Angka Kemiskinan Maret Naik, Pemerintah Gencarkan Program Bansos
Merdeka.com - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin sampai Maret 2020 sebesar 26,42 juta. Angka tersebut naik 1,63 juta dibandingkan pada September 2019 dan meningkat 1,28 juta orang dari Maret tahun 2019.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, kenaikan angka kemiskinan pada Maret 2020 sesuai dengan prediksi. Itu terjadi karena kontraksi perekonomian memberikan tekanan cukup dalam terutama masyarakat kelas bawah maupun usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
"Kalau kemarin kan prediksi ekonomi kontraksi dan kenaikan (kemiskinan) karena adanya PSBB, ini memang yang terkena ke UMKM dan kelompok (masyarakat) paling bawah," kata Sri Mulyani di gedung DPR, Jakarta, seperti ditulis Kamis (16/7).
-
Apa yang disampaikan Sri Mulyani tentang anggaran perlinsos Kemensos? 'Apabila dilihat pada chart tersebut, realisasi anggaran perlinsos dan bansos dari Kemensos 6 tahun terakhir, 2019—2024 periode yang sama Januari—Februari, tidak terdapat perbedaan pola realisasi belanja perlinsos kecuali pada tahun 2023,' ucap Sri Mulyani di Mahkamah Konstitusi RI, Jumat (5/4).
-
Bagaimana cara Pemprov Kaltim tekan angka kemiskinan? 'Angka kemiskinan itu masih memungkinkan untuk ditekan melihat laju pertumbuhan ekonomi Kaltim yang cukup positif sebesar 6,34 persen. Atau di atas pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,05 persen,' jelas Yusliando.
-
Dimana angka kemiskinan Kaltim berada? Provinsi Kaltim masuk dalam 18 Provinsi yang angka kemiskinannya berada di bawah nasional dan menempati posisi kedelapan dengan tingkat kemiskinan terendah.
-
Bagaimana Kaltim turunkan angka kemiskinan? Salah satunya, adalah pembangunan Rumah Layak Huni (RLH) bagi keluarga pra sejahtera. Sebab, kelayakan hunian menjadi salah satu indikator kemiskinan.
-
Apa yang diungkapkan Sri Mulyani tentang bukber Kabinet Jokowi? Sangat terbatas, tidak semua menteri hadir termasuk dari PDIP, PKB dan NasDem.
-
Kenapa Kaltim ingin turunkan angka kemiskinan? Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) terus berkomitmen untuk menekan angka kemiskinan di Bumi Etam.
Bendahara Negara ini melanjutkan, untuk menekan angka kemiskinan sejumlah program bantuan sosial (bansos) yang sudah ada akan didorong realisasinya sehingga bisa membantu meringankan masyarakat yang terdampak secara ekonomi akibat pandemi covid-19.
"Kita fokuskan bansos-bansos kita yang sekarang sudah ditambah dan diperpanjang. Jadi sekarang untuk PKH tambahkan beras, tambah (insentif) UMKM, bansos produktif. Yang belum bankable diidentifikasi supaya memiliki daya tahan bagi yang levelnya betul-betul di bawah," jelas dia.
Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi penyaluran anggaran perlindungan sosial baru menyentuh angka 35,6 persen atau setara dengan Rp72,5 triliun. Adapun realisasi tersebut didapatkan hingga per 31 Juni 2020.
Pandemi Corona Dorong Kemiskinan
Kepala BPS, Suhariyanto mengatakan ada sejumlah faktor yang menyebabkan terjadinya peningkatan jumlah penduduk miskin. Salah satunya akibat penyebaran virus corona asal Wuhan di China.
"Pandemi Covid-19 berdampak pada perubahan perilaku serta aktivitas ekonomi penduduk sehingga akan mendorong terjadinya peningkatan angka kemiskinan," tutur Suhariyanto di Kantor BPS, Jakarta Pusat, Rabu (15/7).
Akibat penyebaran virus corona, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia juga mengalami penurunan. Pada Maret 2020 terjadi penurunan kunjungan wisman sebesar 64,11 persen dibandingkan pada Maret 2019.
Meski pemerintah Indonesia secara resmi baru mengumumkan kasus Covid-19 pada awal bulan Maret 2020, namun industri pariwisata sudah mulai terguncang sejak bulan Februari. "Sektor pariwisata dan pendukungnya sudah mulai terdampak sejak bulan Februari 2020," imbuhnya.
Suhariyanto mengatakan, jumlah penduduk hampir miskin yang bekerja di sektor informal jumlahnya mencapai 12,15 juta orang. Kelompok ini merupakan penduduk yang rentan terhadap kemiskinan dan paling terdampak akibat pandemi Covid-19.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sri Mulyani mengakui ada kelas menengah yang jatuh dalam jurang kemiskinan
Baca SelengkapnyaNamun, Imam menambahkan, tingkat kemiskinan perkotaan pada Maret 2024 masih lebih tinggi 0,53 persen poin jika dibandingkan kondisi September 2019.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani menjelaskan, anggaran itu rencananya digunakan untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan antardaerah.
Baca SelengkapnyaBPS Jakarta mencatat angka penduduk miskin di Jakarta pada Maret 2024
Baca SelengkapnyaLonjakan inflasi yang dirasakan oleh sejumlah negara mengakibatkan turunnya daya beli masyarakat, termasuk di Indonesia.
Baca SelengkapnyaUsulan ini mengamini pernyataan Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.
Baca SelengkapnyaBPS mencatat ekonomi Jakarta naik dan angka kemiskinan di DKI Jakarta turun di era Pj Gubernur DKI Heru Budi.
Baca SelengkapnyaPenurunan kemiskinan juga terjadi di seluruh wilayah Indonesia, dengan penurunan tertinggi terjadi di Bali dan Nusa Tenggara.
Baca SelengkapnyaDia menilai, saat ini, inflasi pangan masih terlampau tinggi yang berpotensi untuk menurunkan daya beli masyarakat kelas menengah.
Baca SelengkapnyaInflasi naik di bulan Febuari terutama harga beberapa komoditas.
Baca SelengkapnyaMensos Risma ditanya Komisi VIII DPR cara menangani fenomena masyarakat kelas menengah yang rentan mengalami turun kelas
Baca SelengkapnyaSebenarnya anggaran perlindungan sosial juga dialokasikan untuk subsidi dan kompensasi yang dinikmati hampir seluruh masyarakat Indonesia.
Baca Selengkapnya