5 Strategi PLN wujudkan megaproyek 35.000 MW ambisi Jokowi

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo mencanangkan program megawa proyek kelistrikan nasional 35.000 megawatt (MW). Program ini untuk menutupi defisit listrik tanah air.

Dari catatan ESDM, 40 juta orang dari Sabang sampai Merauke belum teraliri listrik. Untuk itu, Jokowi menggenjot pembangunan proyek kelistrikan hingga 2019.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, pemerintah tak pernah memasang target listrik sebesar 35.000 MW. Soal angka itu, kata Pramono, adalah kebutuhan mendasar bangsa Indonesia.

"Jadi, pemerintah tidak pernah menargetkan. 35.000 MW itu kebutuhan mendasar supaya kebutuhan listrik di Indonesia bisa terpenuhi dengan baik," kata Pramono di Istana Negara, Jakarta, Senin (7/9).

Pramono menjelaskan, hitung-hitungan kebutuhan 35.000 MW berasal dari PLN dan Menko Perekonomian. Dalam waktu dekat, soal listrik ini bakal dibahas dengan Presiden Jokowi dalam rapat terbatas.

"Ini menyangkut kebutuhan, kemudian ada relativitasnya sekali lagi ini bukan target tapi kebutuhan. Nanti kebutuhannya jadi berapa, nanti kita rapat kabinet terbatas, besok akan dibahas deregulasi dan kelistrikan," jelasnya.

Selain itu, konsumsi listrik di Indonesia masih rendah ketimbang negara-negara tetangga seperti Thailand, Singapura dan Vietnam.

"Konsumsi kita masih sama dengan India, tetapi dibawah Thailand, Vietnam, Malaysia. Apalagi dengan Hong Kong dan China," ujar Direktur Utama PLN Sofyan Basir.

Saat ini, kata dia, konsumsi listrik Indonesia dan India hanya sebesar 0,8 megawatt per hour (MWh) per kapita per tahun. Sedangkan, Vietnam telah mencapai 1,3 MWh per kapita per tahun, Thailand 2,3 MWh per kapita per tahun.

Kemudian, China 3,7 MWh per kapita per tahun, Malaysia 4,4 MWh per kapita per tahun, Hong Kong 5,8 MWh per kapita per tahun, Jepang 7,2 MWh per kapita per tahun. Lalu, Singapura 8,1 MWh per kapita per tahun dan Korea Selatan 10,5 MWh per kapita per tahun.

"Singapura punya cadangan listrik hingga 100 persen. Sedangkan cadangan listrik kita hanya 20 persen. Jadi begitu masalah, ada pemadaman," kata dia.

Jika ingin setara dengan Singapura, lanjut Sofyan, Indonesia harus menambah kapasitas listrik hingga 500.000 megawatt. Sementara pemerintahan saat ini baru menargetkan tambahan listrik 35.000 MW hingga 2019.

Menurut Sofyan, proyek 35.000 megawatt bakal meningkatkan rasio elektrifikasi di Tanah Air menjadi 97,4 persen pada 2019. Saat ini, Indonesia mengalami defisit listrik.

"Seperti di Sumatera kurang 9 ribu MW, Kalimantan kurang 2 ribu MW, Papua, Ambon itu kurang. Jadi defisit Indonesia masih sangat besar. Oleh karena itu kami yakini 35 ribu MW menjadi kebutuhan."

Di luar itu, PLN memiliki rencana membangun pembangkit listrik hingga 70.000 megawatt hingga satu dekade ke depan.

"Itu pemikiran di PLN, kami sudah menghitung. Pemahaman ini semata-mata bukan dari pemerintah. Ini memang rencana PLN dalam 10 tahun ke depan 70 ribu MW," jelas dia.

PLN pun tengah menyiapkan strategi-strategi dalam mencapai ambisi Jokowi. Berikut strategi yang dilakukan PLN seperti dirangkum merdeka.com:

Bentuk direktorat baru

PT Perusahaan Listrik Negara ( PLN) tengah merombak struktur organisasi perusahaan. Hal ini merupakan upaya mendorong pembangunan pembangkit listrik 35.000 Megawatt (MW),

Direktur Keuangan PLN Sarwono menjelaskan PLN membentuk tujuh direktorat baru yaitu direktorat regional. Direktorat tersebut bakal bertanggung jawab terkait pembangunan pembangkit listrik dari Sabang hingga Merauke.

