Anggaran Kemendes Dipangkas Rp1,12 Triliun untuk Penanganan Covid-19
Merdeka.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar mengeluhkan pemangkasan anggaran untuk penanganan pandemi covid-19 yang mencapai Rp1,12 triliun dari pagu tahun 2020 yang dipatok Rp3,49 triliun. Setelah pemotongan, anggaran Kemendes PDTT tahun ini hanya tinggal Rp2,37 triliun.
Menurut Abdul, hal ini bermula dari edaran surat Kementerian Keuangan pada Rabu (15/4) Nomor S-302/MK.02/2020 yang ditujukan pada kementeriannya terkait instruksi pemangkasan anggaran penyesuaian belanja kementerian tahun 2020 sebesar Rp512 miliar.
Kemudian, pada Jumat (17/4) Kementerian Keuangan kembali memberikan surat edaran terkait penambahan anggaran penyesuaian belanja kementerian tahun 2020 yang mencapai Rp700 miliar.
-
Mengapa KKP mengajukan anggaran tambahan? Jika disetujui, anggaran KKP pada tahun depan mencapai Rp 7,62 triliun, meningkat dari anggaran sebelumnya sebesar Rp 6,9 triliun.
-
Kapan Jokowi menyampaikan pesan tentang pengelolaan anggaran? Jokowi menyampaikan alasan mengapa semua negara memiliki ketakutan terhadap hal-hal tersebut.'Karena begitu bunga pinjaman naik sedikit saja, beban fiskal itu akan sangat, sangat besar,' jelasnya.
-
Kemendag mengeluarkan apa? Kementerian Perdagangan berupaya untuk terus mendorong kinerja ekspor dengan memberikan kemudahan dan kepastian hukum.
-
Siapa yang ajukan tambahan anggaran Kemensos? Komisi VIII DPR menyetujui usulan tambahan anggaran tahun 2024 yang diajukan Kementerian Sosial.
-
Bagaimana anggaran tambahan KKP akan digunakan? Rinciannya, Rp200 miliar untuk penambahan biaya operasional kapal pengawas selama 60 hari sehingga total hari layar menjadi 100 hari yang dikelola Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan (DJPSDKP).
-
Apa yang diserahkan oleh Kementerian ATR? Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) hadir memberikan kepastian hukum terhadap PLBN. Pada Kamis (03/08/2023), bertempat di Hotel Mercure Samarinda, Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto menyerahkan dua sertifikat untuk PLBN Terpadu yang terletak di Nunukan, Kalimantan Utara.
"Kemudian tentu ini perjuangan yang berat bagi kemendes, kemudian ada surat terbaru harus menambah sekitar Rp700 miliar lagi," keluh Mendes PDTT Abdul saat menggelar rapat kerja virtual bersama komisi V DPR RI, Selasa (21/4).
Menurut Abdul, besarnya pemangkasan anggaran yang mencapai Rp1,12 triliun turut mempengaruhi berbagai program agenda yang telah dicanangkan. Imbasnya ditemukan banyak defisit anggaran di Kemendes PDTT.
"Belanja PHLN atau Pinjaman Atau Hibah Luar Negeri juga tidak mungkin kia lakukan exercise karena itu hibah. Itulah kondisi yang ada," terang dia.
Untuk itu pihaknya berupaya melakukan penyesuaian anggaran dengan mengurangi pos belanja dukungan dan belanja prioritas di setiap unit eselon I Kemendes PDTT. Namun, dirinya berjanji penghematan tersebut dilakukan dengan mempertahankan belanja wajib seperti belanja gaji dan tunjangan untuk pegawai, belanja operasional perkantoran, belanja gaji PPNPN, belanja gaji pendamping kawasan pedesaan di Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Pedesaan.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Staf Khusus Menkeu menjelaskan, adanya pengurangan anggaran Kementerian dan Lembaga lantaran APBN diprioritaskan untuk pandemi covid-19.
Baca SelengkapnyaPernyataan Prabowo tersebut merespon pertanyaan Ganjar Pranowo saat Debat Capres KPU Minggu (9/1) malam.
Baca SelengkapnyaTerdapat tujuh poin yang disampaikan dalam surat edaran efisiensi anggaran dinas tersebut.
Baca SelengkapnyaStaf Khusus Menkeu Yustinus Prastowo menjelaskan, sebagian anggaran Kementerian dan Lembaga diutamakan untuk penanganan pandemi covid-19
Baca SelengkapnyaSri Mulyani mencatat, realisasi pembiayaan SBN mencapai Rp141,6 triliun atau turun 2 persen secara yoy dibandingkan Mei 2023 sebesar Rp144,5 triliun.
Baca SelengkapnyaBerikut rincian penyaluran anggaran kesehatan di 2023.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani memastikan anggaran itu juga disalurkan melalui kementerian/lembaga maupun non kementerian/lembaga
Baca Selengkapnyakegiatan yang saat ini diblokir (catatan halaman IV A DIPA) dan diperkirakan tidak dapat dipenuhi dokumen pendukungnya sampai dengan akhir Semester I TA 2024.
Baca SelengkapnyaAnggaran perlinsos 2024 naik 12,4 persen dibanding tahun 2023. Ini selaras dengan tujuan pemerintah menurunkan angka kemiskinan ekstrem.
Baca SelengkapnyaRestrukturisasi anggaran itu menjadi pekerjaan rumah besar bagi K/L saat ini yang perlu diselesaikan dalam waktu singkat.
Baca SelengkapnyaTambahan anggaran tersebut merupakan dampak kebijakan kenaikan gaji PNS 8 persen di tahun depan.
Baca SelengkapnyaAnggaran Kementan untuk tahun 2025 mengalami pengurangan dibandingkan tahun 2024, meskipun peran Kementan sangat vital.
Baca Selengkapnya