Bantu UMKM, Penyaluran Bansos Sembako Disarankan Jadi Bantuan Tunai

Merdeka.com - Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Andre Rosiade menyarankan agar pemerintah mengubah model penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat, dari bantuan berbentuk sembako menjadi bantuan tunai. Sebab, menurutnya bantuan tunai dapat mendorong pergerakan ekonomi rakyat.

Belajar dari krisis 1998 dan 2008 yang pernah dilalui oleh Indonesia, bahwa sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan aktivitas konsumsi masyarakat menjadi penyelamat ekonomi di tengah krisis. Oleh karena itu, kebijakan yang mendukung daya beli masyarakat harus dilakukan, salah satunya dengan mengubah bantuan dalam bentuk sembako menjadi bantuan tunai.

"Dahulu saat krisis 1998, kita selamat karena sektor UMKM dan konsumsi domestik yang tinggi. Hal ini bisa juga kita lakukan untuk menangani krisis akibat pandemi Covid-19. Adapun caranya dengan memberikan bantuan tunai kepada masyarakat yang membutuhkan," kata Andre di Jakarta, Selasa (19/5).

Dengan memberikan bantuan tunai, menurut Andre, akan tercipta multiplier effect. Karena bantuan tersebut akan dibelikan barang-barang konsumsi, seperti sembako di pasar, warung tetangga, atau UMKM.

"Bila Pemerintah memberikan bantuan dalam bentuk sembako, ekonomi hanya berputar di Bulog, pengusaha besar, atau pabrik-pabrik. Efek multiplier-nya tidak terlalu dirasakan oleh masyarakat kita. Akan tetapi, bila diberikan tunai kepada rakyat, UMKM kita bisa hidup,” terang politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut.

Sejauh ini, dia berujar bahwa ada beragam bansos yang telah disiapkan pemerintah dalam menghadapi pandemi, di antaranya program sembako (bantuan pangan nontunai) yang memakan anggaran Rp43,6 triliun dengan target sasaran 20 juta KPM dan indeks bantuan sebesar Rp200 ribu.

“Dana sebesar Rp43,6 triliun itu sangat besar bila diberikan langsung kepada masyarakat. Saya yakin UMKM kita bisa lebih tumbuh bila dana tersebut dicairkan tunai," tutupnya.

UMKM Terdampak Corona

Sebelumnya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengakui bahwa dampak virus corona atau Covid-19 ke Indonesia sangat memukul sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Padahal sektor UMKM, pada saat terjadi krisis 1997-1998 lalu, menjadi yang terkuat bahkan tidak terdampak.

"Sekarang UMKM terpukul paling depan karena ketiadaan kegiatan di luar rumah oleh semua masyarakat," kata dia dalam video conference di Jakarta, Rabu (1/4).

Menurut Menteri Sri Mulyani, berdampak besarnya sektor UMKM karena pemerintah menerapkan kebijakan social distancing atau menjaga jarak dengan memberlakukan seluruh aktivitas kegiatan menjadi di rumah. Langkah itu dilakukan agar penyebaran virus corona tidak begitu luas.

Dengan demikian, adanya kebijakan tersebut membuat ruang gerak atau aktivitas pelaku usaha UMKM mengalami tekanan mendalam. Sehingga mau tidak mau dampak ekonomi harus ditelan oleh para UMKM.

"Sektor UMKM yang biasanya safety net sekarang pukulan besar karena pembatasan ekonomi dan sosial yang pengaruhi kemampuan UMKM yang biasanya secara resilient bisa hadapi kondisi 97-98," jelas dia.