Begini Cara Mentan Syahrul agar Lebih 'Mesra' dengan Kementerian Perdagangan

Merdeka.com - Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan selama ini dikenal kurang kompak. Terutama terkait soal data.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo menyebutkan akan menjalin kedekatan yang lebih intim dengan kemendag.

"Seperti itulah. Kita akan adakan pertemuan reguler tentu saja," kata dia, saat ditemui usai rapat di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (7/11).

Selain itu, dia melanjutkan segala hal harus terkoordinasi di bawah kementerian koordinator bidang perekonomian. Ini kemudian akan membuat harmonisasi antar kementerian kian terjalin.

"Bukan dari situ saja semua aspek harus bisa terkoordinasi di bawah Kemenko," ujarnya.

Koordinasi ke depan tidak hanya bisa dilakukan melalui pertemuan atau rapat. Namun bisa lewat aplikasi chatting. "Tidak harus dengan pertemuan seperti ini, kita kan sudah biasa dengan WA-an dan semacam itu," katanya.

Terakhir, dia menyebutkan akan menjalin hubungan kedekatan antar sekretaris jenderal supaya kebijakan yang dihasilkan tidak akan merugikan kepentingan masyarakat.

"Ada kesepakatan antara menteri untuk dekatkan masing-masing sekjen, sehingga secara teknis melibatkan kebijakan yang menyentuh aspek paling dasar untuk kepentingan rakyat, tidak ada kontradiktif yang harus terjadi. Ada upaya dan langkah mengintegrasikan seluruh langkah kita ke lapangan, sehingga masyarakat tak bingung dengan langkah kita," tutupnya.

Seragamkan Data Pangan

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo bertemu dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN) Sofyan Djalil untuk mencocokkan data lahan baku sawah yang dimiliki tiap lembaga terkait. Langkah ini dinilai sebagai awal untuk menyatukan seluruh data pertanian agar tidak terdapat perbedaan konsepsi.

"Kita menyamakan persepsi dan data tentang data lahan baku sawah, ya beberapa waktu yang lalu ada perbedaan data yang telah dipublish dengan perspektif kementerian pertanian," ujar Sofyan di kantor Kementerian ATR/BPN, Kamis (31/10).

Sebelumnya, Kementerian ATR/BPN mempublikasi data lahan baku sawah seluas 7,1 juta hektare pada tahun 2018. Namun, saat Kementan melakukan verifikasi ulang, hasilnya berbeda.

"Sekarang, kita sudah verifikasi data lahan di 20 provinsi penghasil beras utama. Dan sudah ada data yang disepakati bersama oleh BPS (Badan Pusat Statistik), BIG (Badan Informasi Geospasial), Kementan dan ATR/BPN," ujar Sofyan.

Untuk hasil spesifiknya, Sofyan tidak bisa menyebutkannya sekarang karena perhitungannya memakan waktu. Namun dirinya berharap, bulan depan, data koreksi dari publikasi tahun lalu bisa segera keluar.

"Mudah-mudahan, 1 Desember data yang baru dan sudah dikoreksi bisa keluar," ujarnya.

Sementara itu, Mentan Syahrul mengatakan, mereka juga membicarakan tentang definisi sawah antar kementerian, agar tidak terjadi perbedaan persepsi. "Sebenarnya, definisi sawah (Kementan dan ATR/BPN) sama," ujar Syahrul.

Setelah mencocokan data lahan pertanian dengan Kementerian ATR/BPN, dia direncanakan akan mendatangi kantor Kementerian Perdagangan pada Jumat (1/11).

"Kalau saya ditanya, hari ini saya akan ketemu Menteri Koperasi, besok akan ketemu Menteri Perdagangan, kemarin dengan BPS, kita harus menyatu, urusannya sama kok, untuk negara, untuk rakyat," ungkapnya.