Bappenas Pastikan Lokasi Ibu Kota Baru Tak Ganggu Hutan Lindung dan Masyarakat Adat
Merdeka.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Brodjonegoro, memastikan pemindahan Ibu Kota Indonesia keluar Jawa tidak akan mengganggu area hutan lindung. Sebab, lahan yang akan digunakan sebagai ibu kota baru ini sudah bebas dari segalanya atau clean and clear.
"(Ibu kota baru) tidak akan mengurangi luas hutan lindung," ujarnya dalam acara Forum Merdeka Barat di Kementerian Bappenas, Jakarta, Rabu (10/8).
Lokasi ibu kota baru ini sendiri nantinya akan dibangun di area lahan Bukit Soeharto. Lokasi tersebut dinilai tepat, sebab selain tidak ada banyak pemukiman dan sudah tidak seperti hutan lagi di kawasan tersebut. "Presiden bilang harus revitalisasi hutannya," imbuhnya.
-
Bagaimana Palangka Raya dipersiapkan jadi ibu kota? Pemerintahan Soekarno pun jor-joran membangun sejumlah fasilitas di tengah kondisi negara yang baru saja merdeka. Beberapa bangunan yang didirikan di antaranya pusat kota seluas 10 x 10 kilometer persegi, gedung perkantoran, perumahan pegawai, sekolah, poliklinik, rumah sakit, pasar, hotel, dan pembangkit listrik.
-
Kenapa Banten Girang diduga sebagai ibu kota? Dilansir dari Indonesia.go.id, dari temuan sumber-sumber Portugis, Banten Girang sebenarnya merupakan ibu kota kerajaan tua.
-
Bagaimana cara mencegah kerusakan lingkungan di Indonesia? Meskipun tidak mungkin mengatasi keenam masalah utama lingkungan tersebut, setidaknya harus dicari solusi untuk mencegah bertambah buruknya kondisi bumi.
-
Kenapa Gedung Pakuan dipindahkan ke Bandung? Diketahui alasan utama pemindahan rumah dinas ke Kota Bandung karena saat itu wilayah Cianjur dilanda bencana berupa letusan Gunung Gede Pangrango.
-
Dimana rumah dinas bupati itu berada? Di kawasan perbukitan yang masuk wilayah Kabupaten Minahasa Utara, tepatnya di kaki Gunung Kabat, terdapat sebuah rumah mewah bergaya Eropa.
-
Apa yang digaungkan oleh pemerintah Kota Pasuruan untuk membuat kota lebih bersih? Salah satu upaya pemerintah kota Pasuruan dalam mengatasi permasalahan lingkungan adalah dengan meningkatkan keterlibatan peran serta masyarakat dalam program Pasuruan Resik yang selalu digaungkan demi terwujudnya Pasuruan Kota Madinah.
Di samping itu, Menteri Bambang mengatakan adanya ibu kota baru tidak akan mengganggu masyarakat adat setempat. "Tidak akan ganggu adat. Kita kembangkan lahan kosong jadi tidak mengganggu yang sudah ada masyarakatnya," pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, mengaku tidak masalah apabila daerah Kalimantan menjadi salah satu pusat ibu kota. Asalkan, lahan yang digunakan nantinya harus tetap berdasarkan instrumen yang dituangkan di dalam regulasi perhutanan.
"Kalau KLHK sih yang penting kebutuhan terhadap lahan bagi ibu kota baru itu berdasarkan instrumen-instrumen yang ada di dalam regulasi kehutanan itu dimungkinkan," katanya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dalam pembangunan IKN, Basuki menerapkan prinsip-prinsip ketat terkait kualitas, estetika, dan keberlanjutan.
Baca SelengkapnyaLuhut memastikan tidak ada masalah dalam pembangunan IKN.
Baca SelengkapnyaMenteri ATR juga tidak menampik bahwa masih ada sejumlah permasalahan soal lahan yang ada di IKN.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi memimpin rapat paripurna perdana bersama para menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Garuda, IKN, Kalimantan Timur, Senin (12/8) kemarin.
Baca SelengkapnyaPenjelasan Badan Otorita terkait surat perintah pembongkaran bangunan di kawasan IKN.
Baca SelengkapnyaMenteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno dipastikan tetap berkomitmen mendukung kelanjutan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN)
Baca SelengkapnyaEks Danjen Kopassus ini juga menyinggung perihal investor di IKN. Prabowo pun mengaku adalah salah satu investor di IKN.
Baca SelengkapnyaAHY menegaskan pemerintah juga punya tujuan besar pembangunan yang juga harus dikawal dan dijaga bersama-sama.
Baca SelengkapnyaNusron menjelaskan, dari luas 2.806 hektare itu, ada sebagian lahan yang ditempati oleh penduduk.
Baca SelengkapnyaPerlu ada pemerataan penduduk agar tidak jawa sentris dengan cara pindah ibu kota.
Baca SelengkapnyaSaat ini yang tersisa di wilayah IKN itu adalah hutan-hutan sekunder yang berasal dari area bekas terbakar.
Baca SelengkapnyaMenurut Jokowi, untuk pindah ke IKN diperlukan kesiapan seperti rumah sakit, pendidikan, hingga logistik.
Baca Selengkapnya