"Sekarang kami memiliki tujuh direktur regional yang bertanggungjawab terhadap pengembangan infrastruktur listrik di berbagai wilayah dari ujung barat hingga ujung timur Indonesia," ujar Sarwono di kantornya, Jakarta, Rabu (20/1).

Sarwono mengatakan perubahan ini merupakan bentuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Apalagi, kata dia, direktorat ini tak membuat rumit birokrasi. Lantaran, tujuh direktorat hanya konsentrasi pada tiap-tiap regional di wilayah masing-masing.

"Dulu sebelum ada direktur regional, misalnya di Papua dia butuh listrik, dia melapor ke PLN setempat, nanti diteruskan ke Direktur Investasi, lalu ke GM, lalu ke Pengadaan. Harus lewat beberapa direktur. Dengan adanya direktur regional, semuanya satu pintu end to end. Jadi kalau di Papua butuh listrik, dari mulai pengajuan, sampai pemasangan, sampai pengaduan pemadaman, semuanya cukup ketemu satu orang. Lebih efisien secara kinerja," kata dia.

Selain itu, PLN juga meminta kontraktor pelaksana wajib mendorong pembangunan pembangkit guna mensukseskan program 35.000 MW. Dari PPA yang sudah disepakati, PLN meminta untuk segera dilakukan pembangunan fisik. Dengan adanya kewajiban dana investasi bisa disalurkan pada pekerjaan fisik tanpa perlunya persetujuan pendanaan.

"Tapi dengan komunikasi dengan kontraktor saya bilang. Dalam tender kan setiap kontraktor harus memiliki dana internal sebesar 30 persen dari nilai kontrak. Nah saya katakan, dana itu saja dipakai untuk melakukan pembangunan sambil jalan. Jadi tidak perlu tunggu financial close baru pekerjaan dilakukan," pungkas dia.

Butuh 5.558 pekerja baru

Perusahaan Listrik Negara ( PLN) membutuhkan tambahan 5.558 pekerja. Ini demi melancarkan proyek pembangkit listrik 35 ribu megawatt.

"Proses tersebut telah berjalan dan akan selesai tahun ini. Selesai lebih awal," kata Direktur Sumber Daya Manusia PLN Muhammad Ali di kantornya, Jakarta, Rabu (19/1).

Proses rekrutmen, kata Ali, berlangsung di sepuluh kota Tanah Air. Sejauh ini, jumlah pelamar menembus 30 ribu orang.

Ali memastikan rekrutmen dilakukan secara transparan. Untuk itu, PLN sampai harus membentuk direktorat baru.

"Hari ini proses, besoknya kami umumkan," katanya. "Nah, kami mempersiapkan pekerja dengan kualifikasi pendidikan diploma 3 sampai strata 1 sesuai masing-masing wilayah."

Di sisi lain, perusahaan setrum tersebut juga melakukan peningkatan kemampuan karyawan.

"Kami harus memberangkatkan tenaga teknikal untuk tahun ini minimal 75 orang untuk magang di dalam maupun luar negeri," katanya.

"Sehingga sampai 2019 akan ada peningkatan skill untuk menyukseskan 35 ribu MW dan 7 ribu MW carry over."

Evaluasi kegagalan FTP I dan II milik SBY

Pemerintahan Jokowi-JK masih terus mengejar pembangunan megaproyek pembangkit listrik 35.000 MW. Pembangunan infrastruktur kelistrikan saat ini memang menjadi salah satu program prioritas pemerintah yang tertuang dalam Program Strategis Nasional (PSN)

Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Tengah, Nasri Sembayang mengatakan, pihaknya telah mempelajari segala kendala pembangunan pembangkit listrik. Salah satunya dari pengalaman pembangunan proyek Fast Track Program (FTP) 1 dan FTP 2 di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Pelaksanaan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan sebelumnya yaitu pada pembangunan proyek Fast Track Program (FTP) 1 dan FTP 2 yang mengalami beberapa kendala yang akan kita jadikan bahan pelajaran untuk melangkah dan mengantisipasi menuju kepada pencapaian yang lebih baik," ujar Nasri di kantornya, Jakarta, Kamis (7/1).

