Anggota Gerindra sebut Jokowi gagal wujudkan janji pertumbuhan ekonomi 7 persen

Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyampaikan pandangan terkait Rancangan Undang Undang (RUU) Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) 2019 serta nota keuangan dalam rapat paripurna di DPR, Jakarta, Selasa (28/8). Rapat tersebut dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo.

Anggota Komisi VII DPR RI, Ramson Siagian, mengatakan target pertumbuhan ekonomi pemerintahan Jokowi-JK pada kampanye pemilu 2014 sebesar 7 persen belum dapat diwujudkan hingga tahun kelima pemerintahan. Hal ini terlihat pada target pertumbuhan ekonomi di 2019 yang hanya 5,3 persen.

"Harapan rakyat, agar pertumbuhan ekonomi 7 persen untuk meningkatkan kemakmuran rakyat sampai tahun kelima atau tahun terakhir program pembangunan kabinet kerja atau tahun terakhir Jokowi-JK masih jauh dari janji," ujar Ramson di Ruang Paripurna DPR, Jakarta, Selasa (28/8).

Ramson merinci, selama pemerintahan Jokowi-JK pertumbuhan ekonomi berjalan lambat. Pada 2015, pertumbuhan ekonomi hanya sebesar 4,8 persen. Kemudian pada 2016 hanya sebesar 5,0 persen sedangkan pada 2017 hanya tercapai sebesar 5,1 persen.

"Pada outlook pertumbuhan ekonomi 2018 hanya sebesar 5,2 persen, dan di RAPBN 2019 pertumbuhan ekonomi ditargetkan hanya berada pada angka 5,3 persen," ujar Ramson.

Ramson mengatakan, sebenarnya Indonesia memiliki potensi mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi termasuk target 5,3 persen di 2019 dengan melihat sejumlah Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki Indonesia. Namun, hal ini masih menemui sejumlah ketidakpastian karena kebijakan pengelolaan kurang memadai.

"Fraksi Gerindra sangat mengharapkan pemerintah Jokowi-JK dapat merealisasikan pertumbuhan ekonomi 5,3 persen serta 5,2 persen di 2018. Namun jika melihat kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan mengelola SDA, Gerindra masih tanda tanya apakah 5,3 persen dapat direaliasikan atau tidak," jelasnya.

Sebelumnya, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menjabarkan postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) untuk tahun 2019. Pemerintah masih cukup optimistis meskipun kondisi ekonomi global sedang bergejolak.

Salah satunya mengenai pertumbuhan ekonomi. Pemerintah akan terus mendorong pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,3 persen. Sedangkan pada kuartal II 2018 kemarin, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat 5,27 persen.

Presiden Jokowi menjelaskan, target pertumbuhan tersebut akan diarahkan semakin adil dan merata, dengan mendorong makin cepat pertumbuhan di kawasan timur Indonesia, kawasan perbatasan, dan daerah-daerah lain yang masih tertinggal.

"Pemerintah juga akan memperkuat usaha ultra mikro, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi," jelas dia saat menyampaikan keterangan pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2019 beserta Nota Keuangan di depan Rapat Paripurna DPR RI.

Pemerintah juga akan menekan ketimpangan antardaerah serta memperkecil kesenjangan antarkelompok pendapatan, memperkuat ekonomi desa dan mengurangi kemiskinan secara lebih fokus dan lebih cepat.

Berikut ini rangkuman Postur RAPBN 2019:

Pertumbuhan ekonomi : 5,3 Persen (Tahun lalu 5,4 persen)

Inflasi : 3,5 persen plus/minus 1 persen (Tahun lalu 3,5 persen)

Nilai tukar rupiah : 14.400 per dolar AS (Tahun lalu 13.500 per dolar AS)

Suku Bunga SPN 3 Bulan : Rata-Rata 5,3 persen (Tahun lalu 5,3 persen)

Harga Minyak Mentah Indonesia: USD 70 per barel (Tahun lalu USD 48 per barel)

Lifting minyak bumi : 750 ribu barel per hari (Tahun lalu 800 ribu ribu barel per hari)

Lifting gas bumi : 1.250 ribu mmcfd (Tahun lalu 1.200 ribu mmcfd)

Belanja negara : Rp 2.439,7 triliun (Tahun lalu Rp 2.204 triliun)

Pendapatan Negara dan Hibah : Rp 2.142,5 triliun (Tahun Lalu Rp 1.878 triliun)

Penerimaan perpajakan : Rp 1.781 triliun (Tahun lalu Rp 1.609 triliun)

Defisit APBN : 1,84 persen. (Tahun Lalu 2,19 persen).