Berkat Investasi, Dana Kelolaan Haji Selama Pandemi Tumbuh 15 Persen Capai Rp 144 T
Merdeka.com - Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Anggito Abimanyu melaporkan, dana kelolaan haji pada 2020 mencapai Rp 144 triliun. Jumlah itu tumbuh sekitar 15,05 persen di tengah pandemi Covid-19.
"Dana kelolaan kami tumbuh 15 persen. Jadi mungkin surprisingly high dalam situasi covid," ujar Anggito dalam suatu sesi webinar, Rabu (10/3).
Menurut dia, itu merupakan pertumbuhan luar biasa di tengah situasi pandemi Covid-19. Bahkan, dia menambahkan, dana kelolaan haji tetap tumbuh lebih tinggi dari industri lain meskipun itu dikurangi dengan kontribusi pada pemberangkatan ke tanah suci.
-
Kapan nilai belanja katering jemaah haji mencapai 1,5 triliun? Khusus makanan bagi jemaah haji tahun 2023, nilai belanjanya mencapai Rp1,5 triliun.
-
Apa itu BPIH dalam haji? Setelah mendaftar, calon jemaah akan mendapatkan BPIH yang di dalamnya berisikan nomor porsi haji.
-
Berapa total kuota haji 2024? Kerajaan Arab Saudi telah menetapkan besaran kouta haji untuk Indonesia sebesar 20 ribu.
-
Apa yang meningkat 1.540% sejak 2022? 'Hasil riset mengungkapkan adanya lonjakan 1.540 persen kasus penipuan menggunakan deepfakce di wilayah APAC sejak 2022 hingga 2023. Risetnya itu berjudul VIDA Where’s The Fraud - Protecting Indonesia Business from AI Generated Fraud.'
-
Siapa yang menabung selama 22 tahun untuk haji? Mahruf sampai detik ini masih tidak menyangka bisa berangkat haji sebentar lagi. Sebelumnya ia sudah menabung selama 22 tahun sejak 2002 silam dari penghasilannya sebagai penjual gorden keliling.
-
Siapa yang mengumumkan kuota haji 2024? Hal ini disampaikan Menteri Agama (Menag) RI Yaqut Cholil Qoumas dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi VIII DPR RI, pada Rabu (13/3).
"Jadi memang industri keuangan haji ini cukup kokoh ya. Dana kelolaannya meskipun ada penurunan tapi cukup solid," kata Anggito.
Berkat Investasi
Anggito mengatakan, itu berhasil dicapai ketika BPKH mulai menurunkan penempatannya di Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS-BPIH), dan fokus menempatkan sebagian besar dana kelolaan haji untuk investasi.
Secara prosentase, BPKH hanya menempatkan Rp 43,50 triliun atau sekitar 31 persen dana kelolaan haji di BPS-BPIH, dan Rp 99,53 triliun atau sekitar 69 persen di sisi investasi.
"Penempatan di bank mulai turun, kemudian penempatan atau investasi di instrumen keuangan syariah atau investasi langsung dan lainnya itu tumbuhnya tinggi sekali, 42 persen year on year," tutur Anggito.
"Itu adalah mungkin, dana kelolaan BPKH dari sisi investasi pertumbuhan tertinggi dibanding institusi lain," dia menandaskan.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu KencanaSumber: Liputan6.com
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Tantangan sustainabilitas keuangan haji juga harus diatasi dengan strategi keuangan yang berkelanjutan dan efisien.
Baca SelengkapnyaBank BTN berhasil bukukan laba bersih senilai Rp1,5 triliun pada parah pertama tahun 2024.
Baca SelengkapnyaBiaya haji di Indonesia cenderung mengalami peningkatan, berikut rinciannya
Baca SelengkapnyaDari sisi pendanaan, dana pihak ketiga (DPK) BTN tumbuh 16,6 persen menjadi Rp365,4 triliun pada semester I-2024.
Baca SelengkapnyaJemaah bayar Rp56 juta atau 60 persen dari total biaya
Baca SelengkapnyaIdealnya calon haji berangkat menanggung 70 persen dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH/Bipih) dan BPKH menanggung sisanya dari nilai manfaat.
Baca SelengkapnyaPemerintah mengusulkan biaya haji di 2024 naik menjadi sekitar Rp105 juta.
Baca SelengkapnyaBahlil Lahadalia optimis Investasi 2023 sebesar Rp1.400 triliun bisa tercapai.
Baca SelengkapnyaSepanjang tahun 2023, BSI membukukan laba bersih senilai Rp5,70 triliun atau tumbuh 33,88 persen year on year (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya.
Baca SelengkapnyaKenaikan laba bersih dipicu dengan perkuat pondasi bisnis oleh BTN Syariah.
Baca SelengkapnyaSejalan dengan proyeksi Bank Dunia yang memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berada di kisaran 5,0% pada 2024, realisasi investasi menunjukkan tren
Baca Selengkapnya"Jadi inilah angka yang kami anggap cukup proporsional, rasional, terjangkau" kata Ketua Komisi VIII DPR RI, Ashabul Kahfi
Baca Selengkapnya