadangan devisa mencapai USD 135 miliar, serta ease doing business tahun 2014 peringkat 120 menjadi peringkat ke-72.
Selain itu, pemerintah juga akan terus mendorong masyarakat untuk membiasakan program perbankan khususnya non tunai. "Dengan banyaknya masyarakat yang terhubung dengan layanan perbankan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat hingga kelas bawah," tegasnya.
Daya beli harus ditingkatkan
Pakar Feng Shui, Xiang Yi Hong memprediksi secara keseluruhan perekonomian Indonesia pada tahun 2018 belum cukup menggembirakan. Ekonomi Indonesia di tahun anjing tanah, masih akan banyak dipengaruhi berbagai hal baik dalam negeri maupun luar negeri.
Xiang Yi mengatakan tahun ini perekonomian Indonesia masih akan banyak bergantung pada roda ekonomi dalam negeri. Di antaranya daya beli masyarakat masih perlu terus didorong.
"Indonesia masih akan banyak bertumpu pada ekonomi dalam negeri di tahun 2018. Artinya, faktor internal masih akan lebih kuat seperti daya beli," ujar Xiang Yi kepada merdeka.com di Jakarta, Senin (1/1).
Dari sisi keuangan, pemerintah disarankan untuk mulai membahas rencana redenominasi. Namun demikian, melakukan redenominasi di tahun 2018 belum dapat dilakukan sepenuhnya. Pemerintah juga diimbau lebih aktif mengendalikan isu isu negatif di tahun 2018 supaya tidak berdampak besar bagi ekonomi.
"Sampai saat ini belum baik, jadi perlu ada pembenahan terhadap isu negatif. Yang mana sampai saat ini belum efektif. Itu yang harus dilakukan, jadi jangan dibiarkan terus berkembang," tandasnya. (mdk/azz)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sri Mulyani mengatakan Indonesia tetap harus waspada meski ketahanan ekonomi domestik dianggap resilience.
Baca SelengkapnyaDia pun mengapresiasi partai politik (parpol) maupun politisi yang menghabiskan uang tak sedikit untuk kampanye.
Baca SelengkapnyaBeberapa peristiwa yang dipresiksi akan terjadi di tahun 2024, salah satunya adalah pemilihan umum legislatif.
Baca SelengkapnyaIni terjadi karena pemilih dan peserta atau calon kepala daerah memiliki kedekatan yang lebih, bahkan diwarnai unsur kekeluargaan dalam kompetisi.
Baca SelengkapnyaSurvei Indikator ini dilakukan pada tanggal 18-21 Februari 2024 kemarin dengan wawancara dengan responden melalui sambungan telepon.
Baca SelengkapnyaSaat ini investor cenderung memperhatikan arah kebijakan, kemungkinan perubahan-perubahan di sisi pemerintah yang akan mempengaruhi bisnis.
Baca SelengkapnyaPartai politik sudah mulai menjaring sejumlah tokoh yang dipertimbangkan diusung menjadi bakal calon Gubernur DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaMemanasnya kondisi politik di Indonesia dinilai akan menyebabkan ketidakpastian ekonomi di tanah air.
Baca SelengkapnyaDia tak mau stabilitas ekonomi terganggu hanya karena situasi tahun politik menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Baca Selengkapnyakondisi ini juga lumrah terjadi di sejumlah negara. Bahkan, sekelas negara ekonomi maju seperti Amerika Serikat (AS) hingga China.
Baca SelengkapnyaHarus diakui, kinerja investasi selama tahun politik akan sangat berpengaruh.
Baca SelengkapnyaIndonesia mulai memasuki pesta demokrasi yang dapat memengaruhi risk appetite investor dan pelaku usaha.
Baca Selengkapnya