Akhir Februari 2019, Defisit APBN Capai Rp 54,61 Triliun
Merdeka.com - Kementerian Keuangan mencatat realisasi defisit APBN sampai dengan 28 Februari 2019 mencapai Rp 54,61 triliun atau 0,34 persen terhadap PDB. Dengan nilai defisit keseimbangan primer Rp 20,56 triliun.
Realisasi Defisit APBN 2019 tersebut sedikit lebih tinggi dibandingkan defisit anggaran periode yang sama tahun 2018 yakni Rp 48,31 triliun atau 0,33 persen PDB, dengan nilai defisit keseimbangan primer Rp 13,88 triliun.
"Selanjutnya untuk realisasi pembiayaan anggaran periode sampai dengan 28 Februari2019 sebesar Rp 197,56 triliun, termasuk untuk pembiayaan investasi Rp 2,00 triliun," demikian dikutip APBN Kita edisi Maret, Jakarta, Selasa (19/3).
-
Apa yang dimaksud dengan APBN? APBN adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Ini merupakan rencana keuangan pemerintah yang mencakup semua pemasukan dan pengeluaran negara dalam satu tahun anggaran.
-
Siapa yang bertanggung jawab pada APBN? Fungsi otorisasi, APBN sebagai dasar dalam mengatur pendapatan dan belanja negara di setiap tahun. Di mana pemerintah harus bertanggung jawab atas semua pendapatan dan pengeluaran kepada rakyat, di mana rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.
-
Kenapa Banpres ditimbun? Saat ditemukan, sembako yang dikubur kondisinya sudah membusuk. Ketika digali pun menimbulkan aroma yang cukup menyengat. Sembako yang ditemukan terdapat tulisan bantuan presiden yang dikoordinir Kemensos (Kementerian Sosial).
-
Dimana sumber APBN berasal? Pemasukan dalam APBN berasal dari berbagai sumber, termasuk pajak, penerimaan negara bukan pajak, pendapatan dari perusahaan negara, hibah dan bantuan luar negeri, serta sumber pendapatan lainnya.
-
Apa yang paling signifikan di APBD Kaltim? Tahun ke tahun, sejak 2019 APBD Kaltim terus meningkat signifikan. Mulai di angka Rp 13 triliun pada 2019, kini APBD Kaltim menyentuh angka Rp 25,3 triliun pada tahun anggaran 2023.
-
Bagaimana Kejagung hitung kerugian negara? 'Hari ini temen-temen penyidik sedang berkomunikasi dengan BPKP dan ahli yang lain hari ini. Lagi dilakukan perhitungan, konfrontasi dan diskusi formulasinya seperti apa,' kata Kapuspenkum Kejagung, Ketut Sumedana kepada wartawan, Rabu (3/4).
Defisit tersebut terdiri dari pendapatan sebesar Rp 217,21 triliun atau 10,03 persen dari target APBN 2019. Angka ini tumbuh sebesar 8,21 persen dibandingkan periode yang sama 2018 yang mencapai Rp 200,72 triliun.
Adapun rincian realisasi pendapatan negara meliputi realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp 177,24 triliun atau 9,92 persen dari target APBN 2019. Angka ini tumbuh 9,97persen dibandingkan realisasi periode yang sama APBN tahun lalu sebesar Rp 161,17 triliun.
Realisasi penerimaan perpajakan terdiri atas realisasi penerimaan pajak mencapai Rp160,84 triliun atau 10,20 persen dari target APBN tahun 2019, tumbuh sebesar 4,66 persen.
"Realisasi penerimaan bea dan cukai mencapai Rp 16,39 triliun atau 7,85 persen dari target APBN tahun 2019, tumbuh sebesar 119,05 persen. PNBP membukukan realisasi sebesar Rp 39,91 triliun atau 10,55 persen dari target APBN tahun 2019," tulis Kemenkeu.
Sementara itu, realisasi belanja negara mencapai Rp 271,83 triliun atau 11,04 persen dari pagu APBN 2019, tumbuh sebesar 9,15 persen dibandingkan realisasi APBN pada periode yang sama tahun 2018.
Realisasi tersebut terdiri atas belanja pemerintah pusat mencapai Rp 145,68 triliun atau8,91 persen dari pagu APBN 2019, tumbuh 14,19 persen dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun 2018.."TKDD mencapai Rp 126,14 triliun atau 15,26 persen dari pagu APBN tahun 2019, tumbuh sebesar 3,86 persen dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun 2018."
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pada APBN 2019, defisit sebesar Rp348,7 triliun atau 2,20 persen terhadap PDB.
Baca SelengkapnyaPendapatan negara sampai 12 Desember 2023 tercatat mencapai Rp2.553,2 triliun.
Baca SelengkapnyaAPBN pada Juli mengalami defisit Rp93,4 triliun atau 0,41 persen dari PDB.
Baca SelengkapnyaAPBN pada bulan Oktober mengalami defisit Rp700 miliar atau 0,003 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Baca SelengkapnyaMeski mengalami defisit, kinerja APBN selama Agustus diklaim mengalami perbaikan.
Baca SelengkapnyaRealisasi pendapatan negara pada Mei 2024 tersebut anjlok 7,1 persen secara year on year (yoy).
Baca SelengkapnyaNamun demikian, pendapatan negara mengalami kontraksi sebesar 5, 4 persen secara tahunan (year on year/yoy).
Baca SelengkapnyaKendati begitu, angka ini masih lebih kecil dibandingkan dengan pagu defisit APBN 2024.
Baca SelengkapnyaAngka tersebut sudah melebihi target Undang Undang (UU) APBN untuk tahun 2023 yang hanya Rp2.463,2 triliun.
Baca SelengkapnyaAdapun total penerimaan pajak berasal dari pajak penghasilan (PPh) non migas Rp810,76 triliun atau 76,24 persen dari target.
Baca SelengkapnyaReliasasi belanja negara sebesar Rp184,2 triliun atau 5,5 persen dari pagu tahun 2024 yakni Rp3.325, 1 triliun.
Baca SelengkapnyaDefisit tersebut disebabkan total pengeluaran yang lebih besar dibandingkan dengan total penerimaan.
Baca Selengkapnya