Follow
Apindo nilai penaikan target cukai tahun depan dipaksakan
Merdeka.com - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai pemerintah memaksakan penaikkan target penerimaan cukai rokok sebesar 23 persen menjadi Rp 146,4 triliun, tahun depan. Sebab, target tersebut diyakini tak akan tercapai.
"Dari awal kami sudah prediksi itu tidak akan tercapai. Pemerintah sudah tahu tidak akan tercapai, tapi tetap memaksakan. Itu yang kami sesalkan," ujar Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani di DPR-RI, Jakarta, Rabu (7/10).
Menurutnya, produksi rokok nasional sudah merosot menjadi sebesar 659 miliar batang rokok. Diperkirakan itu bakal tambah anjlok hingga mencapai 340 miliar batang seiring menyeruaknya isu penaikan target cukai.
-
Bagaimana cukai rokok mempengaruhi industri? 'Ini kelihatannya sudah mulai jenuh. Ini kelihatan bahwa mungkin cukai ini akan menjadi pengendali dari industri hasil tembakau,' ujar Benny, Jakarta, Rabu (29/5).
-
Mengapa penerimaan cukai rokok turun? Adapun penurunan penerimaan negara ini disebabkan oleh penurunan produksi sigaret kretek mesin (SKM) dan sigaret putih mesin (SPM) atau rokok putih, membuat pemesanan pita cukai lebih rendah.
-
Dimana cukai rokok menjadi pengendali industri? 'Ini kelihatannya sudah mulai jenuh. Ini kelihatan bahwa mungkin cukai ini akan menjadi pengendali dari industri hasil tembakau,' ujar Benny, Jakarta, Rabu (29/5).
-
Apa penyebab turunnya cukai rokok? Adapun penurunan penerimaan negara ini disebabkan oleh penurunan produksi sigaret kretek mesin (SKM) dan sigaret putih mesin (SPM) atau rokok putih, membuat pemesanan pita cukai lebih rendah.
-
Mengapa sulit berhenti merokok? 'Kenapa menjadi susah untuk berhenti merokok? Karena seseorang yang sudah berhenti merokok itu, awalnya dia merasa nyaman, rileks dengan merokok, itu mulai ada perasaan tidak nyaman di tubuhnya ketika tidak merokok, seperti ada ketegangan, emosinya jadi sensitif dan mudah marah,' kata Dona beberapa waktu lalu dilansir dari Antara.
-
Mengapa cukai minuman berpemanis diterapkan? Penerapan Cukai Minuman Berpemanis dalam Kemasan (MBDK) pada 2024 ini perlu disambut baik karena manfaat kesehatan yang mungkin diberikannya.
"Yang kami khawatirkan itu sektor riil bisa hancur. Industri tembakau kita ini ada beban tambahan. Tambahan ini langsung memukul industri rokok. Pada kenyataannya, kebijakan ini bisa menurunkan produksi," jelas dia.
Seharusnya, kata Hariyadi, target cukai cukup dinaikkan sebesar tujuh persen. Ini didasarkan pada kemampuan keuangan industri rokok nasional.
"Intinya, kenaikan yang wajar itu tujuh persen. Kalau kita ambil angka yang sebelumnya Rp 126,1 triliun, harusnya target cukai itu Rp 111 triliun. Jangan mau terlalu banyak, tapi tidak hitung kemampuan industri kita sendiri."
(mdk/yud)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Mengingat pengenaan cukai minuman berpemanis tersebut harus memperhatikan kondisi perekonomian saat ini.
Baca Selengkapnya
Pemerintah menaikkan target penerimaan cukai di 2024.
Baca Selengkapnya
PKB paham pemerintah butuh penguatan APBN, namun situasi ekonomi sekarang belum tepat.
Baca Selengkapnya
Pemerintah menargetkan kenaikan penerimaan cukai sebesar 5,9 persen menjadi Rp244,198 triliun.
Baca Selengkapnya
Kenaikan tarif PPN tersebut diproyeksikan berdampak negatif terhadap ekonomi baik pertumbuhan ekonomi, inflasi, upah riil buruh.
Baca Selengkapnya
Pemerintah bisa menunda kenaikan ppn 12 persen seperti penundaan pajak karbon, yang seharusnya efektif dimulai 1 April 2022.
Baca Selengkapnya
Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Askolani mengatakan, cukai plastik dan cukai minuman berpemanis baru akan diberlakukan di 2024 mendatang.
Baca Selengkapnya
Para pengusaha cemas jika pengenaan cukai minuman berpemanis bakal merubah komposisi dari produk yang ada.
Baca Selengkapnya
Hal itu dampak dari rencana Kementerian Keuangan yang akan menerapkan cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK).
Baca Selengkapnya
Dasco juga mengonfirmasikan jika setoran pajak tahun 2025 telah menghitung kenaikan PPN sebesar 12 persen.
Baca Selengkapnya
Namun dia mengatakan penerapan PPN 12 persen masih sekadar rencana yang perlu dibahas lebih lanjut.
Baca Selengkapnya
Sri Mulyani khawatir jika target rasio pajak 23 persen itu justru menimbulkan kesalahpahaman.
Baca Selengkapnya