Berkat e-Planning, Kemenhub Perkecil Persentase Blokir Pagu Anggaran 2019
Merdeka.com - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan, Kementerian Perhubungan berhasil memperkecil persentase blokir pagu alokasi anggaran oleh Kementerian Keuangan pada 2019 hingga Rp 903 miliar.
"Kami sampaikan, ada sekitar Rp 900 miliar dari pagu anggaran Kementerian Perhubungan masih diblokir," ungkap dia dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Senin (18/3).
Secara perhitungan, jumlah anggaran Kementerian Perhubungan yang diblokir pada tahun ini sebesar 2,17 persen dari total pagu anggaran 2019 yang sekitar Rp 41,554 triliun.
-
Siapa yang menjabat sebagai Menteri Perhubungan? Karier Frans tidak berhenti sampai situ, ia juga dipercaya untuk menjabat sebagai Menteri Perhubungan pada tahun 1960-1973.
-
Apa yang dilakukan oleh Pejabat Kemenhub? 'Kami menerima laporan kasus dugaan penistaan agama terlapornya saudara AK di laporan polisi tersebut,' kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (17/5).
-
Bagaimana Pemprov DKI menutup kerugian MRT? 'Akhirnya ketemu ditutup dari ERP atau electronic road pricing. Ketemu, ya sudah, diputuskan dan saya putuskan. Dan itu keputusan politik, bahwa APBN atau APBD sekarang masih suntik Rp800 miliar itu adalah memang adalah kewajiban. Karena itu pelayanan, bukan perusahaan untung dan rugi,' kata Jokowi.
-
Apa target Menko Perekonomian untuk transportasi di Indonesia? Pemerintah telah memprioritaskan pengembangan ekosistem Kendaraan Listrik (EV) dengan target 13 juta sepeda motor listrik dan 2 juta mobil listrik pada 2030.
-
Bagaimana Kemenhub meningkatkan kualitas transportasi darat? Dengan tujuan menjadikan jalur darat sebagai akses utama bagi masyarakat, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan layanan dan mengatasi berbagai tantangan, seperti kemacetan lalu lintas dan polusi. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menciptakan sistem transportasi yang lebih baik untuk masa depan.
-
Bagaimana Kementerian PUPR meningkatkan akses air bersih? Melalui investasi yang strategis dan pendekatan inovatif, Indonesia pun juga berhasil memperluas dan meningkatkan akses air bersih bagi banyak komunitas.
"Lebih sedikit karena Tahun Anggaran 2019 mulai penerapan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) melalui aplikasi e-Planning, dan proses penganggaran dokumen perencanaan yang lebih baik," tambahnya.
Budi mengatakan, masih adanya anggaran yang diblokir tersebut akibat dari perubahan kebijakan, perencanaan, termasuk adanya lagu anggaran yang tidak dibutuhkan. Namun, pihaknya sukses memperkecil nominal pemblokiran anggaran dibanding Tahun Anggara 2017 dan 2018, berkat bantuan aplikasi e-Planning.
"Blokir ini lebih sedikit dibanding Tahun Anggaran 2017 yang sebanyak Rp 5,1 triliun dan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 1,6 triliun," ujar dia.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Persetujuan ini diberikan setelah Kemenhub berhasil mengurangi jumlah aplikasi yang sebelumnya mencapai lebih dari 300 menjadi hanya 9 aplikasi.
Baca SelengkapnyaAda kecendurungan penurunan signifikan dalam izin penggunaan PNBP.
Baca SelengkapnyaBambang mengaku anggaran Badan Otorita Ibu Kota Nusantara tahun 2024 diblokir Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Baca SelengkapnyaTerdapat tujuh poin yang disampaikan dalam surat edaran efisiensi anggaran dinas tersebut.
Baca SelengkapnyaErick mengatakan bahwa sejauh ini Indonesia telah mampu menekan biaya logistik hingga 13-14 persen.
Baca SelengkapnyaKenaikan tukin ini merupakan kerja keras karyawannya, apalagi pihaknya berhasil meleburkan dari 300 aplikasi menjadi 9 aplikasi saja.
Baca Selengkapnyakegiatan yang saat ini diblokir (catatan halaman IV A DIPA) dan diperkirakan tidak dapat dipenuhi dokumen pendukungnya sampai dengan akhir Semester I TA 2024.
Baca SelengkapnyaSubsidi tiket gratis lebih efisien dibandingkan skema sebelumnya.
Baca SelengkapnyaAnas menjelaskan terdapat beberapa indikator ketentuan reformasi birokrasi yang perlu dipenuhi agar kenaikan tukin disetujui.
Baca SelengkapnyaAngka tersebut baru 81,9 persen dari pagu anggaran Rp2.246,5 triliun.
Baca SelengkapnyaRealisasi PNBP yang dikelola Kementerian Kominfo cenderung meningkat dalam Tahun Anggaran 2021–2024.
Baca SelengkapnyaBelaja Pemerintah pusat periode Januari hingga Agustus 2023 terpantau mengalami penurunan jika dibandingkan dengan periode sama tahun 2022.
Baca Selengkapnya