Proyek percepatan pembangkit listrik di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini telah berjalan sejak 2006, namun banyak pembangunan mengalami revisi target

Menurutnya, banyak permasalahan dalam pembangunan FTP 1 dan FTP 2 yang menyebabkan beberapa proyek ketenagalistrikan mengalami keterlambatan antara lain adalah permasalahan pembebasan tanah. Selanjutnya masalah kontraktor yang tidak perform karena masalah keuangan, kehandalan dan kemampuan pengembang dalam membangun pembangkit listrik.

Selanjutnya adalah lamanya proses perizinan yang menyebabkan terganggunya proses konstruksi.

"Untuk mengantisipasi permasalahan-permasalahan tersebut agar tidak terulang kembali dalam program 35.000 MW yang akan kita hadapi ke depan dibutuhkan campur tangan dan sinergi antara instansi-instansi terkait baik aparatur penegak hukum," jelas dia.

Sebagai langkah antisipatif dan preventif agar terhindar dari permasalahan hukum di kemudian hari, maka diperlukan dukungan pemerintah serta masyarakat yang bersinggungan langsung dengan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan.

Loloskan 11 perusahaan pemasok baja

Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), Sofyan Basir mengatakan saat ini PLN telah melakukan seleksi perusahaan-perusahaan yang akan menjadi pemasok baja transmisi dalam proyek 35.000 megawatt (MW). Proses seleksi melalui mekanisme lelang tersebut meloloskan 11 pabrikan baja dengan komitmen harga baja yang sesuai dengan spesifikasi pemerintah.

"Sudah diputuskan lalu prakualifikasi buat perusahaan-perusahaan pabrikan bajanya sudah, sebelas pabrikan. Harga sudah putuskan prakualifikasi dari pabrikan sudah, Krakatau Steel sudah siap," ujar Sofyan di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (22/12).

Sofyan mengatakan, sebelas pabrik baja yang lolos prakualifikasi itu siap memberi harga baja lebih murah dari harga standar. Dengan demikian, transmisi untuk listrik 35.000 megawatt sudah bisa dibangun tahun depan di seluruh wilayah Indonesia.

"Ya kita insha Allah awal tahun depan sudah mulai jalan. Teken-teken kontrak sama pabrikan sama Krakatau Steel untuk transmisi," pungkas dia.

Agar tak bermasalah, PLN tunjuk 1.000 auditor

Pemerintahan Jokowi-JK terus berupaya mewujudkan pembangunan pembangkit listrik 35.000 megawatt (MW). Baru-baru ini, Perusahaan Listrik Negara (PLN) tengah memperkuat upaya pengawasan kerja dengan menyiapkan ribuan auditor.

Direktur Utama PLN, Sofjan Basir mengatakan, auditor ini nantinya akan mengawasi seluruh kerja internal PLN.

"Kami menyiapkan 1.000 auditor untuk mengawasi direktorat sehingga sistemnya dapat berjalan dengan baik," ujar Sofyan dalam Rapat Dengar Pendapat antara Komisi VII DPR dengan PT PLN di DPR, Jakarta, Selasa (24/11) malam.

Sofyan menegaskan, pelibatan 1.000 auditor tersebut guna memenuhi target minimal risiko bagi perusahaan. Selain itu, hal ini juga merupakan upaya untuk memberikan jaminan bagi para investor yang tertarik menanamkan modalnya pada proyek pembangunan listrik 35.000 MW yang melalui Independent Power Producer (IPP).

"Sehingga penyelesaian pada proyek-proyek ini tidak mengulang proyek yang lama," tegasnya.

Perekrutan auditor juga dilakukan agar investor peserta IPP dapat menunjukkan keseriusannya untuk bekerja sama dengan pemerintah. Sofyan ingin para investor mampu memperlihatkan kompetensinya dengan melaksanakan kewajiban sesuai syarat-syarat yang diajukan pihaknya.

Syarat utama yang diajukan pemerintah pada investor IPP adalah menempatkan 10 persen pendanaan di bank-bank nasional.

"Sehingga kami terus ingin memastikan kemampuan likuiditas investor. Kami hanya ingin diperlihatkan sepuluh persen secara tunai atas rekening mereka di bank nasional. Selama ini IPP dari perusahaan asing tidak berpengaruh bagi bank-bank luar negeri. Uangnya tidak mau ditaruh di Indonesia tapi ditaruh di luar. Betapa mereka tidak ada keberpihakan demi kepentingan devisa Indonesia," tutupnya. (mdk/sau)