Bappenas Ungkap Alasan Kepemilikan Rekening Bank Masyarakat Daerah Rendah
Merdeka.com - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas menyatakan inklusi keuangan masyarakat khususnya di sektor perbankan masih perlu ditingkatkan. Sebab masih banyak masyarakat, khususnya di daerah, yang ternyata belum memiliki rekening bank.
Direktur Jasa Keuangan dan BUMN Kementerian PPN/Bappenas, Muhammad Cholifihani, mengatakan pihaknya telah melakukan kajian ke sejumlah daerah. Rata-rata alasan masyarakat tidak memiliki rekening bank lantaran kondisi keuangan yang pas-pasan sehingga tidak ada dana lebih untuk ditabung.
"Untuk inklusi keuangan perbankan, kenapa banyak masyarakat yang tidak punya rekening? Alasannya cuma satu, tidak punya duit buat nabung," ujar dia dia dalam Seminar Hasil Kajian Pendalaman Keuangan di Indonesia, Senin (28/1).
-
Bagaimana cara Pemda mengatasi masalah keuangan dalam rekrutmen PPPK? Karena hal itu, Pemda bersangkutan tetap menggunakan PPPK paruh waktu dan tidak menggunakan PPPK penuh waktu karena terkait keuangan gaji dan lainnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
-
Siapa saja yang termasuk Bank Pemerintah di Indonesia? Daftar bank BUMN di Indonesia antara lain adalah BRI, BNI, Bank Mandiri, dan BTN.
-
Siapa yang mengalami kesulitan keuangan? Meskipun kabar suami Zaskia Gotik yang sedang mengalami kesulitan keuangan, rumah tangga mereka dengan Sirajuddin semakin harmonis.
-
Bagaimana cara Bank Pemerintah mengelola keuangan negara? Bank pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Mereka memproses transaksi keuangan pemerintah, mengelola anggaran, dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat.
-
Mengapa orang menggunakan BPKB untuk pinjaman dana? Kebutuhan mendesak di tengah kondisi finansial yang sulit, membuat orang-orang mencari solusi pinjaman dana guna memenuhi kebutuhannya. Salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah pinjaman dana dengan menggadaikan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor).
-
OJK sebut kondisi apa di sektor jasa keuangan? Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 25 Oktober 2023 menilai sektor jasa keuangan nasional terjaga stabil didukung permodalan yang kuat, kondisi likuiditas yang memadai, dan profil risiko yang terjaga sehingga meningkatkan optimisme bahwa sektor jasa keuangan mampu memitigasi risiko meningkatnya ketidakpastian global baik dari higher for longer suku bunga global maupun peningkatan tensi geopolitik.
Menurut dia, selama ini memang pemerintah telah membuka jalan bagi masyarakat agar memiliki rekening di bank. Salah satunya dengan menyalurkan bantuan sosial melalui perbankan. Namun, dana bantuan sosial yang diberikan pun habis untuk kebutuhan sehari-hari.
"Andaikan ada duit buat nabung juga, seperti ada bantuan bansos (bantuan sosial) diambil lagi buat konsumsi," kata dia.
Oleh sebab itu, ke depan Bappenas akan mendorong lembaga keuangan untuk lebih banyak menyalurkan kreditnya ke masyarakat kecil. Dengan demikian, masyarakat golongan ini memiliki modal untuk usaha. Harapannya, modal ini akan menghasilkan pendapatan yang lebih besar untuk ditabung.
"Akhirnya yang kita dorong itu kredit atau pinjaman yang mengembangkan usaha mikro di bawah selain dengan fintech. Karena kalau peraturan Bank Indonesia kredit itu 20 persen untuk UMKM. Kalau kita berikan kredit, maka usahanya bisa menggeliat dan akhirnya mereka punya uang. Kalau punya uang, bisa nabung," tandas dia.
Reporter: Septian DenySumber: Liputan6.com
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rosan juga menyoroti terkait inklusi keuangan di Indonesia yang telah mengalami perkembangan yang pesat.
Baca SelengkapnyaPada tahun 2023, tingkat inklusi keuangan di Indonesia tercatat sebesar 88,7 persen, atau lebih tinggi dari tahun 2022 yang sebesar 85,1 persen.
Baca SelengkapnyaAirlangga menuturkan jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) yang terdaftar melalui Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan angka yang terlalu rendah.
Baca SelengkapnyaTransaksi secara non tunai hanya dengan scan barcode QRIS pun merupakan kondisi yang lumrah.
Baca SelengkapnyaTekanan yang dihadapi masyarakat kelas menengah juga tercermin dari indikator penduduk berdasarkan golongan pendapatan.
Baca SelengkapnyaBerdasarkan data BPS mencatat di 2022 baru 60,66 persen rumah tangga di Indonesia yang menempati rumah yang layak.
Baca SelengkapnyaMinimnya realisasi belanja ini berdampak pada peredaran uang di kabupaten/kota dan menunjukkan daya beli masyarakat yang rendah.
Baca SelengkapnyaLPS melihat tren penurunan pada tabungan di atas Rp5 miliar. Setelah sebelumnya mencatatkan pertumbuhan 7,69 persen, kini terus turun.
Baca SelengkapnyaAnies Baswedan menilai KPR tidak menjangkau semua lapisan masyarakat, terutama yang bekerja di sektor informal.
Baca SelengkapnyaCalon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung mengakui rumah DP Rp0 program Anies Baswedan tidak mudah untuk dijalankan.
Baca SelengkapnyaJumlah petani di Indonesia juga terus mengalami penurunan dalam 10 tahun terakhir.
Baca SelengkapnyaTerbatasnya pendapatan tersebut dipengaruhi masih rendahnya kekuatan pajak daerah (local taxing power) di sebagian besar daerah.
Baca Selengkapnya