Badan pengelola tabungan perumahan rakyat berdiri akhir Maret 2018

Merdeka.com - Pemerintah terus berupaya meningkatkan ketersediaan rumah laik huni dan terjangkau di Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah memberlakukan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dan pembentukan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).

Pembentukan BP Tapera ini merupakan pengalihan dari Bapertarum, lembaga yang selama ini memberikan fasilitas pinjaman uang muka perumahan pada pegawai negeri sipil (PNS).

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, mengatakan BP Tapera sudah akan terbentuk pada akhir Maret 2018, sesuai dengan yang diamanatkan Undang-Undang (UU) Tapera.

"Tanggal 23 Maret itu Bapertarum sudah, tujuannya pada hasil rapat yang kedua bulan yang lalu, Bu Menkeu sudah sampaikan yang penting kita harus bentuk kredibilitas Tapera dulu, tidak langsung berlaku untuk semua," ungkapnya di Kementerian PUPR, Jakarta, Senin (19/2).

Meskipun BP Tapera ditargetkan sudah akan rampung pembentukannya tahun ini, namun, untuk penarikan iuran sekitar 3 persen belum akan dilakukan. Hal ini berangkat dari pertimbangan bahwa pekerja sekarang sudah punya beban yang harus dibayar seperti Tunjangan Hari Tua dan lainnya.

"Kalau itu dibebankan sekarang kan orang belum tahu apa BP Tapera, sehingga kita akan membentuk kredibilitas dulu, Bapertarum dan Asabri dilebur dulu menjadi BP Tapera," tuturnya.

Oleh karena itu, lanjut Menteri Basuki, penarikan iuran Tapera bisa dilakukan satu sampai dua tahun usai badan pengelola ini terbentuk. Untuk saat ini, pemerintah harus memperlihatkan kredibilitas BP Tapera.

"Kredibelitas baru kita ajak pekerja dan umum, baru bisa mengikuti Tapera. Tapi yang sekarang ini mungkin sampai Maret nanti karena Bapertarum sudah harus dilebur, itu kita ikutkan Bapertarum dan Asabri dulu," tandasnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menambahkan pembentukan BP Tapera tersebut sedang menunggu Keputusan Presiden (Keppres). "Pertama adalah penetapan panitia seleksi untuk pembentukan BP Tapera yang dibutuhkan Keppres dan ini sedang diselesaikan. Sehingga kita bisa melakukan proses seleksi dalam pembentukan BP Tapera," ujarnya.

Mantan direktur pelaksana Bank Dunia tersebut menambahkan, sejumlah mekanisme organisasi BP Tapera masih terus dimatangkan, termasuk usulan suntikan dana sebesar Rp 2,5 triliun untuk modal awal.

"Rp 2,5 triliun kan sudah ada di UU APBN itu sudah di garis bawahi. Tapi pada saat yang sama kita mendapatkan yang di Bapertarum. Nanti untuk pelaksanaan PMN yang ada dalam UU APBN tergantung BP Tapera yang sudah terbentuk, baru nanti pencairan modal awal yang ada dianggaran APBN kita laksanakan," jelasnya.