Follow
Ada OTT di DJP, menkeu percepat pembentukan tim reformasi pajak
Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, memastikan akan mempercepat pembentukan tim reformasi perpajakan. Upaya ini dikebut menyusul operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap pejabat Eselon II di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan pada Senin, 21 November 2016.
"Sebetulnya hari ini berencana melakukan pengumuman tim reformasi perpajakan," ungkap Menteri Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/11)
Menteri Sri Mulyani menyadari, praktik-praktik yang terjadi di sektor perpajakan tidak luput dari minimnya upaya reformasi perpajakan. Tidak hanya dari segi undang-undang, reformasi di seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pajak juga harus segera dibenahi.
-
Gimana cara OJK tekan korupsi? Komitmen antikorupsi OJK tersebut kata Mahendra, diturunkan juga kepada industri jasa keuangan dengan memastikan ketentuan yang diterbitkan OJK mampu menciptakan tata kelola yang efektif di industri jasa keuangan sehingga bisa meminimalkan kemungkinan korupsi.
-
Kenapa OJK dorong penguatan governansi di sektor jasa keuangan? 'Tujuan dari kegiatan ini untuk menyosialisasikan dan mengedukasi pada civitas academica dan stakeholder mengenai upaya peningkatan governansi dan integritas di lingkungan OJK maupun sektor jasa keuangan. Penerapan tata kelola yang baik merupakan salah satu fondasi dalam pelaksanaan sebuah bisnis. Implementasi konsep three lines model dapat mendukung terciptanya tata kelola yang baik serta ekosistem keuangan yang sehat dan berintegritas,' kata Ketua Dewan Audit OJK Sophia Wattimena dalam paparannya pada Kuliah Umum di Politeknik Negeri Batam, Kepulauan Riau, Selasa (29/8).
-
Bagaimana OJK ingin tingkatkan governansi di Sektor Jasa Keuangan? 'Penerapan manajemen risiko di Sektor Jasa Keuangan perlu bertransformasi dari compliance- driven menjadi terintegrasi pada proses bisnis sehingga dapat meningkatkan kinerja, mendorong inovasi, dan mendukung pencapaian tujuan organisasi sehingga tercipta ekosistem keuangan yang bersih dan sehat,' kata Sophia.
-
Bagaimana cara DKPP meningkatkan integritas penyelenggara pemilu di Jawa Tengah? Nana mengapresiasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang berupaya mewujudkan penyelenggara pemilu yang berintegritas melalui rapat koordinasi tersebut.
-
Mengapa OJK diminta aktif membantu nasabah pinjol legal? Komisi XI mendorong OJK memfasilitasi nasabah terkait penyelesaian pinjaman pada aplikasi pinjol yang legal. Termasuk terkait adanya bukti kekerasan yang melibatkan debt collector dari pinjol yang terdaftar dan diawasi oleh OJK,' kata Puteri saat dihubungi, Kamis (21/9).
-
Apa yang DPR ingatkan OJK? 'Menurut kami, rencana pencabutan moratorium ini harus dilakukan secara hati-hati dengan berbagai pertimbangan yang komprehensif.
"Karena yang dibutuhkan selama ini tidak hanya dari sisi UU nya diubah, tapi kami juga melakukan satu perubahan yang sifatnya menyeluruh kepada seluruh direktorat jenderal pajak," ujar dia.
Dia juga memastikan, pembentukan tim reformasi perpajakan ini akan dibantu oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution. "Tim ini nanti akan dibuat bahkan pak Darmin sebagai Menko dan bekas Dirjen Pajak, beliau juga ingin membantu. Nanti saya umumkan kalau sudah selesai formatnya," katanya.
Secara terpisah, Menko Darmin mengatakan siap membantu tim reformasi perpajakan. Namun dia belum bisa menjelaskan panjang lebar terkait langkah ke depannya. Sebab, tim reformasi perpajakan belum diumumkan kepada publik.
"Inti sebenarnya bagaimana menghidupkan kembali reform di perpajakan," singkat dia.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Ganjar menjelaskan strateginya untuk meningkatkan rasio pendapatan pajak.
Baca Selengkapnya
Pajak merupakan suatu kewajiban sebagai bagian dari bangsa dan negara. Pembayaran pajak seharusnya tidak membutuhkan upaya dan kesulitan.
Baca Selengkapnya
Restrukturisasi anggaran itu menjadi pekerjaan rumah besar bagi K/L saat ini yang perlu diselesaikan dalam waktu singkat.
Baca Selengkapnya
Aturan ini untuk memberikan kewenangan Ditjen Pajak memantau keuangan masyarakat yang menghindari pajak.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi meminta agar aplikasi kementerian/lembaga disederhanakan.
Baca Selengkapnya
Untuk memitigasi tantangan tersebut, Kementerian Keuangan berencana untuk melakukan reformasi pada sejumlah aspek.
Baca Selengkapnya
Sri Mulyani mengimbau kepada seluruh jajaran bea dan cukai untuk dapat menghidupkan kembali semangat leadership, ownership dan ketahanan.
Baca Selengkapnya
Ditjen Pajak akan mengimplementasi pembaruan sistem inti administrasi perpajakan atau coretax system.
Baca Selengkapnya
Pemprov DKI Jakarta mengusulkan pengenaan pajak ojol dan online shop.
Baca Selengkapnya
DJP mengaku hanya membentuk komite kepatuhan wajib pajak yang bertujuan untuk mengawasi pengelolaan risiko kepatuhan.
Baca Selengkapnya
Jokowi meyakini hal ini dapat memberikan efek jera untuk para koruptor dan mengembalikan kerugian negara.
Baca Selengkapnya