Ambil alih Blok Mahakam dari Total ke Pertamina masih terkendala

merdeka.com Sekitar 8 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Proses transisi alih kelola Blok Mahakam dari Total E&P Indonesie kepada PT Pertamina (Persero) di akhir tahun depan masih terkendala payung hukum terkait Peraturan Tata Kelola Blok Mahakam dari SKK Migas. Apabila permasalahan ini belum terselesaikan, berpotensi mengancam target produksi siap jual (lifting) migas secara nasional.

Direktur Utama Pertamina, Dwi Soetjipto mengatakan, pihaknya diminta untuk dapat menyelesaikan penyumbat proses tersebut dalam satu hingga dua pekan ke depan

"Pak Menko (Luhut Binsar Panjaitan) menekankan agar seluruh pending matters bisa diselesaikan 1-2 minggu ini. Contohnya mengenai payung hukum," ujar Dwi di Gedung BPPT, Jakarta, Selasa (23/8).

Orang lain juga bertanya?

Dwi menuturkan, mulai tahun depan Pertamina sudah harus memasukkan investasi agar tidak terjadi penurunan produksi secara signifikan. Pertamina tidak mempermasalahkan jika Total E&P Indonesie tidak ikut bergabung mengelola blok migas di Kalimantan Timur ini.

"Padahal kita belum alih kelola tapi kita sudah harus investasi. Tentu perlu ada payung hukum dan itu diharapkan segera selesai," imbuh dia.

Selain itu, sambung mantan Bos Semen Indonesia ini, Pertamina juga berharap agar dapat diikutsertakan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (Work Program and Budget/WP&B) untuk Blok Mahakam. Dengan demikian, Pertamina bisa mengetahui apa saja yang perlu diinvestasikan pada 2017.

"Mengenai pengajuan WP&B untuk POD 2017 itu agar bisa segera dimasukkan. Terus ada beberapa dari Total mengenai gimana komitmen Total. Nah diharapkan bisa selesai dalam 1-2 minggu," tandasnya.

Sebagai informasi, hari ini Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan memanggil beberapa petinggi di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) guna membahas isu terkini di sektor energi. Terdapat beberapa topik yang dibahas, di antaranya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Migas, serta terkait Blok Mahakam.

Hadir dalam pertemuan ini Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Amien Sunaryadi, Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM I GN Wiratmaja Puja, Senior Vice President, Vice President Finance HR and Communication Total E&P Indonesie Anindya Novianto, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Dwi Soetjipto dan beberapa perwakilan dari Indonesia Petroleum Association (IPA).

(mdk/idr)